----- Original Message ----- From: djoko pranyoto To: [email protected] Sent: Monday, June 01, 2009 10:42 Subject: Re: [Mayapada Prana] Egoisnya Perbankan Nasional, neo-liberalism vs real economy
Bank Indonesia punya otoritas penuh atas kebijaksanaannya, pemerintah tidak punya hak mencampurinya, hanya DPR yang dapat menanyakan segala kebijaksanaan BI. ############################################################# HMNA: Itulah kecelakaan yang menimpa bangsa Indonesia kalau BI ditangai oleh budak-budak bermazhab neo-liberalisme. ############################################################# wassallam ------------------------------------------------------------------------------ From: H. M. Nur Abdurahman <[email protected]> To: [email protected] Sent: Monday, June 1, 2009 9:04:30 AM Subject: [Mayapada Prana] Egoisnya Perbankan Nasional, neo-liberalism vs real economy TR: Egoisnya Perbankan Nasional, neo-liberalism vs real economy Dua data menarik mengemuka pekan ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mencetak angka positif; 4,37 persen di tengah negara-negara lain yang cenderung negatif. Kedua, adalah pertumbuhan tingkat konsumsi nasional yang mencapai 5,84 persen. Dari kacamata pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, tingkat pertumbuhan ini masih rapuh. Alasannya karena laju investasi Indonesia masih cenderung melambat. Selain itu neraca ekspor-impor nasional masih bersaldo minus. Ini akibat merosotnya permintaan luar negeri, khususnya pasar-pasar ekspor utama kita; AS dan Eropa yang belum pulih dari krisis ekonominya. Dari sudut pandang Capres Jusuf Kalla (JK), justru fenomena ini membuktikan bahwa kemandirian ekonomi dalam negeri; vis a vis sektor riil, sangatlah berperan besar pada ketahanan ekonomi nasional, sesuai dengan misinya yang diungkapnya di depan forum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia . Kedua sudut yang berbeda tersebut tentu berangkat dari dua pola pikir dan mazhab ekonomi yang berbeda. Yang berpandangan ekonomi masih rapuh, tentu mendasarkan diri pada mazhab neo-liberalisme bahwa mesin ekonomi bertumpu di sektor finansial dan luar negeri. Di sisi lain terjadi penumpukan dana pihak ketiga di perbankan nasional. Setiap bulan dana pihak ketiga yang seharusnya tersalur pada kredit usaha, tertumpuk sekitar Rp 26 triliun, sehingga pada Maret 2009, jumlah duit nganggur itu mencapai Rp 276 triliun. Walau jumlah itu hanya 20,6 persen dari total kredit yang tersalur pada masyarakat, namun jumlah dana nganggur itu cukup spektakuler. Lebih dari sepertiga dana yang dibutuhkan untuk memulihkan krisis ekonomi di AS. Karena itulah wajar bahwa Wakil Presiden juga capres Jusuf Kalla, sempat marah kepada kalangan perbankan nasional. Perbankan nasional seperti hidup di negeri yang terpisah dari republik ini. Perbankan seolah tidak peduli pada kebutuhan dana sektor riil. Perbankan nasional benar-benar egois dan congkak, sehingga pemerintah seolah tak punya taji menghadapi ulah mereka. Ini karena model ekonomi yang bermazhab neo-liberalisme. Imbauan pemerintah agar perbankan menurunkan suku bunga kreditnya dianggap sebagai angin lalu. Semua diserahkan pada mekanisme pasar. Perbankan mau aman sendiri, tidak berani mengambil risiko dan berlindung pada prinsip prudential (kehati-hatian) . Sangat beda antara hati-hati (prudent) dengan penakut. Jika perbankan menumpuk 10 kali lipat dana wajib minimum yang diharuskan otoritas moneter, itu bukan sikap prudent. Di sisi lain PJS Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Gultom, cenderung membela pihak perbankan dengan menyebutkan dana tersebut adalah dana yang tidak terserap oleh kalangan usaha dan industri. Dari pernyataan itu, benarkah pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY saat ini berpihak pada sektor riil dan kemandirian dalam negeri? Dana perbankan yang nganggur itu, seharusnya untuk mendorong usaha dan industri nasional. Dana itu tidak tersalur karena perbankan nasional menghalangi bisnis sektor riil mengakses dana tersebut, dengan menaikkan tingkat risiko. Dari gejala liberalnya dunia perbankan nasional ini, kita seharusnya banyak belajar bahwa kita membutuhkan sebuah pemerintahan yang lebih mampu mengendalikan perbankan. Pemerintah yang lebih tahu esensi kekuatan ekonomi nasional. Pemerintah yang paham pada strategi ekonomi nasional.
