ANDA TELAH DITIPU SEJARAH? Bung tidak usah takut dengan ISME untuk membedakan seseorang ya jelas harus ada isme (idiologi). Bagi saya idiologi dalam organisasi (Ormas) wajar-wajar saja. Ada ormas Islam Pakai idilogi Islam ya terserah, ada organisasi kepemudaan pakai pisau analisa dan idiologi Sosialis (kalau extrim mungkin Komunis) juga terserah. Orang yang tidak mengerti sejarah lahirnya UUD45 dan pancasila itu lalu menuhankan kalimat PANCASILA. sama ketika pada Jaman Orde baru. Semua yang lain lalu saja dibilang anti PANCASILA. Sikap Ini yang salah Bung. Sikap demikian itu hanya hidup dalam pemerintahan Militerisme dan Fasisme, bung. Anda Hayati deh, PANCASILA itu Idiologi NEGARA atau Idiologi sosial. Karena dalam literatur yang saya baca tidak ada idiologi Pancasila itu. Dia hanya bersifat pandangan hidup (budaya) bangsa resapan dari Kebhinegaan. Jadi ketika orang melarang Isme otomatis ia pada dasarnya menyalahkan Falsafat bangsa Indonesia sendiri yang memperbolehkan perbedaan cara pikir tersebut. Di dalam Pancasila ada kandungan SOSIALISME-nya (karena dikupas juga oleh orang-orang Komunis/Sosialis) khususnya untuk sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang direpresentasikan lewat UUD45 pasal 33. DI dalamnya Pancasila juga ada pandangan (Agama) tentang ketuhanan yang maha esa yang direpresentasi oleh golongan agamawan lewat pasal 29. Jadi Pancasila adalah pisau analisa kita untuk melihat Indonesia yang berbeda. Lebih jelasnya baca mukadimah UUD45. Dalam masyarakat yang harus dikembangkan perbedaan. Dan perbedaan dilindunggi oleh UUD45 dan Pancasila, jika yang anda sebutkan sikap anda sendirilah yang ingin mengkaburkan makna dari Pancasila dan UUD45. Jadi Makna Amademen jelas diperbolehkan, dan pasti pada hal- hal substansial teknis yang tidak rinci dijelaskan, misalnya Susunan dan kedudukan DPR/MPR, Masa jabatan Presiden, dll. Misalnya contoh; fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Apakah esensinya yang dirubah dan ditambahkan misalnya fakir miskin dan penggaguran dipelihara negara dan di didik dan dibantu agar terampil dan dapat bekerja. Atau Tentang Negara melindunggi Agama; agama apa saja itu harus dijelakan; atau orang yang tidak beragama dapat diterima atau tidak, atau animisme dan dinamisme dapat diterima atau tidak. Homoseksual dan Lesbianisme kutukan atau perbedaan dll. Yang substansinya pada akar budaya, dan kekinian yang terus berubah dan maju kedepan. Akarnya tetap pada ketuhanan tetapi yang bisa beradaptasi dengan perubahan dan perbedaan dan budaya ketimuran. Jangan juga melindunggi orang bertuhan tetapi wataknya pembatai atau membunuh, misalnya. Dan menolak komunis tetapi tidak pernah melanggar HAM, membunuh, menyiksa dsbnya. Lalu kita kemudian mendukung pembantai, karena itu dilakukan kelompok ISLAM. Itu juga salah. Oleh sebab itu diperlukan Hukum yang adil dan panduannya (Pancasila) itu sudah dibuat oleh pendiri bangsa dan sifatnya sudah finish. Ngak ada lagi itu Piagam jakarta yang pada intinya sudah diselesaikan oleh hukum sejarah sendiri pada saat ORLA dahulu kala. Sebenarnya dengan mempelajari Pancasila dan UUD45 kita dapat mengerti khebinekaan bangsa kita. Sayang saja satu buah pandangan lain dinegeri ini tidak boleh hidup (Marxisme dan leninisme). Yang menurut Gus dur merupakan "Jasa Politik (kekalahan Politik PKI)" Suharto untuk diampuni dalam salah satu pidato tutup tahunnya yang di wawancarai oleh media SCTV, sebelum peledakan di Gereja. Padahal Pembantai itu