Kalau urusan pornografi ini ditempatkan sesuai konteks kultural, seperti usul pak lisman, ya susah juga pak. soalnya nanti tiap kelompok saling meng-klaim diri dan kelompoknya paling benar secara kultural. Orang Bali dan Papua, pasti lah duluan bersuara, mengingat bagaimana pakaian daerah mereka. Tp bagaimana juga dengan org yang biasa berbudaya baju tertutup, seperti di sumatera, di aceh, dsb? atau kelompok-kelompok masyarakat lain yang rada gerah melihat pornografi dengan bebasnya ada dimana-mana? kalau menurut saya, yg sekarang meributkan 'RUU Pornografi' ini sama-sama ekstrim: kelompok bu gadis yg ekstrim banget memperjuangkan kebebasan berpakaian dan batasan-batasan pornografi itu apa, dan di sisi lain ada "kelompok islam" yg juga tidak mau kalah galaknya sama kelompok bu gadis, maunya serba ketutup. juga kenapa suara-suara masyarakat yang moderat tidak pernah disuarakan, di media-media massa. kenapa lagi-lagi yg nongol aliansi bhinneka tunggal ika (yg sebetulnya hanya mewakili segelintir kelompok), dan massa muslimah FPI, dsb. kok bisa sesama manusia indonesia senengnya saling bentrok. heran saya. wsm
Lisman Manurung <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Di sebuah siaran TV internasional, RUU ini mulai memperoleh tempat. Dua tokoh diwawancara, yakni Inke Maris dan Dr Gadis dari UI. Tokoh Inke Maris menghubungkan issue ini dengan perlindungan anak dari tayangan pornografi. Dia setuju dengan UU ini. Bu Gadis berbeda pandangan. Dr. Gadis mengatakan bahwa sudah ada pengaturan untuk tindak kejahatan pronografi. Jadi sudah ada UUnya, cuma tidak secara langsung menyoal pornografi.Masalahnya menurut Dr Gadis adalah lemahnya penegakan hukum. Jadi dia tidak setuju RUU APP. Cerita Lain: UU ini sangat disikapi dengan serius oleh pemerhati internasional. Sementara itu di sisi lain, UU ini sangat didukung oleh aliran agamis yang puritan di Indonesia, baik itu Islam maupun Kristen, tetapi yang pasti bukan Hindu Bali. Lalu peru ditanya, macam mana pula nantinya keinginan orang-orang internasional itu?. Tentu harus ada pemahaman mengenai ini, sebab kita kerap tak nyangka jadinya begitu, padahal kita tidak bermaksud begitu. Itu karena kita kurang mendalami secara ilmiah proses budaya politik dan sejarah kita membuat Undang-Undang. Yang menolak UU ini termasuk saya, berpandangan bahwa penegakan etika tidak semata-mata urusan negara, sebab seks itu sebetulnya juga kawasan etika. Para pihak yang memiliki otoritas, tetapi bukan pemerintah, seperti ulama pastur, public figure dapat bekerja di wilayah ini, dan janganlah negara lagi, menurut saya. Logika saya, negara sudah perlu dirampingkan tugasnya, namun tidak berarti lembaga-lembaga non pemerintah berpangku tangan. Jadi persisnya, urusan demikian itu harus semakin kita tempatkan dalam konteks kultural kita saja. Sebab tidak semua nilai-nilai luhur bangsa kita yang kita miliki sekarang ini hanya menjadi demikian karena hadirnya agama-agama di nusantara. Kitapun punya kearifan-kearifan yang sudah ada sebelum agama-agama kita anut di sini. Jadi, singkat kata, di dalam ke de-pe-eran juga perlu diterima nilai kalah, seperti layaknya sepak bola atau olah-raga. Cuma bedanya, jika pengusulnya ditolak, janganlah pengusulnya merasa kehilangan muka, tetapi yang perlu dilakukannya dalah mencari issu lain yang lebih memperoleh tempat di hati semua warga, seperti misalnya bagaimana agar ada ketentuan hukum untuk menegaskan alokasi dana pendidikan, keringanan pajak bagi perusahaan yang memberikan beasiswa atau sumbangan sosial dan lain-lain. Ah macam-macam yang lebih baiklah. --- Wido Q Supraha wrote: > 24/01/2007 12:57 WIB > > > > RUU APP Jadi RUU Pornografi > > Iqbal Fadil - detikcom Web: http://groups.yahoo.com/group/mediacare/ Klik: http://mediacare.blogspot.com atau www.mediacare.biz Untuk berlangganan MEDIACARE, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links --------------------------------- Get your own web address. Have a HUGE year through Yahoo! Small Business.
