Buletin Elektronik
www.Prakarsa-Rakyat.org
SADAR
Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi
Edisi: 129 Tahun IV - 2008
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org
_____
INDONESIA PASKA KENAIKAN HARGA BBM
Oleh Muhammad Haedir *
Kondisi negara belakangan ini sedang dirundung nasib yang buruk. Kenaikan
harga BBM dunia hingga 130 US$/barel sangat berpengaruh kepada sistem
perekonomian Indonesia. Hal ini wajar, karena sistem perekonomian yang
diterapkan merupakan sistem ekonomi yang sangat tergantung pada sistem
ekonomi luar negeri, dalam hal ini sistem ekonomi neo-liberal (globalisasi).
Adalah sebuah sistem yang sangat mendewakan sistem pasar di atas segalanya.
Yang terjadi adalah sistem-sistem ekonomi kita akan diseret pada satu
kepentingan yaitu keuntungan besar bagi tuan-tuan kapitalis di negara-negara
dunia pertama dan kemiskinan bagi rakyat di negeri sendiri. Bagaimana tidak,
sudah lebih dari seminggu subsidi bahan bakar dicabut, perlawanan rakyat
tidak berhenti dalam melakukan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Ini
pertanda bahwa akibat kebijakan tersebut, rakyat yang selain harus
menanggung beban diakibatkan kenaikan harga pangan internasional, akan
semakin terjerumus ke jurang kemiskinan.
Sebenarnya masih banyak tindakan-tindakan yang harus diambil dalam menangani
persoalan kenaikan harga minyak dunia, tidak harus dengan mencabut subsidi.
Akan tetapi pemerintah sepertinya tidak mau tahu akan hal itu. Kebijakan
yang paling bisa diambil adalah dengan melakukan pemotongan pada gaji
departemen dan para anggota dewan, dan dialihkan untuk menutupi subsidi,
atau dengan memberdayakan teknologi energi yang belakangan ini banyak
ditemukan oleh rakyat sendiri sebagai solusi penghematan terhadap BBM. Atau
bisa juga dengan mengembangkan teknologi biodiesel.
Sayang sekali pemerintah sepertinya tidak mau peduli terhadap solusi-solusi
tersebut dan mencoba bermain api dengan mencabut subsidi paling vital dalam
kehidupan produksi masyarakat. Belajar dari sejarah pencabutan subsidi tahap
kedua pada tahun 2005 kemarin, pemerintah bukannya memotong tunjangan para
anggota dewan dan departemen, yang ada malah sebaliknya pemerintah malah
menaikkan tunjangan para anggota dewan.
Paska kenaikan harga BBM, di media-media diberitakan terjadi kenaikan harga
bahan pokok yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Hal ini akan
memukul mundur kondisi perekonomian rakyat ke jurang kemiskinan yang semakin
dalam. Kampanye pemerintah di media-mediapun semakin mengilusi rakyat aga
rakyat mau menerima begitu saja keputusan pemerintah tersebut, seolah
kehidupan rakyat akan baik-baik saja paska kenaikan harga BBM. Seakan-akan
dengan kenaikan harga itu mereka tidak akan kelaparan, mereka tidak akan
resah, mereka tidak akan menderita penyakit kemiskinan yang disebut busung
lapar.
Pemerintahpun menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai alat untuk
semakin mengilusi rakyat agar tidak melawan. Bagaimana tidak, di
tengah-tengah kenaikan semua harga kebutuhan pokok mereka seolah tertolong
dengan adanya BLT. Padahal kebijakan tersebut tidak lebih dari alat untuk
menyogok rakyat agar tidak berontak, jika menemukan harga kebutuhan mereka
sudah naik di pasar.
Dalam keterpurukan rakyat pasca kenaikan harga BBM ini, para politisi busuk
yang kita tahu juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan negeri
ini, malah sibuk mencari muka.
Mereka seolah tidak tahu malu sambil menyembunyian kebusukan-kebusukannya
dan menganggap merekalah yang paling bersih dan tidak bernoda dalam
keputusan pemerintahan SBY-JK yang menaikkan harga BBM. Padahal kita tahu
bahwa merekalah sebenarnya benalu yang menghambat kemajuan bangsa ini selama
sepuluh tahun reformasi.
Sementara itu, gerakan dalam melakukan penolakan kebijakan tersebut, belum
menuai hasil yang maksimal hingga hari ini. Hal ini diakibatkan oleh karena
belum turut sertanya seluruh kekuatan rakyat dalam melakukan gerakan menolak
kebijakan tersebut. Masyarakat malah diilusi dan dimobilisasi ke
tempat-tempat penerimaan BLT.
Sebuah solusi alternatif pun cenderung tenggelam dalam setiap isu, akibatnya
para politisi busuklah yang kemudian menuai kemenangan propaganda dalam
setiap kampanye-kempanye anti kenaikan harga BBM. Hal ini terjadi karena
tidak adanya gerakan yang terus- menerus mengkonsolidasikan diri dalam
mengkampanyekan sebuah alternatif baru yang mesti diambil dalam setiap
krisis yang terjadi di negeri ini.
Justru yang mencuat ke permukaan adalah cap brutalisme dari kelompok
gerakan, padahal yang melakukan hal tersebut adalah aparat negara sendiri
yang selalu menganggap bahwa kelompok gerakan, dalam melakukan penolakan
terhadap kenaikan harga BBM, selalu bertindak brutal. Hal ini sebenarnya
merupakan bentuk propaganda hitam dari pemerintah terhadap kelompok gerakan
agar rakyat tidak ikut-ikutan dalam melakukan tindakan brutal bersama
kelompok gerakan tersebut.
Belajar dari sejarah, saat kelompok buruh berkehendak untuk melakukan aksi
mogok pada Hari Buruh Internasional Satu Mei lalu, mereka selalu dicap bahwa
mereka akan melakukan tindakan-tindakan anarki. Namun kita bisa lihat
sendiri, aksi May Day berjalan dengan tertib sehingga anggapan pemerintahpun
tidak terbukti. Hanya dengan aksi yang terorganisir, gerakan tidak akan
terpancing oleh provokasi dari aparatus negara.
Selain itu, tugas dari gerakan adalah bagaimana menemukan sebuah format
gerakan dalam mengusung isu menolak kenaikan harga BBM. Format ini penting
agar mampu mencuatkan sebuah program alternatif sebagai sebuah antitesa dari
program yang ditawarkan oleh para politisi busuk yang sudah pasti tidak akan
mau melepaskan diri dari kekuatan modal internasional.
* Penulis adalah Sekretaris Kota, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) Komite
Kota Makassar, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari
Simpul Sulawesi Selatan.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian
atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan
mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus
mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap
pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi
harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau
www.prakarsa-rakyat.org).
<http://www.prakarsa-rakyat.org> [EMAIL PROTECTED]