terjadi (dan juga diakui oleh Gus dur). Kita mengaku berpancasila tetapi masih diskriminatif (membeda-bedakan) saya pikir itu juga sudah merupakan pelangaran idiologi negara Pancasila (kalau Gusdur konsisten). Masih banyak pelarian politik (yang takut dibunuh) yang banyak dan hidup di negara orang, seperti jerman, perancis dll. TENTANG PERUBAHAN UUD: Kesimpulan saya gusdur bukan orang bodoh, ia akan merubah yang bersifat teknis. Kalaupun mencari keuntungan yang akan dirubah teknisnya bukan substansinya. karena dia sendiri belum berani mengotak atik substansi Idiologi Negara (Pancasila) karena kedekatannya dengan Komunitas Islam (Kiayai). Jika kelompok islam jelas dengan tekanan di dalam DPR untuk diberlakukannya PIAGAM JAKARTA (merubah pandangan Hidup Bangsa). Oleh sebab itu sebagai pribadi ia jujur mengharapkan Mega (Nasionalis) yang dapat menempatkan Porsi (makna) Pancasila tersebut sesuai keinginan pendiri bangsa itu. Jelas yang akan berubah hanya berkisar; Tentang Susunan kedudukan MPR apakah jaman ini masih diperlukan MPR, sedangkan hampir diseluruh dunia tidak ada MPR. Tentang masa jabatan Presiden dan wakil presiden? Jadi yang teknisnya Bung? Bukan Ide, belum ada orang-orang yang benar-benar berani secara tebuka bicara ini di depan umum bung. Dan apabila ia akan merubahan pandangan hidup itu otomatis ia akan berhadapan dengan keinginan sejarah sendiri. PANCASILA ITU ADALAH PENGABUNGAN TIGA SUDUT PANDANG YANG PADA ZAMAN SUKARNO DISEBUT NASAKOM. SEKARANG TINGGAL NASA, (karena yang komunis sudah dikalahkan) LALU APA KITA MAU BENAR-BENAR MENJALANKAN AMANAT PENDIRI BANGSA INI. ARTINYA IA JUGA HARUS MAU BERDAMPNGAN DENGAN ORANG-ORANG KOMUNIS MINIMAL SOSIALIS, LAh. Ha... Ha... Percaya Gusdur sudah tidak mau pusing dengan yang beginian. Dia lebih binggung kalau dapat tekanan IMF dan WORLD BANK untuk segera menandatangani kesepakatan Pasar bebas. Dan menekan negara untuk segera meninggalkan Fungsi publiknya. oleh Karena itu ia terbiasa Bicara "Kok, pusing-pusing Amat" karena dia memang ngak mau pusing dan semua sudah diserahkan pada hukum Pasar GLOBAL, dan publik bung. Pesan saya; ingat tidak ada sejarah moderen Agama dapat melawan Nasionalis, yang ada nasionalis dengan aparat kekerasannya mengunakan Agama atau menghancurkan AGAMA. NASIONALIS YANG DEMIKIAN DISEBUT FASISME. Oleh sebab itu Sukarno mengatakan Nasionalisme PNI bukan begitu. Nasionalisme Sukarno lebih berfihak pada DEMOKRATISASI yang dapat menerima Kaum Kiri dan Kaum Kanan secara berdampingan tanpa dihancurkan. Oleh sebab itu Sukarno dan beberapa negara membuat satu buah Blok (yang waktu itu dikuasai oleh timur dan barat). Yang lebih dikenal dengan sebutan kekuatan NON BLOK. Yang dapat bersahabat (saya teringat pidato presiden Fhilipina yang baru yang berkata dapat bekerjasama dengan semua kelompok) dengan seluruh pandangan dan aliran yang berbeda dalam makna yang lebih luas (GLOBAL). Nah, pesan-pesan sejarah inilah yang sudah dikaburi. Jasa sukarno Dikaburi dirubah dengan sejarah ORDE BARU yang banyak salahnya dan bercirikan fasistik. Walaupun sukarno juga sebagai manusia tidak salah seratus persen. Minimal selama kekuasaannya yang tidak ada pembantaian, kalaupun ada tidak sampai diatas kepala 10. Tetapi lihat pembantaian awal ketika Suharto Berkuasa? yang hanya bisa diukur dengan kekejaman Polpot. Menurut Sarwo edi komandan operasi itu. Hampir satu juta orang terbunuh. Baik partisan, kader PKI atau orang yang tidak tahu apa-apa. Dan negara Chili mempelajari hal