Wa rela loss banyak dari BUMI gara-gara dihajar isu pajak sama anak buah Sri
Mulyani, asal Skandal Century bener-bener diungkap sejelas-jelasnya sampai
semuanya jernih.
Ngeri kalau dengerin Arbi Sanit kemaren...
Mendingan harta wa di BUMI abis, asal negara ini jadi lebih baek
----- Original Message -----
From: Jacob Oen
To: obrolan-bandar@yahoogroups.com
Sent: Thursday, February 11, 2010 1:19 PM
Subject: Re: [ob] Sengketa pajak berpotensi benamkan kinerja BUMI
Ada 2 hal yang bisa dipetik manfaatnya bagi kepentingan rakyat (baca:
kemenangan Rakyat) jika hal berikut ini sungguh-sungguh dilakukan yang didasari
oleh kejujuran, kebenaran, keadilan dan koridor hukum:
1. Sikap tegas Pemerintah dalam mendisiplinkan dunia usaha dan pengusaha
untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak adalah sesuatu yang sangat
baik dan perlu diapresiasi. Karena jika pendapatan Negara meningkat maka dana
tersebut bisa digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
2. Sikap GOLKAR yang konsisten untuk membongkar dugaan penyimpangan atas
kebijakan dan penggunaaan dana bail-out Bank Century patut juga diapresiasi,
SEPANJANG PENGUSUTAN KASUS PAJAK ATAS BAKRIE GROUP DAN UPAYA GOLKAR
MEMBONGKAR DUGAAN PENYIMPANGAN ATAS KEBIJAKAN DAN PENGGUNAAN DANA BAIL-OUT BANK
CENTURY BUKAN MERUPAKAN ALAT TAWAR dari kedua belah pihak YANG PADA GILIRANNYA
MENUAI KOMPROMI.
"RAKYAT AKAN MEMANTAU DAN MENUNGGU HASIL AKHIRNYA."
------------------------------------------------------------------------------
From: Data Saham <datasaha...@yahoo.com>
To: obrolan-bandar@yahoogroups.com
Sent: Thu, February 11, 2010 10:41:42 AM
Subject: [ob] Sengketa pajak berpotensi benamkan kinerja BUMI
JAKARTA: Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus pemilik
Grup Bakrie, makin terang-terangan melawan tekanan pemerintah atas upaya
penyidikan dugaan tindak pidana pajak yang melibatkan 3 perusahaannya.
"Kita mesti hindarkan bermain yang menggunakan pajak sebagai instrumen
penekan. Tentu hal itu tidak baik dan sikap Golkar tidak akan berubah karena
tidak ada hubungan. Kalau ditekan-tekan, saya akan lawan," katanya seusai
pertemuan dengan anggota DPR serta jajaran pengurus pusat serta menteri dari
Partai Golkar, di Jakarta, kemarin.
Pertemuan ini meneguhkan konsolidasi Partai Golkar yang terancam
terdepak dari koalisi pemerintahan pascasikap kerasnya dalam pengusutan skandal
Bank Century melalui Panitia Khusus Hak Angket DPR.
Selain Menko Kesra Agung Laksono serta Menteri Perikanan dan Kelautan
Fadel Muhammad, juga ada Menteri Perindustrian M.S. Hidayat dan Ketua Fraksi
Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso.
Menurut Ical-panggilan akrab Aburizal-kasus pajak yang terus
diungkit-ungkit itu tidak akan membuatnya ciut nyali, termasuk dalam mendorong
Fraksi Golkar dalam mengungkap kasus Bank Century. "Ancaman ditembak mati pun
Partai Golkar tidak akan berubah."
Tiga perusahaan Bakrie yang sedang terbelit kasus pajak sebesar Rp2,1
triliun adalah PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, dan PT Bumi
Resources Tbk. Bumi adalah pengendali saham KPC dan Arutmin masing-masing 13,6%
dan 70%.
Tak berselang dari pertemuan Partai Golkar, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menggelar rapat mendadak bersama sejumlah menteri. Sesuai jadwal
setelah bertemu dengan Dewan Gelar Kehormatan dan Tanda Jasa, dijadwalkan
bertemu panitia perayaan Imlek Nasional di Istana Presiden pada pukul 15.00
WIB.
Namun, Kepala Negara beralih menuju Wisma Negara ditemani Sudi
Silalahi, Mensesneg dan Djoko Suyanto, Menkopolkam. Pertemuan dengan panitia
Imlek dilakukan setelah itu.
Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah rapat mendadak
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Wisma Negara siang terkait dengan
pertemuan Partai Golkar. "Terlalu jauh Tidak sampai ke sana."
Senin pekan ini, Presiden memerintahkan jajaran Polri melakukan
penegakan hukum pada semua tindak kejahatan "Jangan lupa pula yang namanya
korupsi, kejahatan pajak, mengemplang utang yang ditanggung rakyat harus
dituntaskan karena itu menyangkut rasa keadilan rakyat."
