TIDAK. they are truly bastards! (saya bicara Israel, bukan yahudi)
saya bersikekeh tetap tidak membela Israel dalam bentuk apapun. Dahulu
mungkin pernah saya "mencoba" bersikap objektif...tetapi Tidak
Sekarang...kenyataan sudah sangat jelas...
Ingat, Pengakuan sangat penting dalam kancah politik dunia. Indonesia merdeka
salah satunya melalui proses "pengakuan". Dan kita semua tahu bahwa "Pengakuan
Negara Lain" adalah jawaban atas politik PBB dan negara adikuasa (mereka
"asli"nya siapa? saya piker semua tahu siapa).
Mohon KOMPAS memperhatikan bahwa hal ini adalah hal yang sangat PENTING &
TIDAK ETIS, tidak hanya untuk umat beragama, tapi juga secara politik dan
keamanan.
Unik Sultan
--------------------------
OMG! I ve never realized Indonesia is sooo beautiful...Like Me!
Priyo Husodo <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Bung kayaknya kalo ngga ada bangsa israel, agama samawi juga ngga
ada tuh...
dulu Indonesia juga banyak yang ngga ngakui kok... politik luar negari itu
sebaiknya dilihat pada hubungan timbal balik, bukan dalam kacamata agama.
makanya indonesia ngga pernah pinter-pinter hubungan politik luar negeri
dengan timur tengah kok cuman sama arab saja.
capee deeh...
cheers,
rph
On 9/19/07, axmals <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Assalamu`alaikum
Wr. Wb.
imagePemuatan advertorial tentang pariwisata Israel pada rubrik
perjalanan (Klasifikasi Iklan) harian KOMPAS dinilai sarat kepentingan
mendukung negara zionis itu.
"Halaman 44 yang paling tidak saya catat pada tiga edisi KOMPAS (6
September 07, 13 Sept 07 tentang Eilat, dan satu lagi tentang Kibbutz)
bersama ini saya mengajukan protes keras atas pemuatan advertorial
tersebut," ujar pengamat hukum Universitas Indonesia (UI) Heru
Susetyo. Menurutnya, kebebasan berpendapat boleh, tapi, hak mayoritas
umat Islam jangan diabaikan. "Saya menghargai hak setiap orang atas
kebebasan berekspresi (freedom of expression) melalui media massa,
sayapun menghargai hak setiap orang untuk berpergian ke manapun ia
suka (freedom of movement), namun saya harap KOMPAS juga menghargai
sikap politik, politik luar negeri, dan hak bangsa dan negara
Indonesia untuk tidak mengakui eksistensi negara Israel," paparnya.
Sejak berdirinya negara Israel sejak tahun 1948, tegasnya, Indonesia
tidak pernah mengakui eksistensi negara Israel secara yuridis, formal,
maupun politis, pun kini pada pemerintahan Presiden SBY.
"Dasar utama penolakan ini adalah berdirinya negara Israel terjadi
melalui penjajahan dan kekerasan yang menyejarah dan melegenda dengan
mengorbankan hak bangsa Palestina untuk hidup bebas dari penjajahan
dan kekerasan."
Sikap anti penjajahan bangsa dan Negara Indonesia terefleksi secara
jelas dalam alinea pertama Pembukaan UUD 45, juga dalam politik luar
negeri Bebas Aktif Negara Indonesia. Salah satu implementasi sikap
tersebut adalah dengan tidak membuka hubungan diplomatik dengan
Israel, negara yang berdiri di atas darah dan air mata bangsa
Palestina (dan juga Lebanon).
Pemuatan advertorial pariwisata Israel pada tiga edisi KOMPAS adalah
suatu `pengakuan diam-diam' terhadap Israel. Secara diplomatik dan
praktek konsuler, inipun mengherankan, karena bagaimana bisa
masyarakat Indonesia mengunjungi Israel ketika Israel tidak memiliki
perwakilan di Indonesia? Bagaimana calon turis Indonesia mendapatkan
visa Israel? Apakah mereka harus ke negara ketiga dahulu yang memiliki
Perwakilan Israel? Maka secara tidak langsung advertorial tersebut
mengajarkan turis Indonesia untuk menjadi "penyelundup visa."
"Saya berharap, KOMPAS lebih sensitif dan lebih tanggap terhadap isu
ini. Janganlah membuat cedera hati sebagian rakyat Indonesia yang anti
kekerasan dan penjajahan di Asia Barat dan di semua penjuru bumi.
Apalagi KOMPAS adalah media publik yang selama ini cukup terpercaya
dan dikenal cukup hati-hati dalam pemberitaan," tandas Heru.
(rz/dina/m3©092007)
image
camel
---------------------------------
Pinpoint customers who are looking for what you sell.
