Aku sedang berpikir, apakah situasi seperti sekarang ini memang telah menjadi bagian dari sebuah proses yang harus dilalui oleh bangsa ini untuk menjadi lebih baik dalam hal berdemokrasi. Kini, orang semakin melihat bagaimana perilaku orang-orang yang dulu dipilihnya. DPRD Yogya akan memanggil Fuad Bawazir sebagai Wakil Utusan Daerah dari DIY karena dia dinilai telah tidak menghargai aspirasi rakyat DIY yang memilihnya dalam kasus pertemuan 4 tokoh itu. Juga, semakin dirasakan oleh masyarakat melalui DPRD bahwa wakil mereka di Senayan itu sebenarnya tidak mencerminkan aspirasi rakyat dari daerah yang diwakilinya. Tampaknya kelihatan bahwa para wakil rakyat itu masih berperilaku seperti zaman Orba sesuai dengan tesis HMS bahwa Senayan adalah tempat dimana eksekutif bisa mengendalikan legislatif melalui partai dan golongan yang orang-orangnya juga dikendalikan agar stabilitas politik terjadi. Wakil-wakil rakyat adalah orang-orang partai yang dikendalikan oleh para pemimpin partai yang tidak bebas dari nilai dan ambisi. Lihat saja dijaman Orba bagaimana anak-anak, kerabat, dan kroni HMS mewakili daerah yang tidak dikenalnya. Kalau kesadaran bahwa wakil mereka di Senayan itu ternyata sangat menentukan hidup mereka itu mulai muncul dan mulai merebak di masyarakat seiring dengan terbukanya belenggu kebebasan itu maka kesadaran itu mungkin akan semakin mempengaruhi perilaku pemilih di Pemilu 2004 nanti. Maka, target 2004 mendatang mestinya bukan hanya masalah Presiden dan Wapres melainkan juga Wakil-wakil rakyat di Lembaga Perwakilan Rakyat kalau kita tidak ingin melihat situasi seperti sekarang ini berulang. Reformasi Total untuk mewujudkan Indonesia Baru itu mestinya tidak menempatkan Lembaga Perwakilan dilar domain. ----- Original Message ----- From: mbah soeloyo <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Cc: <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Monday, August 07, 2000 4:44 AM Subject: [Kuli Tinta] Walk Out di koran listrik suaramerdeka hari ini muncul 2 berita tentang walk-out. satu di headline, tentang ancaman jalan-keluar itu dari FPDI-P bila ada usulan "ngajak" sidang istimewa. kedua datang dari para UD di berita utama. anggota UD ngancam ngacir dari sidang bila usulan pembentukan FUD ditolak -----> apakah ini pertanda kemajuan berdemokrasi, bermusyawarah atau sekedar menunjukkan sikap-sikap "ngotot"? tak tahu lah aku. yang jelas gejala "ngotot" ini semakin kentara mengemuka di lingkungan elite politik. sejak KPU hingga MPR/DPR. di eksekutif apakah juga? embuh wis... yang jelas ST MPR kali ini telah bersifat istimewa. karena ketua MPR dan DPR penginnya ngatur bentuk laporan kemajuan pemerintah (presiden) dengan kesempatan penilaian yang 3 kali lebih lama dibanding laporan lembaga-2 tinggi negara yang lain. sekali lagi masalhnya, kalau dalam laporan kemajuan yang disampaikan oleh lembaga tinggi negara yang lain juga dinilai MERAH oleh rakyat, siapa yang NJEWER? banser atau satgas kali ya? nyilem ----- Bah Soeloyo moderator [EMAIL PROTECTED] http://www.egroups.com/group/wjseto HP: http://io.spaceports.com/~wjseto ->Kirim bunga ke-14 kota di Indonesia, http://www.indokado.com Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia! ->Kirim bunga ke-14 kota di Indonesia, http://www.indokado.com Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!

Kirim email ke