Tadi malam saya iseng-iseng nonton acara di RCTV
acara interaktif antara kristiandi dengan mentri
POLSOSKAM. Ada poin-poin yang dapat saya
catat.
1. Tetap namanya tentara tidak kenal pertentangan
dan perbedaan dan mengusahakan agar elit
politik tidak bersilang pendapat.
2. Meminta bahwa peran TNI agar ditinjau kembali
untuk menjalankan fungsinya untuk menindak
"dan mempergunakan KOPASUS" sebagai agen
yang dapat berjalan menindak usaha teror?
3. Tidak melakukan mobilisasi massa dalam jumlah
besar?
4. Peran serta rakyat untuk terus berusaha melakukan
rekonsiliasi ngak tahu aja dia udah puluhan rekonsiliasi
yang berjalan.
5. Usaha untuk Mengecilkan Peran POLRI?
Dari beberapa analisa dan pertentangan kristiadi;
saya melihat pola-pola lama walaupun ada usaha
dari TNI untuk merubahnya. Dan jika tidak diberitahu
dan diingatkan TNI akan salah dan kembali memakai
pola lama.
kristiadi mengatakan bahwa yang dinginkan rakyat
bukan lagi demagogi dan dukungan dari bentuk yang
abstrak seperti diatas dia lebih menitik beratkan
pada penerapan hukum yang tegas. Dimulai dari kasus
Tommy misalnya. Saya berfikir tumben kok orang itu
nyambung juga dengan keinginan mayoritas rakyat
indonesia. Begitu juga dia mengambarkan tentang
kelompok ektrim nasrani di Ambon (walaupun sekarang
sudah aman dan mudah-mudahan begitu) dan Islam
yang sudah membobol tempat-tempat persenjataan
milik polisi.
Kristiadi melihat tidak terarahnya skala prioritas yang
dijalankan TNI yang seharusnya ia jalankan tidak di
jalankan yang sudah caos tidak ditangankan.
Jadi menurut kristiadi semua usaha prefentif dan ada
dugaan pemberontakan dimanapun dinegara manapun
Tentara harus terlibat.
Tetapi Mensospolkam berkelit (lihai juga tuh orang)
Ya. dulu (jaman orba) semua tindakan sekecil apapun
bisa kita antisipasi tetapi akibatnya rakyat yang dirugikan
rakyat merasa tidak bebas.
Lalu solusinya balik-baliknya?
1. Rekonsiliasi
2. Ada tindakan nyata dari rakyat dan agar kebebasannya
juga tidak dipasung (usulan Kris) artinya kris mendukung
gerakan massa yang akan dijalani ketua NU.
3. Pers yang dapat terlibat dalam usaha damai ini.
Dibalik itu semua saya tidak mengerti karena saya hanya
mengambarkan yang terlihat di permukaan. Yang lewat
pintu belakang ini saya ngak ngerti. Kenapa TNI minta
legitimasi KOPASUS? sedangkan banyak yang tertangkap
pada pristiwa pemboman itu oknum KOPASUS?
atau mentri kita yang satu ini juga ingin mengatakan gua
ini juga ngak mampu lho?
Kembali lagi menurut saya (mungkin sama dengan
kristiadi) tegakkan hukum yang pro rakyat. khan sekarang
sedang keren tren populisme kata Rakyat, ekonomi
rakyat, Hukum rakyat, Politik Rakyat lho kita harus juga
terima kasih sama partai Rakyat kaya Partai Rakyat
Demokratik yang memplopori kata rakyat kembali
sejak ada usaha merubah kata rakyat pada DPR
dengan kata Masyarakat yang dipelopori Emil Salim
tokoh FID itu? ha... ha...
Adili penjahat ekonomi para koruptor seharusnya media
turut mendukung ini (tetapi mengapa banyak)
media yang tidak membuat berita headline
mis tentang pengadilan BOB HASAN yang
sedang berlangsung sekarang. Hal ini berguna
untuk mendidik rakyat juga agar ngerti hukum.
Adili SUHARTO dan Pejahat HAM dari orang-orang
dalam lingkungan TNI. Aku sedih melihat orang TNI
yang berusaha membongkar kebobrokan di tubuh
TNI sendiri malah dikucilkan dan dibuang.
