Saat ini sedang ramai dibicarakan dan diperdebatkan rencana pengerahan massa Banser NU dalam jumlah besar di Jakarta. Dari pihak NU diperoleh keterangan pengerahan massa tersebut untuk menghadapi (sebagai kontra) dari rencana massa dari pihak lain, yang katanya akan melakukan demo besar-besaran di gedung DPR/MPR untuk menurunkan Abdurrahman Wahid dari kursi Presiden. Hal yang dinilai anarkis dan inkonstitusional. Rencana pengerahan massa Banser NU itu pun segera mendapat kecaman keras dari pihak lawan politik Presiden Abdurrahman (Gus Dur). Terutama dari tokoh-tokoh politik Poros Tengah. Segera tudingan anti demokrasi, represif, dan sebagainya diarahkan ke kubu NU. Isi kecaman tersebut antara lain datang dari A.M. Fatwa yang mengatakan bahwa ancaman Banser itu sangat tidak proporsional. "Jika Presiden salah atau salah berjalan, adalah kewajiban seluruh rakyat untuk membetulkannya. Presiden Gus Dur adalah PresidenIndonesia bukan Presiden NU. Reaksi NU sangat berlebihan. Ancaman itu mematikan demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat." Sedangkan Syamsul Muarif, dari Golkar mengatakan ancaman Banser tersebut lebih buruk daripada Orde Baru. (Gatra, 13/2/01). Padahal jika kita mau berkepala dingin melihat permasalahannya secara baik-baik, maka bisa kita lihat bahwa dalam pernyataan NU itu jelas dikatakan bahwa massa Banser itu dikerahkan untuk melakukan kontra demo besar-besaran massa anti Gus Dur. Ketua NU Hasyim Muzadi, dalam sebuah wawancaranya mengatakan, apabila tidak ada massa yang demikian maka tidak ada pengerahan massa Banser tadi. Pihak NU sendiri selama ini membiarkan demo-demo kecil yang juga sifatnya anti pemerintahan Gus Dur. Sekalipun dalam demo-demo tadi dinilai kebablasan, yakni dengan melakukan parodi-parodi vulgar, yang tidak ada hubungannya dengan substansi masalah. Misalnya, dengan meniru dan memperolok cacat yang diderita Gus Dur. Jadi, apabila pihak yang begitu keras mengecam rencana pengerahan massa Banser itu mau obyektif, seharusnya mereka juga mengecam rencana pengerahan massa yang akan melakukan demo besar-besaran untuk menurunkan Presiden Gus Dur. Sebab bukankah demo seperti ini (yang cenderung hendak menurunkankan Gus Dur secara inkonstitusional) juga merupakan tindakan yang mengarah pada tindakan yang sifatnya anarkis? Kalau mereka membenarkan demo massal anti Gus Dur itu dengan mengatasnamakan rakyat, lalu bagaimana dengan massa rakyat lain yang mendukung Gus Dur, rakyat yang netral, dan/atau yang tidak mendukung Gus Dur tetapi sekaligus tidak setuju dengan cara-cara yang cenderung anarkis seperti demo massal anti Gus Dur yang katanya akan diadakan pada 15 Januari nanti itu? Apakah mereka bukan rakyat yang memiliki juga Presiden Gus Dur? Fenomena ini jelas berbeda dengan pada waktu demo massal (mahasiswa) yang mempunyai tujuan menurunkan Soeharto sari singgasananya pada 1998 lalu. Karena pada waktu itu boleh dikatakan semua elemen masyarakat mendukung gerakan tersebut. Sekarang, keadaannya berbeda. Walaupun Gus Dur, oleh sementara pihak dinilai melakukan berbagai kesalahan, tetapi tidak semua pihak setuju agar Gus Dur segera lengser dari kursi Presiden. Apalagi dengan cara demo massal meniru cara demo massal tahun 1998 itu. Kalau memang seluruh takyat, atau sebagian besar rakyat setuju Gus Dur segera turun di tengah jalan, maka tentu fenomena tahun 1998 pun akan terjadi. Seluruh atau sebagian besar elemen masyarakat akan mendukung sepenuhnya rencana demo anti Gus Dur itu. Kenyataan, tidak demikian. Apabila AM Fatwa cs hendak memakai terminologil proporsional, maka seharusnya mereka juga menghimbau agar rencana demo massal anti Gus Dur itu tidak dilakukan. Tidak hanya mengecam rencana pengerahan massa Banser yang hendak meng-counter demo anti Gus Dur tersebut. Kalau tidak, yang tidak proporsional justru komentar mereka yang hanya mengecam pengerahan massal Banser NU, tetapi tidak berkomentar untuk rencana demo besar anti Gus Dur. Bukankah pihak NU sendiri mengatakan bahwa kalau tidak ada pengerahaan massa secara besar-besaran untuk menurunkan Gus Dur itu, maka tidak ada pula pengerahan massa Banser itu? Saya khawatir fenomena ini merupakan fenomena sebagian politisi yang memperalat dan mengatasnamakan rakyat, atau mengatasnamakan demokrasi dan reformasi untuk memperjuangkan kepentingan politik pribadi, atau kelompok semata. Betapa tidak, dalam beberapa kesempatan, beberapa politisi lawan Gus Dur, terutama dari Poros Tengah -- misalnya, wawancara di berita pagi AN TV dengan AM Fatwa beberapa hari lalu -- mempermasalahkan kesehatan Gus Dur dan matanya yang tidak bisa melihat sebagai alasan bahwa Gus Dur tidak layak menjabat posisi Presiden lagi. Padahal kesehatan Gus Dur dan matanya yang nyaris buta total itu bukan baru ada sekarang ini. Kesehatan Gus Dur dan matanya yang buta itu, sudah terjadi ketika kelompok itu yang dengan mengebu-ngebu, dengan berbagai cara mengdukung Gus Dur agar menjadi Presiden, dengan mengcampakkan Megawati yang partainya keluar sebagai pemenang Pemilu. Ketika Gus Dur keluar sebagai pemenang lewat voting, masih teringat dengan jelas, mereka bersorak-sorak sampai berdiri di atas meja, menangis haru, berpelukan, bersebahyang syukur, dan menyanyi shalawat Nabi. ................Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia............... Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] ->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com
