* PESAWAT BUATAN HABIBIE JATUH, APA MAKNANYA BAGI GUS DUR? Gema Warta RNSI, 08 Januari 2001 Kecelakaan pesawat bikinan Habibie di pedalaman Irian Jaya langsung diartikan sebagai masalah baru bagi pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Mampukah Wahid bertahan menghadapi cobaan ini? Koresponden Syahrir mengirim laporan dari Jakarta: Bulan Januari belum berakhir tetapi pemerintahan Gus Dur utamanya TNI Polri sudah dikejutkan dengan peristiwa naas hilangnya pesawat Cassa buatan Habibie di Papua. Yang hilang hingga malam lalu umumnya berasal dari luar Papua. Kontak terakhir pesawat tsb yang membawa Pangdam Trikora Mayjen Tony Rompis dan Kapolda Irja Mayjen Pol FX Soemardi terjadi pukul 10:34 WIT. Setelah itu pesawat jenis Cassa milik TNI AL yang seharusnya mendarat di Bandara Sentani pukul 12:10 WIT tidak terdeteksi lagi oleh petugas Bandara. Pesawat tinggal landas dari bandara Timika dengan tujuan Jayapura. Hingga kemarin sore pencarian terhadap pesawat Cassa masih terus dilakukan. Diduga pesawat berpenumpang sembilan orang itu hilang di daerah Wamena Kabupaten Jayawijaya. Di ibukota sendiri kalangan elite politik yang menentang Gus Dur, segera menyenangkan diri mereka dengan mengatakan bahwa ini merupakan pertanda buruk bagi nasib pemerintahan Gus Dur. Sementara itu perhatian pemerintah di Jakarta, masih tersita dengan isyu pengerahan satu juta massa NU dari Jawa Timur. Juga urusannya dengan IMF serta penggantian menteri-menteri. Menteri Agama Tholchah Hasan kemarin mengimbau semua elite politik agar tidak melibatkan umat Islam sebagai bagian massa pendukung salah satu kelompok dalam upaya mencapai tujuan politik praktis. "Masyarakat akar rumput pada hakekatnya menghendaki kedamaian, bukan pertikaian. Bangsa ini lebih membutuhkan ketenangan dan bukan kemenangan satu kelompok terhadap kelompok lain," kata Menag kemarin di Jakarta. Hal itu diungkapkan Menag menyinggung ada isu Banser yang dikabarkan akan "menyerbu" Jakarta guna menghadapi kelompok demonstran anti Gus Dur. Namun Menag masih meragukan apakah memang "Banser" yang akan menuju Jakarta tersebut. Masyarakat dan negara justru menghendaki kedamaian guna melanjutkan pembangunan yang menjadi masalah nasional, katanya. Ia mengimbau para tokoh elite politik yang merasa memiliki umat seyogyanya lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. "Kalau merasa punya kekuatan kumpulkan saja untuk bersama memecahkan persoalan bangsa, bukan untuk diajak turun ke jalan," katanya. Kelompok pendukung Gus Dur dikabarkan akan mengadakan unjuk kekuatan di Jakarta pada pertengahan Januari, sebagai tandingan dari rencana unjuk rasa massa yang menghendaki Gus Dur mundur yang dikabarkan juga akan turun ke jalan pada hari yang sama. Gus Dur sendiri sudah melarang massa NU untuk datang ke Jakarta. Sumber-sumber di Jakarta mengatakan kalangan anti Gus Dur juga ikut menggerakkan massa NU dengan harapan bisa terjadi bentrokan di Jakarta bulan Januari ini. Satu minggu yang lalu massa Banser yang masuk ke Jakarta baru tujuh ribu orang. Tiga ribu di antaranya langsung menjaga rumah-rumah ibadah. Tetapi sejak kemarin sudah ada 15 ribu warga Banser dan Pagar Nusa di Jakarta tanpa seragam. Mereka memenuhi sejumlah mesjid di Jakarta. Permasalahan sekarang ini adalah soal logistik. Mampukah NU Wilayah Jakarta menyediakan makanan untuk mereka untuk jangka waktu yang lama? Sampai di mana mereka bisa dikendalikan NU dan PKB Jakarta mengingat para kyai pemimpin mereka tidak ikut ke Jakarta? Kalau instruksi Gus Dur saja sudah tidak didengar, apalagi pengurus PB NU yang berpusat di Jakarta? Yang juga menjadi pertanyaan apakah benar mereka kini sudah mulai membayang-bayangi rumah-rumah para anggota DPR yang anti Gus Dur? Presiden sendiri selain tetap memikirkan soal Ketua Mahkamah Agung, masih juga harus memperhitungkan pendapat Dana Moneter Internasional. Tanpa bantuan IMF ini sudah pasti ia akan terjungkal. Ia pun harus memperkuat barisan pendukungnya di kabinet. Kendati masih menunggu saran Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Abdurrahman