Tangkap tuh TOMMY dulu, baru tangkap para pelaku
peledakan Gereja pada malam natal. Saya percaya
jika Suharto Cs dan kroninya termasuk anaknya telah
diadili dan para penjahat HAM yang melakukan
penyiksaan telah diadili ya kondisi negara ini akan aman
semoga tulisan ini dibaca oleh TNI dan POLRI.
NB:
Saya pernah membaca di salah satu majalah
bahwa POLRI kita pernah diundang oleh pemerintah
Amerika serikat untuk diberikan basik penangulangan
Terorisme. Di sana dididik melakukan teror dan anti
teror dengan senjata. Mengapa melipatkan Polisi atau
pasukan elit polisi karena polisi yang paling tahu bagai-
mana menempatkan posisi (bukti-2) dalam mengambil
tindakan eksikutor terhdap pelaku tindakan kejahatan
terencana. Berbeda dengan Perang yang sudah ada
dan harus dihadapi menang atau kalah. Atau situasi
caostik. Biasanya yang terlibat itu Tentara.
Jika kita mau mematahkan Terorisme kita harus
bisa melakukan Teror itulah inti pendidikan itu?
Tetapi khucuk-khucuk yang dikirim bukannya POLRI
malah KOPASUS nah, dari hal ini saya melihat masalah
Teror itu masalah biasa saja hampir diseluruh dunia maju
dan peran itu dilakukan oleh POLISI biasa. Beda memang
jika sudah pemberontakan? Jawabnya hanya dua
menang atau kalah dan TNI harus terlibat.
Oleh karena POLRI mencak-mencak kita ini anak bawang
alat-alat yang berhubungan dengan terorisme kita ngak punya, punya satu itu pula baru
beli dari luar negeri
kemarin.(KOMPAS 2001)
---- Malu ya mau minta bantuan KOPASUS----
Tetapi bagi saya pribadi Pemberontakan sendiri
punya banyak makna, bisa negatif bisa positif.
Negatif jika pemberontakan itu dilakukan oleh
sekelompok orang bersenjata tanpa didukung rakyat?
Ini yang terjadi dibeberapa negara Afrika dan amerika Latin.
Indonesia pernah ngak ya?
Jika indonesia yang saya ingat cuma pada saat peristiwa
GESTAPU Sarwo Edi di atas TANK menghalau
pemogokan buruh yang tidak bersenjata dengan berkata
"siapa yang mau mogok di Kiri dan mau kerja dikanan"
dengan serempak para buruh berpindah kekanan.
Positif jika pemberontakan itu dilakukan dan didukung
oleh mayorits rakyat? Misalnya perjuangan reformasi dll.
Yang melibatkan seluruh komponen rakyat. Glasnot di
rusia juga pemberontakan. Runtuhnya tembok Berlin
itu juga pemberontakan, bedanya dilakukan oleh rakyat
dan tidak bersenjata.
Jadi TNI jika mau benar-benar netral idiologi mereka
sendiri harus dirubah dari sekarang. Lepas dari sekat
sekat politik jika ingin kembali pada idiologi Tentara
Rakyat yang sebenarnya sudah diamanatkan oleh
Jendral Sudirman yang bukan dari Tentara Profesional
macam PETA dan KENIL itu. Tetapi dari petani desa
dan Guru itu.
Dan politik itu biarlah jadi kerjaan orang-orang DPR dan TNI/POLRI
secepatnya keluar dari lingkungan itu jika kita mau sama
sama menjadi penonton politik yang baik barsama rakyat.
seperti bung FK, AC dan moderator milis ini sendiri, ya.
Sehingga pembagian kita jelas jika ada ancaman TNI dan
rakyat dapat bahu membahu. Ngak bisa juga khan TNI
ngadepin Amerika, sendiri misalnya tanpa ada dukungan
rakyat dan UUD45 kalau ngak salah mengamanatkan itu.
Begitu juga masalah Aceh dan Ambon. Jika mereka (rakyat Aceh dan Tentara Aceh)
berdampingan ngak
mungkin ada GAM atau otomatis mati sendiri karena ngak
ada pengikutnya karena sudah dirontokan oleh rakyat aceh
sendiri. Makanya cepat-sepat TNI/POLRI keluar dari
DPR dan MPR RI.
MYP
