[PB] PP 54 Tahun 2000 {01}

Thu, 19 Sep 2002 18:37:33 -0700

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2000

TENTANG

LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

  3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN.

 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

  1. Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut lembaga penyedia jasa, adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka penyelesaian sengketa baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya;

  2. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

  3. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan secara sukarela antara para pihak di luar pengadilan melalui pihak ketiga netral;

  4. Pihak ketiga netral adalah pihak ketiga baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan (Arbiter) maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan (Mediator atau Pihak Ketiga lainnya);

  5. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa lingkungan hidup yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase;

  6. Mediator atau Pihak ketiga lainnya adalah seorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan;

  7. Para pihak adalah subyek hukum baik menurut hukum perdata maupun hukum publik yang bersengketa di bidang lingkungan hidup;

  8. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;

  9. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

Pasal 2

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.

Pasal 3

Dalam hal para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau, salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 4

Para pihak bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

BAB II
KELEMBAGAAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 5

Lembaga penyedia jasa dapat dibentuk oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 6

Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 7

Lembaga penyedia jasa memberikan jasa pelayanan terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Lembaga Penyedia Jasa Yang
Dibentuk Oleh Pemerintah

Pasal 8

(1) Lembaga penyedia jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

(2) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.

(3) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibantu oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat yang membantu lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.

(3) Sekretariat yang membantu lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuyai tugas menyediakan jasa pelayanan arbiter dan mediator atau pihak ketiga lainnya dengan menyediakan daftar panggil dari arbiter dan/atau mediator dan/atau pihak ketiga lainnya yang telah diangkat oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota.

(5) Sekretariat wajib menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai daftar panggil tenaga arbiter dan tenaga mediator atau pihak ketiga lainnya yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 10

(1) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai keanggotaan terdiri dari tenaga profesional di bidang lingkungan hidup yang berasal dari pemerintah dan masyarakat.

(2) Keanggotaan lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pemerintah pusat diangkat oleh Menteri dan di pemerintah daerah diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota, berfungsi sebagai arbiter dan/atau mediator dan/atau pihak ketiga lainnya.

(3) Masa jabatan keanggotaan lembaga penyedia jasa selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

(4) Untuk menjadi anggota lembaga penyedia jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. cakap melakukan tindakan hukum;

  2. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk arbiter dan paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya;

  3. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 15 (lima belas) tahun untuk arbiter dan paling sedikit 5 (lima) tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya;

  4. tidak ada keberatan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan

  5. memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

Pasal 11

(1) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali:

  1. meninggal dunia;

  2. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

  3. mengundurkan diri.

(2) Keanggotaan lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan untuk mengetahui ada/tidaknya keberatan dari masyarakat.

Bagian Ketiga
Lembaga Penyedia Jasa Yang
Dibentuk Oleh Masyarakat

Pasal 12

(1) Pendirian penyedia jasa yang dibentuk oleh masyarakat dibuat dengan akta notaris.

(2) Untuk menjadi anggota lembaga penyedia jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. cakap melakukan tindakan hukum;

  2. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk arbiter dan paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya;

  3. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 15 (lima belas) tahun untuk arbiter dan paling sedikit 5 (lima) tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya; dan

  4. memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

Pasal 13

Pembentukan lembaga penyedia jasa oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib diberitahukan :

  1. di pusat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;

  2. di daerah pada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan.

BAB III
PERSYARATAN PENUNJUKAN PIHAK KETIGA NETRAL

Bagian Pertama
Arbiter

Pasal 14

Anggota lembaga penyedia jasa yang dapat ditunjuk sebagai arbiter oleh para pihak tunduk pada ketentuan arbitrase.

Bagian Kedua
Mediator atau Pihak Ketiga lainnya

Pasal 15

Anggota lembaga penyedia jasa yang dapat ditunjuk sebagai mediator atau pihak ketiga lainnya oleh para pihak harus memenuhi syarat :

  1. disetujui oleh para pihak yang bersengketa;

  2. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;

  3. tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;

  4. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;

  5. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Pasal 16

Orang-orang yang menjalankan fungsi sebagai arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 terikat pada kode etik profesi yang penilaian dan pengembangannya dilakukan oleh asosiasi profesi yang bersangkutan.

BAB IV

TATA CARA Penyelesaian SENGKETA lingkungan hidup
melalui lembaga penyedia jasa

Bagian Pertama
Pengelolaan Permohonan

Pasal 17

(1) Para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup kepada lembaga penyedia jasa dengan tembusan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3).

