Ada 2 hal yang bisa dipetik manfaatnya bagi kepentingan rakyat (baca:
kemenangan Rakyat) jika hal berikut ini sungguh-sungguh dilakukan yang
didasari oleh kejujuran, kebenaran, keadilan dan koridor hukum:
1. Sikap tegas Pemerintah dalam mendisiplinkan dunia usaha dan pengusaha untuk
memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak adalah sesuatu yang sangat baik
dan perlu diapresiasi. Karena jika pendapatan Negara meningkat maka dana
tersebut bisa digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
2. Sikap GOLKAR yang konsisten untuk membongkar dugaan penyimpangan
atas kebijakan dan penggunaaan dana bail-out Bank Century patut juga
diapresiasi,
SEPANJANG PENGUSUTAN KASUS PAJAK ATAS BAKRIE GROUP DAN UPAYA GOLKAR MEMBONGKAR
DUGAAN PENYIMPANGAN ATAS KEBIJAKAN DAN PENGGUNAAN DANA BAIL-OUT BANK CENTURY
BUKAN MERUPAKAN ALAT TAWAR dari kedua belah pihak YANG PADA GILIRANNYA MENUAI
KOMPROMI.
"RAKYAT AKAN MEMANTAU DAN MENUNGGU HASIL AKHIRNYA."
________________________________
From: Data Saham <datasaha...@yahoo.com>
To: obrolan-bandar@yahoogroups.com
Sent: Thu, February 11, 2010 10:41:42 AM
Subject: [ob] Sengketa pajak berpotensi benamkan kinerja BUMI
JAKARTA: Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus pemilik Grup
Bakrie, makin terang-terangan melawan tekanan pemerintah atas upaya penyidikan
dugaan tindak pidana pajak yang melibatkan 3 perusahaannya.
"Kita mesti hindarkan bermain yang menggunakan pajak sebagai instrumen penekan.
Tentu hal itu tidak baik dan sikap Golkar tidak akan berubah karena tidak ada
hubungan. Kalau ditekan-tekan, saya akan lawan," katanya seusai pertemuan
dengan anggota DPR serta jajaran pengurus pusat serta menteri dari Partai
Golkar, di Jakarta, kemarin.
Pertemuan ini meneguhkan konsolidasi Partai Golkar yang terancam terdepak dari
koalisi pemerintahan pascasikap kerasnya dalam pengusutan skandal Bank Century
melalui Panitia Khusus Hak Angket DPR.
Selain Menko Kesra Agung Laksono serta Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel
Muhammad, juga ada Menteri Perindustrian M.S. Hidayat dan Ketua Fraksi Partai
Golkar DPR Priyo Budi Santoso.
Menurut Ical-panggilan akrab Aburizal-kasus pajak yang terus diungkit-ungkit
itu tidak akan membuatnya ciut nyali, termasuk dalam mendorong Fraksi Golkar
dalam mengungkap kasus Bank Century. "Ancaman ditembak mati pun Partai Golkar
tidak akan berubah."
Tiga perusahaan Bakrie yang sedang terbelit kasus pajak sebesar Rp2,1 triliun
adalah PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, dan PT Bumi Resources Tbk.
Bumi adalah pengendali saham KPC dan Arutmin masing-masing 13,6% dan 70%.
Tak berselang dari pertemuan Partai Golkar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menggelar rapat mendadak bersama sejumlah menteri. Sesuai jadwal setelah
bertemu dengan Dewan Gelar Kehormatan dan Tanda Jasa, dijadwalkan bertemu
panitia perayaan Imlek Nasional di Istana Presiden pada pukul 15.00 WIB.
Namun, Kepala Negara beralih menuju Wisma Negara ditemani Sudi Silalahi,
Mensesneg dan Djoko Suyanto, Menkopolkam. Pertemuan dengan panitia Imlek
dilakukan setelah itu.
Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah rapat mendadak Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono di Wisma Negara siang terkait dengan pertemuan Partai
Golkar. "Terlalu jauh Tidak sampai ke sana."
Senin pekan ini, Presiden memerintahkan jajaran Polri melakukan penegakan hukum
pada semua tindak kejahatan "Jangan lupa pula yang namanya korupsi, kejahatan
pajak, mengemplang utang yang ditanggung rakyat harus dituntaskan karena itu
menyangkut rasa keadilan rakyat."
Namun, Ical menegaskan tidak ada hubungan antara kasus pajak yang ditudingkan
ke arahnya dan sikap tegas Golkar dalam kasus Bank Century. Bahkan, dia kembali
menegaskan ketiga perusahaan yang sedang terbelit kasus pajak itu, bukan lagi
miliknya.