tersebut dengan sebutan operasi jakarta (baca tesis Arief Budiman). Sekarang phinoset jadi musuh dunia baik diluar negeri maupun dinegherinya sendiri walaupun pembantaiannya tidak sebanyak yang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan Geografi negara Chili yang memang tidak besar. MYP ----- Original Message ----- From: Dwi Setyarini <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Sent: 22 Januari 2001 9:53 Subject: [indonesia_damai] FW: Waspadai Keinginan Gusdur Mengganti UUD'45 > Ada nuansa baru dari Presiden Gus Dur yang bermaksud untuk mengganti > UUD'45 (bukan sekedar meng-amandemen seperti yang diinginkan oleh sebagian > orang di tanah air belakangan ini, seperti yang tertuang di Tap MPR > Reformasi kemarin). Keinginan itu telah mulai direalisasi beliau dengan > menunjuk Prof. Muladi dan Prof. Harun Al-Rasyid untuk memimpin Tim > Penyelidik Perubahan UUD'45 (silahkan baca kutipan dari sumber Detik.Com > yang saya lampirkan pada bagian akhir tulisan ini). > > Bila melihat argumentasi Gus Dur membentuk Tim Penyelidik ini, > dengan mudah bisa terbaca bahwa ada keinginan beliau untuk MENGGANTI (bukan > sekedar meng-amandemen) daripada UUD'45. Rencana 'gila' seperti ini bisa > jadi diilhami oleh peristiwa kegagalan Konstituante membuat UUD baru di era > tahun 1950-an dulu. Tapi yang perlu diwaspadai adalah apabila keinginan > 'nyleneh' beliau ini akan mengganti semua kandungan isi dan makna daripada > UUD'45 itu. Langkah seperti itu pasti akan 'set-back' bagi seluruh bangsa > Indonesia dan NKRI karena kesepakatan-kesepakatan nasional dalam membangun > bangsa ini akan mulai lagi dari nol lagi. Misalnya yang menyangkut dasar > falsafah negara semacam PANCASILA itu, bisa saja oleh 'orang-orang Gus Dur' > akan diganti dengan "Islamisme" atau "Sosialisme" dan "isme-isme' lainnya > yang pasti akan mengancam keutuhan negara kesatuan RI. > > Melihat orang ditunjuk Gus Dur sebagai ketuan Tim itu, yaitu Prof. > Harun Al-Rasyid, sudah jelas arah perombakan itu tampaknya akan menuju > kearah perubahan total terhadap isi kandungan UUD'45 termasuk Pancasila-nya. > Bukankah selama ini Prof.Harun Al-Rasyid dalam pernyataannya diberbagai > kesempatan seminar dan media massa, dikenal pakar yang sangat menginginkan > untuk mengganti UUD'45 dengan UUD yang samasekali baru. Dan melihat > latar-belakangnya yang dari Aceh yang sangat fanatis dengan Islam, ada > kemungkinan dia akan memasukkan paham berbau negara Islam ke dalam UUD yang > kelak dibuatnya, dicampur sedikit dengan paham sosialime ala Partai Baath di > Irak, yang menjadi paradigma Gus Dur selama ini. > > Oleh sebab itu sebaiknya para politisi dan semua pakar hukum > dinegara ini, mulai jeli mengamati 'bom baru' yang dilemparkan oleh Gus Dur > cs berkaitan dengan kehidupan ketata-negaraan. > > > ================================================= > Gus Dur Tunjuk Harun & Muladi Tim Penyelidik Perubahan UUD (sumber > :detik.com - Jakarta, 18/1/2001) > > Ditolak sebagai calon Ketua Mahkamah Agung, Muladi malah ditunjuk > Gus Dur sebagai Sekretaris Tim Penyelidik Perubahan UUD 45. Sebagai > ketuanya, Gus Dur menunjuk penasihat hukumnya, Harun AlRasyid. Penunjukan > itu, kata Gus Dur, karena saat ini Indonesia menghadapi kebutuhan > konstitusi. > > Penunjukan Harun AlRasyid dan Muladi itu tercetus dalam ungkapan > Presiden Gus Dur saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku Ir H > Djuanda: Negarawan Administrator dan Teknokrat Utama di Hotel Gran Melia, Jl > Rasuna Said, Jakarta, Kamis (18/1/2001) malam. Acara ini juga dihadiri > Wapres Megawati, Rizal Ramli, Ali Sadikin, Kemal Idris, mantan Kapolri > Jenderal Rusdihardjo, dan tokoh lainnya. > > Pada kesempatan itu, Gus Dur mengungkapkan, sudah 50 tahun lebih > bangsa Indonesia belum bisa menyelesaikan masalah konstitusi, yaitu apakah > Indonesia menganut pemerintahan presidensiil atau parlementer. "Maklumat X > Bung Hatta menunjukkan begitu, bahwa kita menggunakan kabinet parlementer. > Bayangkan, kabinet dan UUD-nya bertentangan," kata dia. > > Hal ini, kata dia, diperparah dengan kegagalan Konstituante untuk > menyerahkan sebuah UUD 45. "Karena itu, pada waktu Pak Soekarno memilih > mengeluarkan Dekrit 5 Juli 59, itu pun masih ditambahkan dijiwai Piagam > Jakarta. Apa isinya itu, masih belum jelas bagi kita," ungkapnya.[tersirat > ada keinginan beliau 'memperjelas' isi Piagam Jakarta, pen.] > > Pada saat pemerintahan Soeharto, kata Gus Dur, UUD 45 dijadikan dan > ditetapkan oleh MPR. "Kabinet kita sekarang parlementer yang dilengkapi > dengan hak angket. Ini adalah kebutuhan konstitusi. Ini, yang terus terang > membuat saya terpukul. Kalau hal-hal yang lain itu tidak," ujarnya. > > "Karena itu, presiden menunjuk Harun AlRasyid sebagai Ketua Panitia > Penyelidik Perubahan UUD dan Muladi sebagai sekretarisnya yang nanti akan > diserahkan ke komisi konstitusi yang selanjutnya akan diserahkan ke MPR dan > akan dibahas dalam SU MPR. Bayangkan selama 60 tahun, kita belum mampu > membuat konstitusi yang benar. Lalu, akan menjadi apa bangsa kita ini," > tambah Gus Dur. [kesimpulannya:Gus Dur melihat UUD'45 itu barang nggak > benar, oleh sebab itum perlu diganti total?, pen] > > Selanjutnya, Gus Dur berharap pada tahun 2002 permasalahan > konstitusi ini bisa selesai. "Kalau tidak, kita meninggalkan bom waktu bagi > anak cucu kita, karena hal ini berpengaruh dengan pembangunan ekonomi dan > lain-lain," kata Gus Dur. > > Selama 50 tahun merdeka, lanjut Gus Dur, bangsa Indonesia belum > menyelesaikan konstitusi. "Karena itu kita butuh pemimpin bukan elit > politik, karena elit politik bukan pemimpin yang bisa memecahkan masalah > kita dari sudut UU," tukas Gus Dur. > > Di akhir pembicaraannya, Gus Dur menyatakan, berdasarkan keterangan > Harun AlRasyid, UUD 45 itu sebetulnya dimaksudkan untuk beberapa bulan. Hal > itu, kata Gus Dur termaktub dalam pasal 3 UUD 45. "Tapi, nyatanya sudah 50 > tahun lebih kita belum bisa menyelesaikan," ungkapnya.(asy) > [bukankah terungkap disini, keinginan Gus Dur dan haru Al-Rasjid > sama? Yaitu untuk mengganti UUD'45? pen] > > > ================================================= > > Forum ini bukan forum debat kusir tetapi bertujuan untuk membangun komunikasi massa yang positif dalam upaya mendorong lahirnya Indonesia yang lebih baik, serta untuk menggali > berbagai aspirasi, sambil menguji berbagai langkah FID dalam persepsi komunitas yang lebih luas atau kirimkan pula kritik & masukan terhadap kelangsungan FID di masa yang akan datang dan untuk tercapainya Indonesia yang lebih baik. > > Bila ingin menjadi anggota milis ini kirimkan email ke: [EMAIL PROTECTED] > > Bila ingin keluar dari keanggotaan milis ini kirimkan email ke: [EMAIL PROTECTED] > > ================================================= > ................Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia............... Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] ->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com
