DEAR ALL, SAYA MAU KELUAR DARI MILIST INI KARENA SAYA TIDAK PERNAH MENDAFTAR KE MILIST INI MULAI RABU, 11/6/2008.
TERIMA KASIH. -----Original Message----- From: "Andi K. Yuwono" <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]>, <[EMAIL PROTECTED]>, <[EMAIL PROTECTED]>, <[EMAIL PROTECTED]>, <[email protected]>, "'warisan otoriterian'" <[EMAIL PROTECTED]>, <[EMAIL PROTECTED]> Date: Tue, 10 Jun 2008 17:35:13 +0700 Subject: :: Milist NB :: Buletin Elektronik SADAR Edisi 129 Tahun IV 2008 Buletin Elektronikwww.Prakarsa-Rakyat.org SADAR Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi Edisi: 129 Tahun IV - 2008 Sumber: www.prakarsa-rakyat.org INDONESIA PASKA KENAIKAN HARGA BBM Oleh Muhammad Haedir * Kondisi negara belakangan ini sedang dirundung nasib yang buruk. Kenaikan harga BBM dunia hingga 130 US$/barel sangat berpengaruh kepada sistem perekonomian Indonesia. Hal ini wajar, karena sistem perekonomian yang diterapkan merupakan sistem ekonomi yang sangat tergantung pada sistem ekonomi luar negeri, dalam hal ini sistem ekonomi neo-liberal (globalisasi). Adalah sebuah sistem yang sangat mendewakan sistem pasar di atas segalanya. Yang terjadi adalah sistem-sistem ekonomi kita akan diseret pada satu kepentingan yaitu keuntungan besar bagi tuan-tuan kapitalis di negara-negara dunia pertama dan kemiskinan bagi rakyat di negeri sendiri. Bagaimana tidak, sudah lebih dari seminggu subsidi bahan bakar dicabut, perlawanan rakyat tidak berhenti dalam melakukan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Ini pertanda bahwa akibat kebijakan tersebut, rakyat yang selain harus menanggung beban diakibatkan kenaikan harga pangan internasional, akan semakin terjerumus ke jurang kemiskinan. Sebenarnya masih banyak tindakan-tindakan yang harus diambil dalam menangani persoalan kenaikan harga minyak dunia, tidak harus dengan mencabut subsidi. Akan tetapi pemerintah sepertinya tidak mau tahu akan hal itu. Kebijakan yang paling bisa diambil adalah dengan melakukan pemotongan pada gaji departemen dan para anggota dewan, dan dialihkan untuk menutupi subsidi, atau dengan memberdayakan teknologi energi yang belakangan ini banyak ditemukan oleh rakyat sendiri sebagai solusi penghematan terhadap BBM. Atau bisa juga dengan mengembangkan teknologi biodiesel. Sayang sekali pemerintah sepertinya tidak mau peduli terhadap solusi-solusi tersebut dan mencoba bermain api dengan mencabut subsidi paling vital dalam kehidupan produksi masyarakat. Belajar dari sejarah pencabutan subsidi tahap kedua pada tahun 2005 kemarin, pemerintah bukannya memotong tunjangan para anggota dewan dan departemen, yang ada malah sebaliknya pemerintah malah menaikkan tunjangan para anggota dewan. Paska kenaikan harga BBM, di media-media diberitakan terjadi kenaikan harga bahan pokok yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Hal ini akan memukul mundur kondisi perekonomian rakyat ke jurang kemiskinan yang semakin dalam. Kampanye pemerintah di media-mediapun semakin mengilusi rakyat aga rakyat mau menerima begitu saja keputusan pemerintah tersebut, seolah kehidupan rakyat akan baik-baik saja paska kenaikan harga BBM. Seakan-akan dengan kenaikan harga itu mereka tidak akan kelaparan, mereka tidak akan resah, mereka tidak akan menderita penyakit kemiskinan yang disebut busung lapar. Pemerintahpun menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai alat untuk semakin mengilusi rakyat agar tidak melawan. Bagaimana tidak, di tengah-tengah kenaikan semua harga kebutuhan pokok mereka seolah tertolong dengan adanya BLT. Padahal kebijakan tersebut tidak lebih dari alat untuk menyogok rakyat agar tidak berontak, jika menemukan harga kebutuhan mereka sudah naik di pasar. Dalam keterpurukan rakyat pasca kenaikan harga BBM ini, para politisi busuk yang kita tahu juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan negeri ini, malah sibuk mencari muka. Mereka seolah tidak tahu malu sambil menyembunyian kebusukan-kebusukannya dan menganggap merekalah yang paling bersih dan tidak bernoda dalam keputusan pemerintahan SBY-JK yang menaikkan harga BBM. Padahal kita tahu bahwa merekalah sebenarnya benalu yang menghambat kemajuan bangsa ini selama sepuluh tahun reformasi. Sementara itu, gerakan dalam melakukan penolakan kebijakan tersebut, belum menuai hasil yang maksimal hingga hari ini. Hal ini diakibatkan oleh karena belum turut sertanya seluruh kekuatan rakyat dalam melakukan gerakan menolak kebijakan tersebut. Masyarakat malah diilusi dan dimobilisasi ke tempat-tempat penerimaan BLT. Sebuah solusi alternatif pun cenderung tenggelam dalam setiap isu, akibatnya para politisi busuklah yang kemudian menuai kemenangan propaganda dalam setiap kampanye-kempanye anti kenaikan harga BBM. Hal ini terjadi karena tidak adanya gerakan yang terus- menerus mengkonsolidasikan diri dalam mengkampanyekan sebuah alternatif baru yang mesti diambil dalam setiap krisis yang terjadi di negeri ini. Justru yang mencuat ke permukaan adalah cap brutalisme dari kelompok gerakan, padahal yang melakukan hal tersebut adalah aparat negara sendiri yang selalu menganggap bahwa kelompok gerakan, dalam melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, selalu bertindak brutal. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk propaganda hitam dari pemerintah terhadap kelompok gerakan agar rakyat tidak ikut-ikutan dalam melakukan tindakan brutal bersama kelompok gerakan tersebut. Belajar dari sejarah, saat kelompok buruh berkehendak untuk melakukan aksi mogok pada Hari Buruh Internasional Satu Mei lalu, mereka selalu dicap bahwa mereka akan melakukan tindakan-tindakan anarki. Namun kita bisa lihat sendiri, aksi May Day berjalan dengan tertib sehingga anggapan pemerintahpun tidak terbukti. Hanya dengan aksi yang terorganisir, gerakan tidak akan terpancing oleh provokasi dari aparatus negara. Selain itu, tugas dari gerakan adalah bagaimana menemukan sebuah format gerakan dalam mengusung isu menolak kenaikan harga BBM. Format ini penting agar mampu mencuatkan sebuah program alternatif sebagai sebuah antitesa dari program yang ditawarkan oleh para politisi busuk yang sudah pasti tidak akan mau melepaskan diri dari kekuatan modal internasional. * Penulis adalah Sekretaris Kota, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) Komite Kota Makassar, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Sulawesi Selatan. ** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org). [EMAIL PROTECTED] ************************************************************************************************************** The contents of this e-mail message and any attachments are confidential and are intended solely for the addressee. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender by return e-mail and delete this message and its attachments. Any unauthorized use, copying or dissemination of this transmission is prohibited. Neither the confidentiality nor the integrity of this message can be vouched for following transmission on **************************************************************************************************************
