Rusmanto wrote:
Saya sangat memaklumi prinsip di atas.
Terutama setelah membaca pernyataan menkominfo di DPR itu.
Saya melihat beliau mencari-cari alasan dan kelemahan,
serta menonjolkan mitos seputar open source,
hanya demi meluluskan 'proyek' microsoft (mengambil istilah Tempo).
Jalan sendiri tanpa pemerintah ini juga jadi prinsip kang Onno :)
Saya coba rangkum 3 pernyataan menkominfo yg bisa menyesatkan:
- Membandingkan beli lisensi dg migrasi dalam seketika.
- Merendahkan pegawai pemerintah tidak mampu menggunakan OSS.
- Tidak ada menu untuk mendukung printer (saya tidak tahu maksud
sebenarnya pernyataan terakhir ini).
Imho, tetap perlu ada dari kita yang memberi
pencerahan kepada pemerintah (terutama menkominfo dan pendukungnya),
agar pemerintah tidak terjebak atau terlalu tergantung ke vendor.
Kesalahan menerima bisikan/masukan bisa berujung menyedot uang rakyat,
dan mengabaikan kemampuan rakyat dalam mengembangkan dan
menggunakan Linux/FOSS, seperti pernyataannya di DPR itu.
Saya menganggap pernyataan menkominfo tsb bukannya tanpa dasar. Justru
mungkin krn beliau telah mempelajari Linux dgn baik sehingga bisa
mengambil kesimpulan spt itu dan tdk hanya termakan 'hype' bahwa Linux
itu mudah.
User dan support teknis di LIPI tentu sangat berbeda dengan user dan
support di pemda di daerah-daerah. Belum lagi masalah akses internet yg
terbatas (jika dibilang support oleh komunitas maya/ mailing list) dan
untuk keperluan updatenya.
Coba list saja institusi/vendor di daerah yg support Linux/OS atau
jangan jauh-jauh, vendor Linux skala nasional yg bisa menghandle migrasi
komputer pemeritahan ke Linux.
Berani terima tantangan :-)
*) saya sederhanakan istilah "opensource" diganti dgn "Linux" secara
umum saja.
--beast
--
Berhenti langganan: [EMAIL PROTECTED]
Arsip dan info: http://linux.or.id/milis
