http://www.mediaindo.co.id/detail_news.asp?id=2000010700153214
Jum'at, 7 Januari 2000    

Untuk Tuntaskan Persoalan KKN di Dephutbun, Seluruh Pejabat Eselon I Diganti
Media Indonesia - Ekonomi (1/7/00)

JAKARTA (Media): Reorganisasi di jajaran puncak Departemen Kehutanan dan Perkebunan 
(Dephutbun)
menurut rencana rampung seminggu setelah Lebaran. Seluruh pejabat eselon I akan 
diganti kecuali
jabatan Dirjen Perkebunan. 

Pergantian besar-besaran itu merupakan langkah awal dari janji Menteri Kehutanan dan 
Perkebunan
(Menhutbuh) Nurmahmudi Ismail yang memprioritaskan penyelesaian kolusi, korupsi, dan 
nepotisme
(KKN) di tubuh departemen penghasil devisa terbesar kedua nonmigas setelah tekstil 
ini. Seperti yang ia
lontarkan seusai mendengarkan pengumuman Kabinet Nasional pada 26 Oktober 1999. 

Menurut sumber Media di Dephutbun, jabatan Inspektur Jenderal yang dipegang Soentoro 
akan diberikan
kepada Mawardi--Inspektur Wilayah IV Itjen Depdikbud. Dirjen Pengusahaan Hutan 
Produksi yang dijabat
Waskito Soerjodibroto dipercayakan kepada Soegeng Widodo--Direktur Pengembangan Hutan 
Tanaman.
Dirjen Planologi yang diduduki Adjad Sudrajat dialihkan ke Mochamad Toha--Dirut PT 
Inhutani V. 

Selain itu, jabatan lain yang berubah adalah Dirjen PKA dari Maman Siregar ke 
Harsono--Direktur RLPS.
Kalitbang dari Pasril Wahid beralih kepada Untung Iskandar. Satu-satunya jabatan 
eselon I yang tidak
berubah adalah Dirjen Perkebunan yang tetap dipegang Agus Pakpahan. 

Surat pergantian pejabat teras Dephutbun ini, menurut sumber itu, rencananya diajukan 
secara resmi
oleh Menhutbun kepada Presiden hari ini (Jumat 07/1). Namun, Menhutbun Nurmahmudi 
tidak mau
berkomentar banyak ketika diminta konfirmasinya soal reorganisasi ini kemarin di 
kantornya, Manggala
Wanabhakti. Ia tidak membantah dan tidak membenarkan ketika Media menyebutkan nama-nama
pejabat baru itu kecuali tersenyum. 

"Insya Allah, dalam waktu dekat. Kami juga ingin menyelesaikan reorganisasi Dephutbun, 
biar kami bisa
bekerja segera seperti yang diamanahkan," kata Mahmudi. Kapan reorganisasi ini 
selesai? tanya Media.
"Seminggu setelah Lebaran, insya Allah," jawabnya. 

Restrukturisasi organisasi Dephutbun ini sebelumnya sempat tertunda selama sepekan, 
karena adanya
penolakan karyawan Dephutbun terhadap pergantian Sekretaris Jenderal Roedjai Djakaria 
oleh Soeripto,
pada pertengahan Desember 1999. 

Pasalnya, pengangkatan Soeripto, 63 tahun, dianggap melanggar UU Pokok-pokok 
Kepegawaian No
43/1999. Namun Menhutbun bersikeras mepertahankan Soeripto dengan menggunakan PP 
20/1974
tentang hak prerogatif presiden mengangkat PNS dalam keadaan darurat. Apalagi, proses 
pengangkatan
Soeripto ini sudah dikonsultasikan kepada Sekretariat Negara dan didukung penuh 
Presiden
Abdurrahman Wahid. 

Penolakan itu sempat mendapat reaksi keras dari masyarakat. Sekitar 2.000 demonstran 
melakukan
demonstrasi tandingan Selasa (24/12). Mereka mendesak Menhutbun untuk mempertahankan
keputusannya memasukkan orang luar departemen guna menuntaskan kasus-kasus KKN yang
dilakukan kalangan birokrasi, terutama kasus 51 HPH di masa Muslimin Nasution. 

Sebab para demonstran itu pesimis terhadap orang dalam yang dianggap sudah `kronis` 
melakukan
praktek KKN selama lebih dari 32 tahun. Pengangkatan Soeripto ini sempat menjadi 
wacana publik
selama sepekan. 

Setelah mengadakan pertemuan secara khusus dengan para pejabat eselon I dan II 
Dephutbun, akhirnya
dicapai kata sepakat menerima Soeripto sebagai Sekjen Dephutbun yang baru. Kabarnya, 
dalam
pertemuan khusus itu Menhutbun meminta jajarannya menempuh langkah yang konstitusional 
lewat jalur
resmi yang tersedia, tanpa harus lewat jalan demonstrasi seperti yang dilakukan 
karyawan Dephutbun
sebelumnya. 

Tidak itu saja, Menhutbun juga berjanji untuk berusaha memprioritaskan `orang dalam` 
untuk mengisi
jabatan puncak Dephutbun. Janji itu, tampaknya dipenuhi Menhutbun. Sebab, hanya 
jabatan Sekjen dan
Irjen yang diberikan kepada orang luar Dephutbun. Selebihnya orang dalam. 

"Pergantian besar-besaran ini tidak terlepas dari persoalan politis untuk menuntaskan 
kasus KKN di
Dephutbun. Jadi, jangan heran kalau ada pejabat yang secara kepangkatan belum layak, 
akhirnya
diangkat," ujar sumber itu. (Mhj/E-3) 


-= Dual T3 Webhosting on Dual Pentium III 450 - www.indoglobal.com =-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Archive: http://www.mail-archive.com/[email protected]/




Kirim email ke