REFLEKSI: Kerusuhan 1998? Maksudnya kerusuhan bulan Mei 1998? Menulis bulan Mei saja sudah sulit, pasti proses hukum "HAM Biasa" seperti yang dianjurkan akan lebih sulit lagi untuk dilaksanakan.
HARIAN ANALISA Edisi Selasa, 15 Mei 2007 Jaksa Agung: Kasus Kerusuhan 1998 Diungkap sebagai Pelanggaran HAM Biasa Jakarta, (Analisa) Jaksa Agung Hendarman Supandji mengungkapkan kasus "Kerusuhan 1998" sebaiknya tidak diarahkan pada pelanggaran HAM berat, tetapi sebaiknya diarahkan pada pelanggaran hukum HAM biasa guna memudahkan pengungkapan kasus tersebut. "Dengan pasal HAM biasa pasal 338 dan 339 tabir gelap kasus itu akan bisa diungkap. Dalam KUHP bisa dilihat siapa yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan bisa kena semua. Jadi dengan mengarahkan pada kasus HAM biasa itu bisa kena semua, jadi kenapa harus dengan HAM berat," kata Hendarman usai Sidang Kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Senin (14/5). Menurut Hendarman, dengan mengarahkan kasus ini pada pelanggaran HAM biasa juga bisa mengungkap dalang dari kejadian itu karena pembuktian kasusnya lebih mudah dilakukan dari pada menjadikannya kasus HAM berat. Ia menjelaskan, selama ini pengungkapan kasus Kerusuhan 1998 yang diarahkan sebagai pelanggaran HAM berat sulit untuk diungkap karena membutuhkan pembuktian yang menyeluruh dan sistematis. Selain itu, untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM berat perlu ada persetujuan dari DPR sebagai syarat untuk memenuhi azas retroaktif. "Untuk membuktikan unsur itu tidak gampang. Salah satunya harus ada persetujuan DPR untuk memenuhi azas retroaktif," katanya. Hendarman mengusulkan agar kasus Kerusuhan 1998 dibuka kembali dengan mengarahkannya pada kasus pelanggaran HAM biasa selama masa kadaluarsa kasus ini belum terlewati. "Kadaluarsanya 18 tahun, sehingga sekarang belum kadaluarsa. Kalau umpamanya pelaku-pelakunya TNI akan diselidiki POM TNI, sedangkan kalau pelakunya sipil dan TNI dilakukan pengadilan koneksitas, hukumnya memberikan peluang," katanya. Menurut Hendarman, hal ini bukanlah sebuah terobosan karena Undang-Undangnya sudah ada, namun belum dimanfaatkan. (Ant)