Data PT Bakrie & Brothers Tbk, induk usaha Bumi, menyebutkan kepemilikan
perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga Aburizal Bakrie itu hingga Oktober
2009 sebesar 18,6%. Data ini bertentangan dengan klaim Ical sebelumnya bahwa
keluarga Bakrie hanya memiliki 7% saham Bumi.
Peneliti senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J.
Kristiadi mengatakan sudah saatnya Presiden Yudhoyono bertindak tegas untuk
efektivitas pemerintahan.
"Dia harus berani mengusir Golkar keluar. Jangan sampai Presiden menjadi
bulan-bulanan partai politik. Efektivitas pemerintahan memerlukan kesolidan di
dalamnya, oleh karena itu dia harus cari mitra yang solid."
Menurut Kristiadi, Presiden tak perlu termakan gertak sambal partai politik
sehingga justru menjadi bulan-bulanan dalam skandal Bank Century.
Saham tergerus
Kisruh pajak makin menggerus harga saham Bumi seiring kabar penyidikan pajak
perusahaan pertambangan batu bara bakal segera rampung. Harga saham perusahaan
berkode BUMI ini turun 2,17% atau Rp50 ke level Rp2.250 kemarin. Dengan mengacu
pada harga saham tersebut, nilai kapitalisasi pasar perseroan mencapai Rp43,65
triliun.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, menolak permohonan
gugatan praperadilan KPC atas proses penyidikan Ditjen Pajak. Penolakan hakim
atas gugatan praperadilan membuka jalan bagi Ditjen Pajak untuk mempercepat
proses penyidikan.
Selain KPC yang diindikasikan merekayasa penjualan untuk menghindari pajak,
Direktorat Jenderal Pajak juga mengusut kasus serupa di dua perusahaan tambang
batu bara Grup Bakrie lainnya, yakni Bumi dan Arutmin Indonesia. Total dugaan
kurang bayar pajak tiga perusahaan itu Rp2,1 triliun-semuanya terjadi pada
2007.
Analis PT Kim Eng Securities Indonesia Katarina Setiawan dan Ricardo Silaen
menilai keputusan pengadilan menolak gugatan praperadilan berdampak cukup
signifikan bagi Bumi.
Kisruh pajak seperti yang dihadapi Bumi umumnya memiliki dua opsi penyelesaian,
yakni pengadilan atau menempuh jalur di luar pengadilan dengan membayar
kewajiban pajak plus denda 400% dari nilai pajak.
Jika Bumi memilih opsi pengadilan dan kalah, mereka harus membayar kewajiban
pajak dan denda 400% serta pidana kurungan penjara maksimum 6 tahun.
"Kami mengestimasikan jika Bumi bersalah, potensi denda dan kewajiban pajak
yang harus dibayar nilainya mencapai Rp10,5 triliun atau tiga kali lipat dari
proyeksi laba bersih Bumi akhir tahun ini," tuturnya dalam laporan riset
harian, kemarin.
Laporan keuangan triwulan III/2009 Bumi Resources menunjukkan pendapatan
perseroan US$2,33 miliar, menurun 4,23% dibandingkan dengan periode yang sama
pada 2008. Laba bersih perusahaan dibukukan pada level US$360,22 juta (Rp3,3
triliun) menurun sebesar 26,5% dibandingkan dengan 2008.
Persoalan pajak, menurut riset Kim Eng, menjadi ganjalan utama perseroan
mencari utang dalam jangka pendek. "Kami merekomendasikan menghindari saham
tersebut dan mengalihkannya ke emiten batu bara lain seperti PT Perusahaan
Tambang Bukit Asam Tbk dan PT Adaro Energy Tbk."
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Riset PT BNI Securities Norico Gaman.
Alasannya, sengketa pajak senilai Rp2,1 triliun setara dengan sepertiga laba
bersih Bumi per Desember 2008 yang mencapai US$645,36 juta, atau sekitar Rp6,2
triliun.
"Gugatan pajak Bumi secara sekaligus akan sangat merugikan pemegang saham,
karena paling tidak 30% laba bersih akan berkurang jika Bumi diwajibkan
membayar pajak. Ini akan menjadi sentimen negatif."
Secara fundamental, lanjutnya, denda pajak berpotensi menggerus laba usaha
perseroan, sehingga ekspektasi pemegang saham terhadap perolehan dividen pun
semakin menciut.
Bisnis mencatat isu pajak yang mencuat pada 11 Desember 2009 itu diikuti
koreksi saham Bumi ke level terendah lima bulan sebelumnya, yakni Rp2.100 pada
21 Desember
Forex Trading & Forum, Free Forex Robot , Free Forex Ebook
