Rekan-rekan, Berikut catatan Kecil dari pertemuan regional fkkm ke IV di Samarinda : "Masalah kelembagaan masa transisi desentralisasi kehutanan" Suasana hutan saat ini sungguh penuh dengan ketidak-pastian, antara lain karena sangat banyak klaim masyarakat baik pada tingkat dialog, pertengkaran maupun pendudukan kawasan hutan. Aphi Kaltim juga telah mengadakan statement bahwa mulai mei produksi kayu di kaltim akan dihentikan (Jaya Pos, Selasa, 8-2-2000). Sementara pemda/dari ketiga bupati yang sempat hadir, menyatakan kesiapannya untuk mengklaim seluruh kewenangan kelola hutan di kaltim. Bagusnya, beberapa kelompok masyarakat sepakat bahwa pengembalian hak-hak kelola itu harus dilakukan dengan tanpa 'perlawanan horisontal' antar suku, dll. Tetapi tetap mengklaim banyak lokasi hph dan kebun untuk rakyat kaltim. Pendeknya kaltim siap memerdekakan diri dari kekuasaan pusat bila hal-hal mengenai perubahan kebijakan tidak secara jelas mengalokasikan hutan ke daerah. Kita tahu bahwa jajaran dephutbun sementara ini masih kebingungan mengatur dirinya sendiri, dan nampaknya masih melihat 'kekuasaan' dirinya dapat digunakan untuk mengatur hutan, padahal berbagai lapisan masyarakat, setidaknya di kaltim telah mengambil banyak inisiatif, antara lain membuat sejumlah perda yang diumumkan ke publik dan dinyatakan secara jelas bahwa perda itu bertentangan dengan UU kehutanan yang baru, yang dirasakan tidak mendukung kepentingan daerah. Orientasi penarikan kekuasaan, dari apa yang dilontarkan para bupati dan ketua bapeda, memang masih seputar ijin dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, dengan tanpa membicarakan bagaimana pemda 'mengelola' hutan sehingga ijin itu dapat memberikan kelangsungan pendapatan jangka panjang. Pendeknya, belum ada perbincangan mengenai pelestarian sumberdaya hutan. Maka dalam waktu dekat ini, paling tidak untuk kaltim yang saya ketahui secara langsung, bila berbagai PP dari UU Kehutanan dan UU lainnya keluar, akan terjadi pertentangan dengan sejumlah inisiatif daerah. Hal ini akan menimbulkan ketidak pastian baru, dan implikasinya akan meningkatkan 'marginal time preference rate' sehingga dari keadaan sepert ini, pengurasan sumberdaya alam hutan cenderung akan meningkat. Pengalihan kekuasaan ini nampak memang harus segera dilakukan, mengingat pemerintah pusat/dephutbun pun realitasnya sejauh ini tidak punya kemampuan untuk melakukan pengelolaan hutan, apalagi pebaharuan pemerintahan, khususnya di dephutbun, tidak mengarah pada penguatan sistem pengelolaan hutan. Ironinya dalam proses penyelesaian berbagai konflik pemanfaatan sumberdaya hutan, pemerintah daerah seakan-akan cuci tangan dan menyerahkan penyelesaiannya kepada swasta dan masyarakat. Propinsi juga belum sampai memikirkan bagaimana kerjasama antar kabupaten di lakukan. Misalnya saat ini setiap kabupaten cenderung memikirkan masalah retribusi hasil hutan sendiri-sendiri. Hal ini bila berjalan, maka satu komoditas tertentu akan dapat dipajaki oleh beberapa kabupaten, mengingat unit pengelolaan komoditas itu melintasi beberapa kabupaten. Dan angkutannyapun akan melalui sungai yang melintasi beberapa kabupaten. Bagaimana menyelesaikan masalah demikian ? Dari diskusi yang telah berjalan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar pihak yang terlibat yaitu, pemda, bapeda, pengusaha, dan masyarakat. Di dalam masyarakat sendiri juga masih terjadi 'gap' tajam, misal antara perwakilan masyarakat adat dengan masyarakat adat, maupun pengusaha kecil yang punya ijin IPPK. Masalah representasi masyarakat adat nampak muncul tajam di kaltim. Stakeholders kaltim telah berprakarsa untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan karena sangat tergantung dari semua pihak, mereka memutuskan dibentuk semacam 'dewan kehutanan daerah' sebagai tempat disepakatinya mekanisme penyelesaian konflik. Fkkm memfasilitasi pembentukan 'dewan' ini dan agenda ini nampaknya menjadi prioritas utama bagi kaltim. Demikian seputar cacatan kecil proses penyelesaian masalah pemanfaatan sumberdaya hutan dengan momentum desentralisasi yang terjadi di kaltim. Salam, HK. -- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Archive: http://www.mail-archive.com/[email protected]/
