Rekan-rekan,
Sepertinya kita yakin bahwa perubahan telah terjadi dalam dua tahun terakhir
ini, utamanya dalam tubuh DepHutBun. Sehingga Bung Hasjrulpun masih menawarkan
lobby sebagai alternatif mengubah kebijakan. Saya ingin yakinkan pada siapa
saja yang peduli soal hutan bahwa meskipun pejabat-pejabat tinggi DephutBun
tidak mempunyai argumentasi untuk tidak mengubah kebijakan kehutanan, seperti
yang terjadi selama ini dalam rapat-rapat, tetapi hal-hal yang telah menjadi
kesepakatan formal dari hasil diskusi, nyata-nyata TIDAK PERNAH DIGUNAKAN.
Misalnya berbagai komitmen dalam diskusi antara Tim Reformasi dan jajaran
eselon I DephutBun telah melahirkan PP 6 /1999 yang isinya sama sekali di luar
apa-apa yang telah disepakati. Demikian pula KepMen 677 tentang hutan
kemasyarakatan, dan 9 (SEMBILAN) Kepmen lain yang lahir tahun 1999.
Pendeknya, DepHutBun mempunyai kemauan sendiri yang berbeda dari kemauan
masyarakatnya.
Jika kita baca peraturan HPH yang baru, DepHut dan jajarannya harus datang ke
HPH sebanyak 57 kali dalam setahun, dengan berbagai alasan. Apakah ini yang
disebut efisiensi birokrasi di era reformasi ?
Lantas, apakah dengan pergantian Menteri dan perubahan eselon I akan mengubah
sesuatu ?
Ini adalah beberapa bullet points yang berkaitan dengan MenHut, ketika diskusi
yang dilaksanakan RMI dan Green Peace di hotel Cemara, Jkt.
1. Sumber dari Ford Foundation dan sumber dari Perum Perhutani mengatakan Nur
Mahmudi menteri kehutanan yang baru menyatakan telak-telak bahwa demokrasi dan
HAM tidak boleh dimasukkan dalam isu kehutanan.
2. Bahwa HPH tidak akan dibatasi luasan wilayahnya sebagai konsesi pengusahaan
kayu
3. Masih menurut Pak Menteri, bahwa Indonesia tahu betul bagaimana memanage
hutan, budaya kita, kelemahan dan kekurangan. Jadi, yang akan dilakukan oleh
mentri kehutanan adalah melaksanakan semua kebijakan yang ada dari tahun-tahun
sebelumnya. Dan supaya lembaga dana, seperti Ford Foundation misalnya,
memberikan bantuan uang saja untuk beli 6000 sepeda motor trail untuk patroli
hutan.
4. Dan, semua LSM yang menentang kebijakan pemerintah tidak boleh dibantu oleh
dana dari lembaga dana asing.
Sejak tahun 1993, ide pengembangan NTFP dan log hanya untuk konsumsi domestik
telah dinyatakan secara resmi oleh berbagai perguruan tinggi. Sekarang mungkin
ide itu akan bisa dijalankan. Tetapi ketika kita melihat eselon I yang akan
manggung di DepHut (spt dimuat dalam Media Indonesia), apakah ada harapan ?
Mungkin yang terbaik kita tanya kepada rekan-rekan dalam DepHutBun, bagaimana
visi calon Dirjen PHP dan Kepala Badan Planologi, yaitu dua lembaga yang
paling
erat dengan pembicaraan ini ?
Salam,
HK.
-= Dual T3 Webhosting on Dual Pentium III 450 - www.indoglobal.com =-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Archive: http://www.mail-archive.com/[email protected]/
