--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 17 Januari 2001 16:20 UTC * PAPUA MEMBANGUN DEMOKRASI DARI BAWAH, ACEH AMBIL JALAN PINTAS DAN ... JAKARTA BINGUNG Menteri Pertahanan Mahfud MD kemarin mengatakan, operasi militer tidak perlu dilakukan di Aceh karena penegakan hukum oleh polisi dianggap cukup. Padahal, sampai pekan silam, Menhan ini dinilai paling sering unjuk gigi dan mewakili suara galak dari Jakarta. Pada saat bersamaan, di Irian Jaya, lagi lagi sejumlah tokoh pro-kemerdekaan Papua, yaitu Willy Mandowen, Beatrix Koibur dan Pendeta Ketty Yabansara, dijadikan tersangka makar. Ada apa di balik lagu "law enforcement", atau penegakan hukum dari Jakarta, terhadap dua daerah yang bergolak itu? Sebuah ulasan redaksi di Hilversum: Pernyataan Menhan Mahfud itu mengagetkan kalau kita ingat bahwa citranya selama ini dikenal galak. Media massa di Aceh bahkan menyebutnya sebagai tokoh Jakarta yang senang mendengungkan "nyanyian perang". Penegakan hukum sejak Desember lalu memang menjadi kata kunci Jakarta dalam menghadapi masalah Aceh dan Papua. Tetapi di seputar itu, para politisi ultra nasionalis Jakarta, sipil maupun militer, unjuk gigi dengan retorika yang galak maupun penampilan fysik bersenjata. Awal Desember lalu misalnya, Mahfud, kepada Aceh, mengancam suatu operasi militer, padahal pendapat umum di Aceh tapi juga di Jakarta, tahu benar betapa bahaya untuk menantang Aceh yang sakit hati itu. Pada saat bersamaan, dalam menghadapi Papua, TNI mengirim 10-ribuan satuan Kostrad, Brigmob, 39 kapal perang dan satu skuadron pesawat tempur Hawk, padahal gerakan pro-kemerdekaan Papua cuma memainkan jurus jurus politik yang damai, sedangkan gerilya perlawanannya lebih banyak bersenjata parang dan panah. Tegak hukum, dengan kata lain, lebih mirip suatu retorika substitut bagi gertakan Jakarta kepada daerah-daerah yang ingin memisahkan diri. Retorika itu tentu saja, lebih layak diterima publik di dalam dan terutama di luar negeri, ketika dunia mulai resah melihat pertumpahan darah di daerah daerah bergolak seperti Aceh, Papua dan Maluku. Mingguan Tempo baru baru ini menyimpulkan bahwa Aceh dan Irian Jaya adalah korban dari inkonsistensi kebijakan yang dijalankan pemerintahan Jakarta. Ketika martabat politik TNI terpuruk akibat jatuhnya Presiden Soeharto dan lepasnya Timor Timur, Presiden Wahid memanfaatkan situasi dengan uluran zaitun-perdamaian kepada Aceh dan Papua. Gus Dur menawarkan referendum, mengirim utusan pribadinya, Bondan Gunawan, untuk bertemu Panglima AGAM Tengku Syafei dan kemudian membuka dialog dengan GAM di Jenewa. Di Irian Jaya, jurus rekonsiliasi Gus Dur juga mempesonakan daerah tersebut. Rakyat Papua pada akhir 1999 memasuki euforia, dengan menyambut pulihnya kembali kehormatan nama "Papua" dan bendera Bintang Kejora. Para pakar pun terkesima. Awal tahun lalu, Profesor Daniel Lev dari Universitas Washington, Seattle, menyebut Gus Dur sebagai seorang "genius", dan profesor Herbert Feith dari Australia merasa "sangat optimistis" dengan pendekatan Kyai yang humanistis dan terbuka ini. Ternyata, bulan madu Gus Dur dengan Aceh dan Papua itu tak berumur lama. Para pengamat menyimpulkan kalangan TNI mulai unjuk gigi dengan merangkul Wapres Megawati Soekarnoputri dan menekan Gus Dur. Maka tampillah Mbak Mega di atas tank Kopassuss di Cijantung, dan Ahad lalu, dalam perayaan HUT ke-28 PDI-P, putri Bung Karno ini mengajak warga partainya menjauhkan kekerasan, mengamankan reformasi dan menjaga kesatuan bangsa. "Kesatuan nasional adalah di atas segala-galanya," demikian pesannya. Namun perkembangan masalah Aceh dan Papua tak dapat dijelaskan secara elitis belaka, yaitu dari segi pertentangan antar elit politik Jakarta semata-mata. Kemarahan Aceh - seperti juga Timor Timur dan Irian Jaya - bermula dari ulah kebiadaban tentara di wilayah tersebut semasa Orde Baru. Bedanya, di Aceh hal itu tercermin dari "DOM" dan "GAM". "DOM" (operasi tentara semasa Daerah Operasi Militer, 1989-98) menjadi lambang dari penderitaan rakyat yang kehilangan ribuan putra-putrinya dan merasa sangat terhina karena tak mampu menjalankan kehidupan maupun ritual keagamaan secara