http://www.gatra.com/artikel.php?id=118203
Jalur Sepeda Motor Terancam Digusur
Jakarta, 6 September 2008 08:32
Untuk mengurangi kemacetan di sejumlah ruas jalan di Jakarta, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta mengkaji segala kemungkinan, termasuk melarang sepeda
motor (roda dua) untuk melewati daerah-daerah tertentu yang menjadi pusat kota.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan M. Tauchid, langkah itu ditempuh meniru yang
dilakukan beberapa kota besar lain di dunia, seperti di Shanghai, Cina, dimana
pusat kotanya bersih dari motor.
"Kami masih mengupayakan ada kajian lebih mendalam. Di Shanghai, Cina, di pusat
kota sudah tidak ada motor. Itu efektif. Di Jakarta itu bagian yang harus
dikaji, harus bisa dilaksanakan dengan baik dan melibatkan instansi lain,"
papar Tauchid seusai bertemu Gubernur DKI di Balaikota Jakarta, Jum`at (5/9).
Tauchid menyontohkan beberapa ruas jalan yang akan dikaji untuk dibebaskan dari
motor adalah yang paralel dengan lajur busway.
Sementara untuk ruas jalan yang lain, Dinas Perhubungan akan membuat lajur
khusus motor agar sepeda motor jauh lebih tertib, aman, dan selamat.
Lajur khusus itu disebut Tauchid akan diambil dari ruas jalan yang ada, namun
akan dilengkapi dengan marka jalan dan rambu-rambu yang lebih tegas dari
sekarang namun tidak menggunakan separator. "Tidak akan pakai separator karena
kendaraan lain masih boleh lewat jalur itu. Itu akan pakai marka dan
rambu-rambu. Kita akan kerjasama dengan polisi (untuk penegakan hukumnya),"
paparnya.
Saat ini, penumpang sepeda motor seringkali berjalan menyebar menggunakan lajur
kiri dan kanan jalan yang turut andil menyebabkan terjadinya kemacetan selain
membahayakan pengguna jalan lainnya.
Pembuatan lajur khusus motor itu disebut Tauchid sangat mendesak mengingat
pertumbuhan jumlah motor di Jakarta yang sangat tinggi. "Data yang ada
menyebutkan pertumbuhannya sangat luar biasa. Di Jakarta, empat tahun terakhir
pertumbuhannya mencapai 300 persen dan penggunaannya banyak menimbulkan
permasalahan bagi pengemudi bus dan kemacetan lalu lintas," katanya.
Selain kajian pembatasan jumlah motor, Pemprov DKI juga mengkaji kemungkinan
mengurangi kemacetan dengan membedakan jam masuk sekolah, kantor dan jam buka
pusat perbelanjaan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengutip penelitian yang diadakan oleh
konsultan transportasi Dinas Perhubungan PT Pamintori Cipta bahwa pengguna
jalan terbagi atas empat kelompok yakni pelajar, pegawai pemerintah, pegawai
swasta, dan pengunjung pusat perbelanjaan.
Perbedaan jam mulai sekolah, kantor dan pusat perbelanjaan diharapkan dapat
mengurangi kemacetan karena kelompok tersebut tidak akan berangkat ke tempat
tujuan bersamaan seperti yang terjadi saat ini. "Jadi kalau mulainya berbeda
maka berangkatnya berbeda. Jadi pemakaian jalan bisa dikatakan gantian," kata
Prijanto. [EL, Ant]