Namun, Ical menegaskan tidak ada hubungan antara kasus pajak yang
ditudingkan ke arahnya dan sikap tegas Golkar dalam kasus Bank Century. Bahkan,
dia kembali menegaskan ketiga perusahaan yang sedang terbelit kasus pajak itu,
bukan lagi miliknya.
Data PT Bakrie & Brothers Tbk, induk usaha Bumi, menyebutkan
kepemilikan perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga Aburizal Bakrie itu
hingga Oktober 2009 sebesar 18,6%. Data ini bertentangan dengan klaim Ical
sebelumnya bahwa keluarga Bakrie hanya memiliki 7% saham Bumi.
Peneliti senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J.
Kristiadi mengatakan sudah saatnya Presiden Yudhoyono bertindak tegas untuk
efektivitas pemerintahan.
"Dia harus berani mengusir Golkar keluar. Jangan sampai Presiden
menjadi bulan-bulanan partai politik. Efektivitas pemerintahan memerlukan
kesolidan di dalamnya, oleh karena itu dia harus cari mitra yang solid."
Menurut Kristiadi, Presiden tak perlu termakan gertak sambal partai
politik sehingga justru menjadi bulan-bulanan dalam skandal Bank Century.
Saham tergerus
Kisruh pajak makin menggerus harga saham Bumi seiring kabar penyidikan
pajak perusahaan pertambangan batu bara bakal segera rampung. Harga saham
perusahaan berkode BUMI ini turun 2,17% atau Rp50 ke level Rp2.250 kemarin.
Dengan mengacu pada harga saham tersebut, nilai kapitalisasi pasar perseroan
mencapai Rp43,65 triliun.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, menolak
permohonan gugatan praperadilan KPC atas proses penyidikan Ditjen Pajak.
Penolakan hakim atas gugatan praperadilan membuka jalan bagi Ditjen Pajak untuk
mempercepat proses penyidikan.
Selain KPC yang diindikasikan merekayasa penjualan untuk menghindari
pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga mengusut kasus serupa di dua perusahaan
tambang batu bara Grup Bakrie lainnya, yakni Bumi dan Arutmin Indonesia. Total
dugaan kurang bayar pajak tiga perusahaan itu Rp2,1 triliun-semuanya terjadi
pada 2007.
Analis PT Kim Eng Securities Indonesia Katarina Setiawan dan Ricardo
Silaen menilai keputusan pengadilan menolak gugatan praperadilan berdampak
cukup signifikan bagi Bumi.
Kisruh pajak seperti yang dihadapi Bumi umumnya memiliki dua opsi
penyelesaian, yakni pengadilan atau menempuh jalur di luar pengadilan dengan
membayar kewajiban pajak plus denda 400% dari nilai pajak.
Jika Bumi memilih opsi pengadilan dan kalah, mereka harus membayar
kewajiban pajak dan denda 400% serta pidana kurungan penjara maksimum 6 tahun.
"Kami mengestimasikan jika Bumi bersalah, potensi denda dan kewajiban
pajak yang harus dibayar nilainya mencapai Rp10,5 triliun atau tiga kali lipat
dari proyeksi laba bersih Bumi akhir tahun ini," tuturnya dalam laporan riset
harian, kemarin.
Laporan keuangan triwulan III/2009 Bumi Resources menunjukkan
pendapatan perseroan US$2,33 miliar, menurun 4,23% dibandingkan dengan periode
yang sama pada 2008. Laba bersih perusahaan dibukukan pada level US$360,22 juta
(Rp3,3 triliun) menurun sebesar 26,5% dibandingkan dengan 2008.
Persoalan pajak, menurut riset Kim Eng, menjadi ganjalan utama
perseroan mencari utang dalam jangka pendek. "Kami merekomendasikan menghindari
saham tersebut dan mengalihkannya ke emiten batu bara lain seperti PT
Perusahaan Tambang Bukit Asam Tbk dan PT Adaro Energy Tbk."
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Riset PT BNI Securities Norico
Gaman. Alasannya, sengketa pajak senilai Rp2,1 triliun setara dengan sepertiga
laba bersih Bumi per Desember 2008 yang mencapai US$645,36 juta, atau sekitar
Rp6,2 triliun.
"Gugatan pajak Bumi secara sekaligus akan sangat merugikan pemegang
saham, karena paling tidak 30% laba bersih akan berkurang jika Bumi diwajibkan
membayar pajak. Ini akan menjadi sentimen negatif."
Secara fundamental, lanjutnya, denda pajak berpotensi menggerus laba
usaha perseroan, sehingga ekspektasi pemegang saham terhadap perolehan dividen
pun semakin menciut.
Bisnis mencatat isu pajak yang mencuat pada 11 Desember 2009 itu
diikuti koreksi saham Bumi ke level terendah lima bulan sebelumnya, yakni
Rp2.100 pada 21 Desember
Forex Trading & Forum, Free Forex Robot , Free Forex Ebook
