Aneh memang SBY. Persoalan Poso saja tidak bisa diselesaikan, malahan mau menyelesaikan Timur Tengah yang jauh di sana,sedang Poso yang di pelupuk mata dibiarkan saja. Untung ada Yusuf Kalla hingga Aceh juga terselesaikan. SBY ke Aceh setelah diberesin oleh JK. Mbok beresin dulu Poso dan keadaan dalam negeri yang carut marut baru ke negeri yang nun jauh di sana. Jangan-jangan sebentar lagi bakal jalan-jalan ke luar negeri. Salam
-- Deddy Mansyur <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Mas Radityo, > > Maaannnn, you're tough!!!!! > > You are the MAN. You are my MAN, Mas Radityo. > > Bener-bener puyeng aku sama ini bangsa. National > security penting banget. > Bayangkan kalu China daratan nggak punya sistim > keamanan, mau diapaain itu > manusia sejumlah 1.2 billion. > > Di NKRI sudah kita alami. Jaman G-30-S cukup butuh 1 > juta manusia penduduk > Indonesia dibunuh daripada national security kacau > suasananya, ya, bang bang > saja itu nyawa. > > Alangkah nikmatnya ini bangsa kalau kita memakai > sistim China daratan untuk > menghilangkan semua manusia yang mempraktekan KKN > mulai dari kelas teri > sampai kelas kakap. Nah, total manusianya saya nggak > punya. Anybody knows > berapa jumlah koruptor yang perlu dibasmi dan > dihilangkan dari bumi Ibu > Pertiwi - hilangkan saja mereka and please don't > come back to NKRI. I think > this is the real National Security issue. Don't you > think? Manusia Indonesia > perutnya kelaparan, kepala jadi sedeng, otak kagak > berfungsi, can't think > normally, so the country messed up. Why? Itu semua > dana untuk membangun > bangsa di SUNAT terus sama SOB aparat pemerintah. > > I think you Mas Radityo, mantan Chicago man, and me > Houston man, bisa > bertatap muka berdialog berdiskusi bermusyawarah and > Insya Allah kita bisa > cari jalan keluarnya untuk membangun ini bangsa. By > the way, itu si kancil > Bung Amien juga tamatan Chicago, know what I mean. > > salam, > sensei deddy mansyur > university of houston > www.uh.edu/shotokan > > PS:I'll be home (JKT) in July, ada chance kita bisa > ngopi dijalanan sama > gembel-gembelnya Bang Yos? > > ----- Original Message ----- > From: "radityo djadjoeri" <[EMAIL PROTECTED]> > To: <Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com>; > <[EMAIL PROTECTED]>; > <mediacare@yahoogroups.com>; > <[EMAIL PROTECTED]> > Sent: Tuesday, January 23, 2007 5:41 AM > Subject: [mediacare] Re: Pemerintahan SBY Gagal > Menangani Poso! > > > > Kok saya tidak menganggap begitu. Pemerintahan SBY > saya nilai sudah cukup > > tegas dalam hal menangani kasus Poso. Polisi > (tentu sudah seizin SBY) > > berani melakukan penggerebegan di area rawan. Nah, > kalau sudah digerebeg > > tapi melawan dengan kekuatan senjata, ya dilawan > balik tho? Kalau > > polisinya ngacir, mereka tambah seneng. Mereka > bersenjata saja sudah > > menyalahi aturan hukum di negeri ini. > > > > Justru tindakan tegas pak bu polisi di Poso wajib > kita acungi jempol. > > Kalau mereka melempem, itu para pemenggal kepala > orang akan kegirangan, > > lalu bertindak semakin brutal. Jangan-jangan nanti > ada yang mati > > dicincang, atau dibikin abon segala. Mereka itu > sudah tidak menganggap > > dan tidak mematuhi aturan hukum yang ada di > Indonesia. Sudah diberi > > tenggat waktu untuk menyerah kok malah ngumpet. > Polisi saja dibunuh dengan > > cara dikeroyok ramai-ramai. Mereka rupanya hanya > patuh pada tatanan > > Syariah Islam saja. > > > > Jadi maaf, kali ini opini saya mungkin > berseberangan dengan rekan-rekan > > di Praxis. > > > > > > > > "Andi