http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/032007/27/0701.htm
Pesantren Belum Saatnya Memimpin Publik CIAMIS, (PR).- Sejumlah kasus membuktikan, pemimpin pondok pesantren ternyata gagal saat menjadi pemimpin publik. Meskipun mereka berhasil saat memimpin suatu pesantren, namun mereka tidak mampu mengaktualisasikan kepemimpinannya dalam pemerintahan, baik tingkat kota/kabupaten/provinsi, maupun pemerintah pusat. Menurut Dr. H. Fadlil Munawwar Manshur, M.S. dalam diskusi di Balai Pendidikan Pondok Pesantren Darussalam, Ciamis, Sabtu (24/3), hal itu disebabkan, struktur kepemimpinan dalam pesantren berbeda dengan struktur kepemimpinan dalam pemerintahan. Kepemimpinan dalam pesantren bersifat homogen, sementara kepemimpinan publik sangat kompleks dan multikultur. "Dalam pesantren, seorang kiai bisa memerintahkan para kiai lain yang lebih junior atau para santrinya untuk melakukan sesuatu. Kiai dapat dikatakan seorang raja kecil dalam lingkup pesantren sehingga semua titahnya dapat dilaksanakan," kata Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Ciamis yang akrab dipanggil Ustaz Acep. Dosen Sastra Asia Barat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini mengungkapkan, kepemimpinan publik terdiri dari masyarakat yang multikultur, multiras, multiagama, bahkan banyak yang sekuler. "Itulah sebabnya, seorang bupati yang memerintahkan sekretaris daerahnya saja sulit terlaksana. Belum lagi, se-orang kepala daerah harus berkoordinasi dengan wakil bupati/kota yang berbeda partai, para anggota DPR, mahasiswa yang sering berdemo, para pedagang di pasar yang tidak mau ditertibkan, dan sebagainya." Meski demikian, bukan berarti para kiai tidak boleh terjun ke dalam politik, apalagi menjadi pemimpin publik. Pada saatnya, para ajengan bisa menjadi pemimpin selama situasinya semakin kondusif. Salah satu caranya adalah dengan merestrukturisasi pesantren dengan sistem terbuka. "Artinya, pemimpin sebuah pesantren atau ajengan tidak harus keturunan ajengan, melainkan, siapa pun yang mampu dan memenuhi syarat menjadi kiai, dialah yang berhak memimpin pesantren. Bahwa dalam kasus tertentu yang terpilih adalah anak ajengan, itu persoalan lain, namun ia mampu berdasarkan kriteria yang disepakati bersama," kata Ustaz Acep. Jika kepemimpinan pesantren menggunakan sistem terbuka (open system) seperti ini, suatu saat kepemimpinan pesantren dapat diterapkan dalam kepemimpinan publik. Dengan demikian, kesuksesan memimpin pesantren dapat ditransfer dalam sukses memimpin suatu wilayah. "Namun pada kenyataannya, pondok pesantren lebih banyak menerapkan sistem tertutup (close system), sehingga pemimpin pesantren selalu jatuh kepada keturunan atau ahli waris. Para kiai selama ini masih menjadi titik sentral dari eksistensi sebuah pesantren," kata Ustaz Acep. Ia menekankan pentingnya pesantren sebagai basis nilai di Indonesia. Meski demikian, untuk mencapai hal tersebut, pesantren sendiri perlu melakukan repositioning dan melakukan restrukturisasi, sehingga dengan perubahan di pesantren pada gilirannya akan mampu mengubah kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin terpuruk. Menjelaskan tentang peluang pondok pesantren menerapkan sistem kepemimpinan terbuka, Ustaz Acep mengungkapkan, sejumlah pesantren sudah mulai membuka diri untuk dipimpin kiai yang bukan keturunan kiai. Pesantren Darussalam Pabelan, misalnya, merupakan salah satunya. Dalam AD/ART yayasan pesantren disebutkan bahwa tidak mustahil dipimpin bukan kiai keturunan Pabelan, asalkan mampu. Meski demikian, kesepakatan itu menyebutkan, jika keturunan memiliki kemampuan akan diutamakan, (A-79)*
