Kompas, Jumat, 13 Oktober 2000 Tolong Bantu Pertanian Kami PERKENALKAN nama saya Ade Suharso. Saya di sini dipercaya pemerintah untuk menjaga hutan Taman Nasional (TNK). Saya menjabat Kepala Seksi Konservasi TN Kutai wilayah Tanjung Liman. Kedatangan saya bukan untuk bermusuhan, tetapi mengajak Bapak-bapak untuk menjaga hutan. Kalau hutan itu terus ditebangi akan habis, nanti Bapak bapak sendiri yang susah.Saya tidak janji, tetapi mulai sekarang saya akan membantu apa yang menjadi kesusahan Bapak-bapak di daerah ini. Setidaknya, kita bisa hidup berdampingan." TULAH pertemuan antara beberapa jagawana yang dipimpin Ade Suharso, Kepala Seksi Konservasi TN Kutai wilayah Tanjung Limau dengan beberapa tokoh masyarakat di Kandolo, yang diikuti Kompas pertengahan September. Pertemuan itu sangat menyejukkan.Tak ada kesan saling bermusuhan, bahkan ketika dibuka dialog mereka pun dengan lancar mengungkapkan apaapa yang mereka alami. Kepala Dusun Kandolo, Manap, mengungkapkan, kamitahu tugas Bapakbapak menjaga hutan ini. Tetapi, kami sendiri terpaksa membuka hutan untuk mempertahankan hidup. Umumnya rakyat di sini, bukan pencari kayu untuk dijual tetapi untuk bikin kayu arang. Satu karung arang harganya Rp 5.000. Pekerjaan membuat kayu arang ini dilakukan, karena warga daerah ini sudah tidak bisa bersawah lagi karena dalam dua tahun terakhir dilanda kekeringan dan diserang hama tikus. "Kami minta agar ada penyuluh pertanian membantu mengatasi keadaan ini agar kami kembal ikesawah, "tuturnya. Hal senada juga diungkapkan Andi Mappatolo, tokoh masyarakat Kandolo.Ia mengatakan, petugas hendaknya tidak melarang warga yang memang benarbenar hanya mencari kayu untuk bikin kayu arang. Sebab, pekerjaan inilah satusatunya untuk makan. "Kalau ada operasi chainsaw sebaiknya dilihat dulu,mana yang betulbetul untuk mempertahankan hidup, mana yang memang cuma jadi spekulan lahan atau jualan kayu sematamata. Ini perlu agar kita tidak saling bermusuhan," tuturnya. Usai pertemuan itu, Ade Suharso kepada Kompas mengatakan,untuk dusundusun tertentu, warga masyarakat masih bisa diajak bicara dan berdialog. Tetapi, ada juga dusun atau desa tertentu yang masyarakatnya sulit ditemui. Sebaliknya, para petugas jagawana justru tidak berani berlamalama di daerah itu karena dimusuhi. Sebagai contoh, para petugas jagawana yang dipimpinnya saat mendatangi Kepala Desa Sangkimah, pada awal September lalu,untuk meluruskan persoalan temuan kayu oleh petugas jagawana justru dihadang puluhan massa, bahkan diancam kendaraan mobil mereka akan dibakar. Sebelumnya, kalangan pelajar, pramuka, pejabat, dan aparat keamanan yang dipimpin Kepala Balai TN Kutai Tonny Suhartono juga dihadang masyarakat Teluk Pandan ketika akan melakukan penghijauan dengan penanaman ribuan bibit buahbuahan di daerah tersebut saat memperingati hari lingkungan sedunia. Kegiatan itu terpaksa dipindahkan ke kawasan TN Kutai di Sangatta. Perlawanan warga ini merupakan bentuk penolakan paling keras terhadap upaya Balai TN Kutai melakukan penyelamatan kawasan hutan konservasi ini, termasuk berulangkali memperingatkan agar mereka tidak lagi memperluas lahan dan pemukiman di sana. Keadaannya memang sudah teramat kompleks. Namun, menurut Ade Suharso, ketegangan yang terjadi antara petugas dilapangan dengan warga masyarakat karena putusnya komunikasi kedua belah pihak. "Mereka yang benarbenar sudah lama tinggal didalam kawasan ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Sebab, kemiskinan