K. Yuwono" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Pemerintahan SBY Gagal Menangani Poso! > > > > Kami menyesalkan jatuhnya 13 korban sipil dan 1 > anggota polisi yang tewas > > dalam penyergapan yang dilakukan oleh Polda > Sulteng di Poso kemarin > > (22/1). > > Akibatnya masyarakat ketakutan dan mengungsi > meninggalkan Poso Kota. Di > > sisi > > lain, keluarga mendapatkan kesulitan untuk > mengakses informasi atas > > keberadaan korban yang meninggal dan luka-luka. > Polisi juga tidak > > mengumumkan secara terbuka identifikasi korban > yang telah meninggal dunia > > maupun luka-luka. > > > > Jatuhnya korban ini seharusnya dapat dihindari > bila polisi tidak melakukan > > penyerangan terbuka di wilayah padat, penduduk > Poso kota serta di waktu > > dimana masyarakat mulai sibuk beraktivitas. > Tindakan ini tidak dapat > > dilihat hanya sebagai upaya penegakan hukum, namun > juga dapat > > dikategorikan > > penyerangan terhadap warga sipil yang menjadi > elemen penting dari > > pelanggaran berat HAM. Ditambah, pendekatan > kekerasan ini justru gagal > > menangkap para DPO dilapangan. Hal ini juga > membuktikan lemahnya aparat > > intelejen dalam mengantisipasi kekerasan. > > > > Kekerasan yang terjadi Poso ini tidak hanya dapat > dilihat dari sisi Polri > > semata. Kekerasan yang terus berlangsung ini > sesungguhnya menunjukkan > > Negara > > tidak memiliki Peta Perdamaian yang kongkrit dan > gagal mengkonsolidasi > > kekuatan negara yang ada bagi penciptaan rasa > aman. > > > > Polri memang mempunyai kewenangan untuk melakukan > upaya paksa termasuk > > penggunaan kekerasan dengan senjata. Namun, > penggunaan kekerasan dengan > > senjata api tersebut tetap harus tunduk pada > persyaratan yang ketat pada > > kode etik aparatur penegak hukum (Code of Conduct > for Law Enforcement > > Official) maupun prinsip dasar tentang penggunaan > kekerasan dan senjata > > api > > (Basic Principles on the Use of Force and > Firearmas by law Enforcement > > Officials) yang menjamin kekerasan itu terarah > pada pihak yang mengancam > > sesuai dengan tingkat ancamannya baik bagi polisi > maupun warga sipil yang > > seharusnya dilindungi. > > > > Peristiwa diatas tidak lepas dari maklumat tembak > ditempat yang > > dikeluarkan > > oleh Kapolda Sulteng sebelumnya. Maklumat ini > jelas telah menimbulkan > > masalah, sehingga Mabes Polri sempat mengatakan > bahwa istilah tembak > > ditempat tidak dikenal di Polri. Sehingga patut > dipertanyakan adanya > > maklumat ini dari sisi dasar hukumnya. Disisi lain > adanya maklumat ini > > justru menstimulus masyarakat (plus DPO) menjadi > represif. Seharusnya > > Polri mencari taktik lain yang persuasif untuk > menangkap para DPO dengan > > perencanaan yang matang dan mengutamakan > keselamatan warga sipil. > > > > Kewenangan yang dimiliki Polri jelas ada batasnya. > Setiap tindakan Polri > > harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, > sekaligus dibenarkan > > secara > > teknis. Harus diingat tujuan polisi dipersenjatai > yaitu untuk membela > > diri, > > melumpuhkan orang yang melawan, dan melaksanakan > eksekusi (atas putusan > > hakim). Jadi polri tidak dapat bergerak dengan > hanya mempertimbangkan > > aspek > > yuridis saja, akan tetapi juga harus > memperhitungkan aspek filosofis dan > > sosiologis pula. Sebagaimana pernah disinggung > oleh Wakil Presiden: > > "polisi > > harus lebih memahami masyarakat". > > > === message truncated === ____________________________________________________________________________________ Have a burning question? Go to www.Answers.yahoo.com and get answers from real people who know.