layak selama puluhan tahun. Dan "GAM" (Gerakan Aceh Merdeka) tidak serta merta mengisyaratkan simpati rakyat kepada gerakan dari desa Tiro di Pidie itu, melainkan menjadi lambang dari perlawanan rakyat dalam rangka membebaskan diri dari keterhinaan dan ketidakberdayaan, dan mencari keadilan. Irian Jaya - tepatnya nasionalisme Papua - juga tengah mencari keadilan. Dua kata kuncinya di sini, yakni, mencari "kebenaran" dan "kedamaian" menjadi lambang dari aspirasi yang disebut "pro-M" (membela kemerdekaan). "Kebenaran" mengacu kepada kesadaran masyarakat akan kecurangan dan penyimpangan sejarah yang terjadi dalam berbagai bentuk - mulai dari penghapusan istilah "Papua", pengingkaran terhadap Bintang Kejora dan pernyataan kemerdekaan 1 Desember 1961, sampai manipulasi Persetujuan New York (1962) dari "one man one vote" menjadi "Pepera" (Penentuan Pendapat Rakyat Papua, oleh 1026 utusan yang ditunjuk oleh tim Opsus Mayjen Ali Moertopo pada 1969). Dan "kedamaian" lepas dari konotasi religiusnya, adalah cerminan Real Politik dari kenyataan sosiologis dan politik Irian Jaya. Dengan kata lain, perjuangan ini harus berpijak dari kenyataan masyarakat dan pra-sarana yang diterlantarkan Orde Baru dan dipilah-pilah oleh kenyataan geografi yang rumit dan ganas. Walhasil, kalau kemarahan Aceh menemukan jalan pintas, dengan memilih titik pijak pada Gerakan Aceh Merdeka yang bangkit pada 1976 dan kemudian menggalang masyarakat untuk menuntut referendum, di Irian Jaya, gerakan pro-M harus menempuh jalan yang unik. Gerakan kebangkitan Papua dari tengah masyarakat yang relatif lemah, mau tak mau, harus menempuh jalan damai di atas landasan hukum - ironisnya persis seperti PDI-P Megawati yang di bawah Orde Baru selalu taat hukum sekali pun digebrak secara berdarah dalam Peristiwa 27 Juli (1996). Yaitu, berawal dengan pertemuan 12 November 1999, kemudian Februari 2000, lalu Musyawarah Besar, dan akhirnya bermuara pada Konggres Rakyat Papua kedua, Mei-Juni 2000, yang menghasilkan wadah "Presidium Dewan Papua" (PDP). Namun, justru jalan "loyalis" inilah yang sekarang dipersoalkan Jakarta untuk menggulung gerakan pro-M Papua. Pertemuan pertemuan dan konggres yang notabene direstui dan dibantu oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan Muspida Irian Jaya itulah yang sekarang dituduhkan sebagai upaya makar terhadap sejumlah tokoh PDP yang (sudah dan akan) ditahan. Jadi, bukan Aceh - yang bangkit lewat "jalan pintas GAM" - pun bukan Papua - yang bangkit dari posisi lemah dan dari bawah - melainkan Jakarta-lah yang kini berada di simpang jalan. Jakarta-lah yang harus memilih suatu format politik untuk membangun reformasi, dengan dialog dan demokrasi, atau - dalam istilah Wapres Megawati - dengan mengutamakan "kesatuan nasional di atas segala-galanya". Februari mendatang, Jakarta harus menuntaskan pendekatannya terhadap Aceh (di lapangan dan di Jenewa) dan menyelesaikan kasus kasus hukum tokoh tokoh pro-kemerdekaan Papua. Memecah-belah suatu masyarakat - dengan mengusulkan propinsi Galaksi (Gayo, Alas dan Singkil), menjadikan pemimpin GAM Hasan di Tiro sebagai Wali NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) dan menggalang komponen-komponen Aceh di luar GAM, dan "memekarkan" Irja menjadi tiga propinsi, bukanlah suatu jawaban yang tuntas di dalam kerangka demokratisasi Indonesia. Sebaliknya, memilih "nyanyian perang" hanyalah akan membuat Aceh menjadi "Irlandia Utara kedua" dan akan mengancam Irian Jaya menjadi "Timor Timur kedua". Untuk mencegah bencana itu, paling sedikit, Gus Dur, yang bintangnya merosot sejak Juni lalu, harus menguji kembali jurus Zatoichi (samurai Jepang yang buta) itu atau jurus Paulo Rossi (jago bola Italia), yang setahun lalu pernah sukses ketika menyingkirkan Jendral Wiranto. --------------------------------------------------------------------- Copyright Radio Nederland Wereldomroep. --------------------------------------------------------------------- ................Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia............... Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] ->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com