yang mereka alami selama ini karena pemerintah daerah sendiri sangat minim memperhatikan mereka. Dan mereka sendiri sebenarnya tahu betapa pentingnya kawasan ini dipertahankan, namun keadaanlah yang membuat mereka harus mempertahankan hidup di daerah ini," ucapnya. Hal senadajuga diakuiTonny Suhartono. Menurut Tonny, pengelolaan TN Kutai selama 20 tahun terakhir tidak pernah memperhatikan community development terhadap para permukiman di dalam kawasan. Sementara bantuan dari mitra TN Kutai untuk pembinaan masyarakat ternyata hanya dilakukan pada masyarakat di daerah pinggiran atau buffer zone TN Kutai. Kenapa terjadi demikian, pertimbangannya adalah dengan melakukan pembinaan masyarakat pinggiran TN Kutai, maka akan dapat mengurangi orang yang masuk dalam kawasan konservasi tersebut. Dengan cara ini warga yang ada di dalam tidak betah hingga segera keluar karena tidak pernah diperhatikan. Asumsi itu ternyata salah. Dan malah sebaliknya, sekarang yang sulit dikendalikan justru masyarakat di dalam kawasan, bahkan orang luar pun sudah banyak yang masuk."Keadaan masyarakat inilah yang paling berat dihadapi karena selama ini mereka tidak tersentuh pembinaan. Tetapi, saya tetap optimis, sepanjang kemauan semua pihak ada, pasti ada jalan keluar untuk mengatasi keadaan ini," tuturnya. DI kawasan TN Kutai, yang bermukim itu bukan cuma ratusan orang. Tetapi, sampai kini disebutsebut mencapai 15.000 orang atau mencapai 3.000 kepala keluarga (KK). Permukiman mereka tersebar di beberapa tempat yakni Sangatta Selatan,Teluk Pandan, Sangkima, Teluk Kaba, dan Singagaweh. Bisa dibayangkan, kalau ribuan warga masuk dalarn hutan, apalagi para pendatang juga datang dalam jumlah ratusan orang. Tak heran bila kawasan hutan yang mereka rambah juga mencapai puluhan ribu hektar. Kompas menyaksikan, warga yang disebutsebut mencari kayu arang seperti di sepanjang jalan BontangSangatta, barangkali hanyalah bisa dihitung dengan jari.Yang tampak di depan mata justru aktivitas perkebunan rakyat secara besarbesaran, maraknya penebangan dan pengangkutan kayukayu ulin, pengkaplingan lahan dan penguasaan tanah. Para pelaku di kawasan ini tidak hanya rakyat kecil, tetapi juga orangorang bermodal dari Sangatta, Bontang, bahkan ada dari Balikpapan. Sementara beberapa oknum kepala desa atau dusun, serta Babinsa setempat juga ikut membagibagi lahan di daerah ini. "Saya baru datang kesini seminggu. Saya mendapat surat pembagian lahan yang bagibagi dari kepala desa Teluk Pandan untuk areal seluas satu hektar," kata Bahrudin, warga asal Bontang. Diperkirakan, maraknya aksi pengambilalihan lahan ini bersamaan dengan adanya proyek pengaspalan jalan Bontang-Sangatta dan pemasangan tiang listrik yang menghubungkan kedua daerah tersebut. Kegiatan pengkaplingan bertambah marak dengan adanya surat hibah dari kerajaan Kutai meliputi areal seluas 17 x 35 kilometer antara daerah BontangSangatta. Sasaran kelompok masyarakat ini adalah untuk mendapatkan ganti rugi. Di samping itu, ada juga beberapa kelompok masyarakat pendatang yang memang ingin membeli lahan dikawasan itu. Sedangkan masyarakat yang bermukim di dalamnya selain tetap mempertahankan lahannya, juga ikut membuka hutan. "Disinilah letak kesulitan kami, tokohtokoh masyarakat yang sering diundang untuk mencarikan jalan keluar masalah ini, justru menjadi sumber informasi warganya untuk terus merambah," tuturnya. Menurut Tonny, warga setempat dengan orang