Wahid saat ini tengah mempertimbangkan sejumlah nama yang dinilai layak menggantikan Menpan Ryaas Rasyid. Diharapkan pelantikan Menpan baru itu akan dilakukan akhir Januari 2001 bersamaan dengan pelantikan beberapa pejabat pemerintah di bawah level menteri. Juru bicara Kepresidenan Wimar Witoelar di Wisma Negara Jakarta, usai menemui Presiden yang baru tiba dari lawatannya ke Jawa Timur menjelaskan, finalisasi pengunduran diri Ryaas Rasyid baru akan diputuskan setelah Presiden membicarakannya dengan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang dijadwalkan tiba dari perjalanan ibadah umroh dan lawatan keluar Negri, Selasa ini. Maka dalam waktu satu atau dua minggu ini sudah dapat diharapkan adanya pergeseran posisi menteri-menteri. Pembentukan badan otonomi daerah pun akan tetap dilanjutkan kendati Ryaas akan keluar atau tidak. Gus Dur tampaknya sudah bulat pikirannya untuk menggeser beberapa menteri yang tidak cocok posisinya. Presiden Wahid selalu memilih kabinet berdasarkan kepercayaan kepada seseorang. Konsekuensinya, orang tersebut harus bertanggungjawab kepada masyarakat dengan menjalankan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Bagi Gus Dur melepas Ryaas Rasyid itu antara berat dan tidak berat tetapi secara formal tentunya ia harus mendengarnya langsung dari Ryaas Rasyid tentang pengunduran diri Menteri ex Korpri ini. Gus Dur pun akhir Januari ini akan melantik sejumlah pejabat pemerintah di bawah level menteri. Di antaranya pejabat-pejabat Badan Informasi Komunikasi Nasional (BIKN) semacam Deppen. Ini berarti bahwa pers yang dibiayai dana ex Orde Baru seperti keluarga Cendana harus berhati-hati. Pemerintah pun sudah sepakat untuk memenuhi permintaan IMF bahwa Bank Indonesia (BI) tidak mengubah manajemen dan Dewan Gubernurnya lagi asalkan telah dilakukan perubahan terhadap struktur yang ada saat ini. Perubahan terakhir itu, dimaksudkan untuk menggantikan kumpulan orang-orang yang disisakan era Orde Baru dengan orang-orang yang lebih bersih. Independensi BI sulit jika dilaksanakan oleh orang-orang yang masih tersisa dari jaman dulu dengan segala kemungkinan keterlibatannya dalam ketidakbenaran masa lalu. IMF sudah setuju dan dapat melihat segi rasional dari permintaan tersebut. Tetapi masalah ini akan dibicarakan lagi oleh IMF Di Washington. IMF pun tetap menekan Gus Dur soal pilih kasihnya terhadap sejumlah konglomerat bermasalah di Indonesia. Sejak kemarin dalam pada itu kalangan LSM, mahasiswa dan organisasi profesi memunculkan ide agar dibentuk mahkamah rakyat. Hal itu untuk menstimulus dan menekan yudikatif agar bersungguh-sungguh dalam penegakan hukum. Utamanya, kasus pelanggaran HAM dan hukum yang berat. Komposisi mahkamah rakyat sama seperti pengadilan lainnya. Ada hakim, jaksa dan pengacara. Anggotanya adalah orang-orang yang kredibel seperti Nurcolish Madjid, Munir dan Hendardi. Tersangkanya tidak dihadirkan dalam ruang sidang. Para tersangkanya, ada kriterianya. Misalnya Soeharto dan anak-anaknya, pengusaha kroni Soeharto, akuntan dan pengacara Soeharto. Berkas pekaranya akan sesuai dengan standar pengadilan dan yang akan menilainya adalah para ahli hukum internasional, aktivis HAM dari dalam dan luar negeri. Sehubungan dengan itu, pelbagai LSM, antara lain LSM Pihak pendukung ide tersebut, menggelar aksi ke Mabes Polri, meminta Polri dibersihkan dari unsur-unsur Orba. Tampaknya para pejuang reformasi mulai melakukan konsolidasi kembali. Mampukah Gus Dur merangkul kekuatan pro demokrasi ini yang dulu menjadi ujung tombak pada peristiwa 'kejatuhan Soeharto'. Sulitnya, kata Chris Siner Key Timu, yang juga anggota Fordemnya Gus Dur, Kiyai ini suka ragu-ragu. Buktinya pada awal pembentukan kabinetnya, belum apa-apa, Gus Dur sudah merangkul arsitek politik Orde Baru dan mantan Sekjen Golkar, Sarwono Kusumaatmadja dan kawan-kawannya. ................Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia............... Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] ->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com
