Meneer lucu,
Cek kosong itu dibuat karena memang tidak ada isinya. Kalau
pebisnis mah masih punya harapan rekeningnya akan terisi setelah
kliring. Lha kalau politisi siapa yang akan ngisi?
Tetapi memang point-nya logika mencong itu koq meneer, seperti
kapal silem mencong. Dilanjut meneer....
----- Original Message -----
From: reijkman karrountel <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Tuesday, August 15, 2000 4:32 PM
Subject: [Kuli Tinta] Keterbatasan fisik dan kesehatan (dua kali
stroke?)
> Point saya adalah siapa saja yang kita pilih, GD atau Mega atau
Amin atau
> siapapun harus dipantau terus. Kalau performance-nya mencong ya
di
luruskan.
> Kalau tidak bisa diluruskan karena terlalu memble , atau
ternyata
> sama-sekali tidak memberikan harapan lagi,( dengan penilaian
700 orang
wakil
> rakyat hasil pemilu), ya jangan sayang. Dibuang saja. Kemudian
diganti.
> Tidak ada yang namanya setia-setia kepada kesepakatan awal .
Kesetiaan
yang
> konyol itu , menurut istilah sekarang adalah memberikan cek
kosong pada
> seorang presiden. Maka dari itu, diperlukanlah interpelasi,
hak angket,
> sidang tahunan, pers bebas ........dll.kebiasaan demokrasi
modern.
> semuanya tidak ada dalam kerajaan Majapahit).
>
> Sekarang ganti saya yang tanya pada anda , apa point anda
dengan
> ganti-ganti nama itu. Sekedar tersinggung sang pujaan di ledek
sehingga
> bisa kelihatan seperti manusia biasa ?
>
> Wassalam
> Abdullah Hasan.
>
----------------------
Dari mbah Soeloyo pehade, sampai ke siapa saja, yang mencoba
mencela mereka
yang meributkan GD bukanlah menyoalkan 'performance mencong ya
diluruskan',
tetapi adalah penggunaan alasan-alasan keterbatasan fisik dan
kesehatan (dua
kali stroke?) untuk menyorongkan GD agar dibelejeti di DPR/MPR
itulah yang
tak etis.
Jika mau bikin perkara dengan GD, maka seyogyanya bukan
menggunakan
analasan-alasan keterbatasan fisik dan pernah stroke tersebut,
mengingat GD
juga sudah tak awas dan telah stroke jauh ketika sebelum pemilihan
presiden.
Lain halnya, kalau selama 10 bulan terakhir ini, tiba-tiba GD
buta, atau
stroke, bolehlah itu dipakai alesan.
Maka sering kita dengar, 'lucu, kok sekarang dimasalahkan', lalu
orang-orang
lain, yang senada dengan Abdullah Hasan, akan bilang 'mengapa
harus setia
dengan kesepakatan awal, kalau mencong', dan lain sebagainya.
'Mencong
diluruskan', siapa saja OK. Dan bagian dari 'mencong diluruskan'
itu pula,
mengapa sohib Soeloyo pehade mencoba membuat pelurusan kepada
mereka yang
menggunakan alasan keterbatasan fisik dan pernah-stroke GD untuk
marah-marah
sama GD. Jika 'butadan pernah-stroke' sebagai sebuah kemencongan,
dan mesti
diluruskan, maka sebenarnya para penyeponsor GD dulu sudah dari
sononya
mencong pula niatnya.
Kata-kata 'jangan beri cek kosong' merupakan slogan-slogan yang
banyak
didengungkan oleh kelompoknya AR, yang notabene merupakan
penyeponsor
naiknya GD dulu. Mestinya pula, mereka segera mengisi cek tersebut
sebelum
diberikan kepada GD. Kenapa sekarang tiba-tiba mereka (atau
Abdulah Hasan
sendiri?) merasa telah menyerahkan cek kosong, lalu kaget?
Berbagai hak milik DPR, dan agenda-agenda sidang tahunan MPR,
memang bisa
dipandang sebagai alat-alat demokrasi (modern, kata Abdulah Hasan,
sambil
sinis 'yang tak ada di jaman Majapahit' segala). Tetapi penggunaan
alat-alat
tersebut secara serampangan, tanpa mengindahkan penderitaan
rakyat, bahkan
konstitusi, hanya berlindung kepada demokrasi (seolah-olah
demokrasi itu
boleh berlaku apa saja), bukanlah sesuatu yang pantas
dikembangkan.
_______________________________________________________
Say Bye to Slow Internet!
http://www.home.com/xinbox/signup.html
->Kirim bunga ke-14 kota di Indonesia, http://www.indokado.com
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
->Kirim bunga ke-14 kota di Indonesia, http://www.indokado.com
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