luar sudah ada saling kerjasama dalam pembagian lahan di TN Kutai. Sebagai contoh, pihaknya memergoki seorang penduduk Bontang bernama AHI yang juga memiliki kartu tanda penduduk Desa Sangkimah, dan Muh, warga Sangkimah mengaku menjadi penyandang dana pembukaan lahan, pembagi lahan, sekaligus penadah kayu di daerah Teluk Kaba. Sebenarnya, kata Tonny, kita sudah tahu siapasiapa yang menjadi pelaku perambahan hutan ini, bahkan polisi juga tahu. Tetapi, apa artinya kalau kita ungkapkan semuanya tapi penegakkan hukum tidak bisa dilakukan. " Salahsalah, justru jiwa petugas saya yang terancam,"tuturnya. SANGATTA dan Bontang, dua kota penghasil "dollar", yakni adanya PT Kaltim Pima Coal (KPC), perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Kaltim, perusahaan pupuk PT. Pupuk Kaltim, dan perusahaan kilang pengolahan gas alam cair PT. Badak NGL.Co, adalah magnet bagi para pencari kerja untuk terus berdatangan. Keadaan ini sudah barang tentu mendorong orang menguasai lahan di kawasan TN Kutai yang terletak di antara dua kota tersebut. Menurut Direktur Yayasan Bina Kelola Lingkungan (Bikal), Adief Mulyadi, persoalan TN Kutai tidak bisa dilihat secara parsial. Kondisi yang terjadi sekarang sebagai akumulasi persoalan sejak awal kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Beban terbesar yang diterima kawasan TN Kutai sejak awal yakni tidak adanya sinkronisasi kebijakan soal hutan ini antara pemerintah pusat, Pemda Kaltim dan Pemda Kutai. Lihat saja, kata Adief, kebijakan penetapan tiga desa definitif, yakni Teluk Pandan, Sangkimah dan Sangatta Selatan tidak disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan TN Kutai. Akibatmya, sampai kini tidak ada batas yang jelas wilayahwilayah desa mereka dan kawasan TN Kutai sendiri. Keadaan ini membuat hubungan antara jagawana dengan warga menjadi ada jarak, bahkan tidak jarang saling berbenturan kepentingan. Di samping itu, kata Adief, permasalahan yang timbul antara pengelola TN Kutai dengan masyarakat juga tidak terlepas dari kepetingan politik praktis para birokrat dan politisi daerah. Masyarakat di desadesa itu kerap menjadi komoditas politik mereka seperti saat kampanye Pemilu. "Penetapan tiga desa definitifitu salah satu janji Golkar di masa lalu," tutur Adief Demikian juga setelah terbentuknya Kabupaten Kutai Timor pada tahun 1999 lalu. Adief menyebutkan, maraknya pengambilalihan lahan di kawasan TN Kutai justru setelah lontaran pelepasan 15.000 hektar kawasan TN Kutai oleh Bupati Kutai Timur Awang Faroek Ishak. Penunjukkan kota Sangatta sebagai ibukota Kabupaten Kutai Timur juga sangat berdampak negatif terhadap TN Kutai. Sebagai contoh, Bupati Kutai Awang Faroek Ishak hendak mengambil alih lapangan terbang milik Pertamina yang berada di daerah Sangkimah, kendati kawasan itu statusnya masih pinjam pakai. Hal lain yang perlu diperhatikan, kata Adief, pemerintah pusat, dalam hal ini departemen kehutanan perlu mengubah visi pengelolaan taman nasional. "Masyarakat juga melihat adanya dualisme.kebijakan pemerintah, kenapa untuk keperluan Pertamina dan Pupuk Kaltim, kawasan ini bisa dikurangi. Pemerintah seharusnya sadar bagaimana membuat kebijakan yang tidak menyebabkan terjadi kucingkucingan antara petugas jagawana dengan warga di sana," ucapnya. (ful) ## FREE DOMAIN [.COM|.NET|.ORG *] >> http://www.indoglobal.com << ## To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Archive: http://www.mail-archive.com/[email protected]/