(2) Instansi yang menerima tembusan permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari wajib melakukan verifikasi tentang kebenaran fakta-fakta mengenai permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasilnya kepada lembaga penyedia jasa yang menerima permohonan bantuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

(3) Lembaga penyedia jasa dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak menerima hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengundang para pihak yang bersengketa.

Pasal 18

Tata cara pengelolaan permohonan penyelesaian sengketa melalui lembaga penyedia jasa yang dibentuk pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Bagian Kedua
Arbitrase

Pasal 19

Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbiter tunduk pada ketentuan arbitrase.

Bagian Ketiga
Mediator atau Pihak Ketiga Lainnya

Pasal 20

Para pihak yang bersengketa berhak untuk memilih dan menunjuk mediator atau pihak ketiga lainnya dari lembaga penyedia jasa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1).

Pasal 21

(1) Penyelesaian sengketa melalui mediator atau pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tunduk pada kesepakatan yang dibuat antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan mediator atau pihak ketiga lainnya.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat antara lain :

  1. masalah yang dipersengketakan;

  2. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;

  3. nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau pihak ketiga lainnya;

  4. tempat para pihak melaksanakan perundingan;

  5. batas waktu atau lamanya penyelesaian sengketa;

  6. pernyataan kesediaan dari mediator atau pihak ketiga lainnya;

  7. pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya;

  8. larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi;

  9. kehadiran pengamat, ahli dan/atau nara sumber;

  10. larangan pengungkapan informasi tertentu dalam proses penyelesaian sengketa secara musyawarah kepada masyarakat;

  11. larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan.

Pasal 22

(1) Dalam proses penyelesaian sengketa, penunjukan mediator atau pihak ketiga lainnya dapat dianggap tidak sah atau batal dengan alasan :

  1. mediator atau pihak ketiga lainnya menunjukkan keberpihakan; dan/atau

  2. mediator atau pihak ketiga lainnya menyembunyikan informasi tentang syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Dalam hal mediator atau pihak ketiga lainnya memenuhi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :

  1. mediator atau pihak ketiga lainnya wajib mengundurkan diri; atau

  2. para pihak atau salah satu pihak berhak menghentikan penugasannya.

Pasal 23

(1) Para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak dalam proses penyelesaian sengketa setiap saat berhak menarik diri dari perundingan.

(2) Apabila para pihak yang bersengketa akan menarik diri dari perundingan wajib memberitahukan secara tertulis kepada mediator atau pihak ketiga lainnya.

(3) Apabila salah satu pihak akan menarik diri dari perundingan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mediator atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 24

(1) Kesepakatan yang dicapai melalui proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediator atau pihak ketiga lainnya wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis di atas kertas bermaterai yang memuat antara lain:

  1. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;

  2. nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau pihak ketiga lainnya;

  3. uraian singkat sengketa;

  4. pendirian para pihak;

  5. pertimbangan dan kesimpulan mediator atau pihak ketiga lainnya;

  6. isi kesepakatan;

  7. batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan;

  8. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;

  9. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan.

(2) Isi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa antara lain :

  1. bentuk dan besarnya ganti kerugian; dan/atau

  2. melakukan tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(3) Biaya untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para pihak dan mediator atau pihak ketiga lainnya.

(5) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan tersebut, lembar asli atau salinan otentik kesepakatan diserahkan dan didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya atau salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri.

BAB V
PEMBIAYAAN LEMBAGA PENYEDIA JASA

Bagian Pertama
Arbitrase

Pasal 25

Biaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbiter tunduk pada ketentuan arbitrase.

Bagian Kedua
Mediator atau Pihak Ketiga lainnya

Pasal 26

(1) Biaya untuk mediator atau pihak ketiga lainnya dibebankan atas kesediaan dari salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g atau sumber-sumber dana lainnya yang bersifat tidak mengikat.

(2) Biaya untuk mediator atau pihak ketiga lainnya pada penyedia jasa yang dibentuk oleh Pemerintah selain dibebankan atas kesediaan dari salah satu pihak atau para pihak atau sumber-sumber dana lainnya yang bersifat tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula dibebankan kepada pemerintah.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 27

Segala biaya kesekretariatan yang diperlukan dibebankan kepada :

  1. Pemerintah pusat pada anggaran belanja instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;

  2. Pemerintah daerah pada anggaran belanja instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 8 (delapan) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 113

Penjelasan PP 54

 

Kirim email ke