Suara Kaltim, Rabu, 4 Oktober 2000

Bupati Farouk Usahakan Rekomendasi Menteri LH

Kepala TNK tolak debu dari Jepang

SAMARINDA :  Peringatan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Sonny Keraf terhadap rencana 
Pemda Kutai Timur mengimpor 3 juta ton debu eks gunung berapi Jepang dan berhadiah 
sekitar Rp 4 00 milyar itu, tak mematahkan semangat Bupati  Awang Farouk Ishak. 
Kendati mulai dikecam kirikanan, khususnya dari kelompok peduli lingkungan, DPRD Kutai 
dan Menteri LH sendiri, Awang Farouk terus memainkan jurus supaya idenya itu 
terlaksana.

Beberapa kalangan birokrasi di Pemda Kaltim dan Pemda Kutai Timur secara informal 
kemarin menyebutkan, Awang Farouk kini berupaya memenuhi prosedur untuk mendapatkan 
rekomendasi dari kantor kementerian LH. Namun, Kepala Bagian Humas Pemda Kutai Timur 
Johansyah Ibrahim yang dikonfirmasi terpisah tak berani memastikan agenda kepergian 
Bupati ke Jakarta apakah mengurus rekomendasi ke kementerian LH atau urusan lain.

Menyangkut rencana Awang Farouk mendatangkan debu dari gunung berapi Miyake Oyama 
dalam kerjasama dengan pemerintah metropolitan Tokyo itu, email Suara Kaltim 
berdatangan surat protes. Antara lain dari Faisal Salim, karyawan Vico Indonesia dan 
Muhammad Firdaus, mahasiswa Kaltim yang berkuliah di Fakultas Teknik Kimia Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta.

Faisal Salim mengaku merasa waswas mendengar rencana impor debu tersebut mengingat 
dampaknya terhadap lingkungan hidup. "Apakah yang akan dikirim dari Jepang tersebut 
adalah benarbenar debu gunung?  Bagaimana seandainya debu tersebut adalah limbah 
berbahaya (beracun) yang akan membahayakan lingkungan sekitarnya ? Ini akan menjadi 
mata rantai dari kerusakan lingkungan dan mengganggu kesehatan m anusia yang terkena 
mata rantai tersebut secara berkelanjutan," katanya.

Dia juga mempertanyakan, apakah Bupati Kutai Timur sudah berpengetahuan cukup mengenai 
asalusul debu yang dikatakan sebagai debu atau pasir gunung dari Jepang ini. "Kami 
sudah cukup prihatin dengan kerusakan yang dilakukan oleh orangorang yang kurang 
bertanggungjawab di Taman Nasional Kutai akhirakhir ini, janganlah kerusakan ini 
ditambah dengan mendatangkan debu yang belum tentu bermanfaat bagi kita," Faisal 
berharap.

Ia mengingatkan, masa menjelang Otonomi Daerah memang seharusnya disikapi dengan arif 
dalam pengambilan keputusan. Tidak perlu terburu-buru. Ia juga mengingatkan semua 
pihak jangan sampai terpancing untuk bertindak tidak selayaknya, karena kekuasaan tadi 
adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. "Kami mohon rencana itu 
ditinjau ulang," pinta Faisal.

Sedangkan Muhammad Firdaus, justru mempersoalkan pernyataan Wakil Ketua DPRD Kutai M 
Rusmin, yang mengatakan seharusnya kerjasama soal ini dengan Jepang dibicarakan dengan 
DPRD dulu. Menurut Fudaus, pernyataan Rusmin itu tidak sepenuhnya tepat karena 
kewenangan itu adalah sepenuhnya hak bupati, dan dalam hal ini bupati dinilainya tidak 
berkewajiban berkonsultasi dengan DPRD. Menurut Firdaus, hak DPRD sebenarnya adalah 
hanya menanyakan mengapa hal itu dilakukan, apa manfaatnya, dan lain-lain.

"DPRD jangan terlalu mengekang pemerintah daerah (dalam hal ini Bupati) karena akan 
menghambat kreativitas pemerintah seperti halnya orangtua menghambat kreativitas sang 
anak. Apalagi impor itu akan menguntungkan daerah Kutai. Tetapi saya tidak menyalahkan 
kekritisan DPRD kutai hanya alangkah lebih baik apabila disalurkan pada tempatnya. 
Yaitu mengawasi bagaimana pelaksanaan proyek itu, apabila dalam hal ini bupati atau 
pemerintah melakukan kesalahan  (KKN misalnya) barulah DPRD melakukan aksinya, 
"katanya.


Firdaus berpendapat, yang perlu DPRD lakukan adalah menanyakan atau menyelidiki apakah 
impor debu tersebut betul-betul menguntungkan bagi daerah itu atau sebaliknya. "Saya 
setuju apabila Bupati melakukan kesalahan maka DPRD menegurnya dengan  keras," ujarnya.

Sedangkan Kepala Taman Nasional Kutai (TNK) Tony Soehartono, seperti dilansir harian 
Kompas Sabtu pekan lalu, menyatakan akan menolak rencana pemakaian 10 hektare lahan 
taman itu di sekitar Pantai Teluk Lombok, Sangkima, Sangatta, untuk keperluan 
menampung limbah asal Jepang itu." No way,"kata Tony.  yat




--
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Archive: http://www.mail-archive.com/[email protected]/





Kirim email ke