Pak Budi dan rekan semuanya,
Saya jadi tertegun sejenak, mungkin tidak, bahwa OTL DJPBN perlu masukan dan 
bantuan dari rekan-rekan lain sesama pegawai DJPBN (terutama di milist ini, 
nampak banyak yang smart dan potensial). Pemikiran-pemikiran mereka yang sering 
briliant perlu disalurkan pada tempat yang lebih langsung manfaatnya. Boleh 
jadi, terdapat kesulitan untuk "menjual" nilai output DJPBN/KPPN ke Menteri 
Keuangan. Berapa tunjangan yang layak diberikan ke DJPBN/KPPN? Bisakah kita 
secara sah dan meyakinkan kepada pembuat keputusan bahwa DJPBN adalah sama 
strategisnya dengan DJP atau bahkan lebih. (Jika dianalogikan, saya jadi ingat 
pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD tentang debat siapa yang lebih berjasa 
dan penting. Petani: "Akulah petani, jika tidak ada petani maka..." Guru: 
"Akulah guru, jika tidak ada guru maka.. "dst). Jika memang berbeda, seberapa 
jauh bedanya. 
Menuangkan hal-hal tersebut di atas pasti tidak mudah, memerlukan pemikiran 
yang matang, tetapi harus tepat waktu.

Saya yakin dan percaya, bahwa teman-teman di OTL mampu untuk itu. Namun 
demikian, apakah tidak memungkinkan jika ada volunteer atau bantuan dari rekan 
lain yang mampu untuk menyelesaikan SOP secara akurat dan meyakinkan. Bentuk 
bantuan bisa berupa pemikiran, mengadopsi dari DJP (plagiat, kata Pak Setyo 
Utomo), one step forward seperti Treasury Department di negara lain, program 
komputer renumerasi, atau bahkan mungkin tenaga "mengetik". 

"Secara" saya sebelum berangkat juga pernah beberapa bulan di OTL, saya pikir 
mereka tidak akan (tidak perlu) merasa dicampuri, sementara rekan pegawai yang 
lain juga akan mencatat sejarah "berkontribusi" jika nantinya tunjangan 
tersebut jadi kenyataan dengan besaran yang memuaskan.

Apabila ide ini memungkinkan hanya lewat milist (yang jauh dari Jakarta), bisa 
saja hasilnya dirumuskan dan diserahkan oleh Pak Budi atau Pak Hari Ribawa yang 
lebih mudah jalannya.
Jangan biarkan mereka (orang OTL) berjalan sendiri dalam kesulitan untuk 
mencapai misi yang mahapenting, sementara kita menunggu berharap cemas akan 
hasilnya, dan kita hanya bisa "mengutuki nasib" dan menyalahkan saat misinya 
gagal.

Semoga kita tidak mengalami kesulitan untuk mengkristalisasikan eksistensi 
DJPBN di atas kertas dan dapat menarik minat Menteri Keuangan untuk memberikan 
tunjangan yang setara dengan produktivitas kita.
Semoga kita bisa membangun "esprit de corp of DJPB" meski perlu usaha yang 
pasti "termehek-mehek". Siapa yang bisa membangun organisasi kita jika bukan 
datang dari kita sendiri? 
Demikian saja, salah khilaf mohon maaf.


>From Perth with love,
Kobir





----- Original Message ----
From: Budi Santoso <[EMAIL PROTECTED]>
To: [email protected]
Sent: Wednesday, 11 April, 2007 9:19:24 AM
Subject: [Perbendaharaan List] Sekali Lagi Soal Renumerasi

Salah satu agenda rapim di Jakarta (11-14 April 2007) membahas Tunjangan 
Perbendaharaan?

Berharap sih boleh-boleh aja, tapi melihat dari susunan acara rapim yang 
disampaikan ke para Direktur dan Kakanwil DJPb tidak ada satupun acara 
pembahasan tentang Tunjangan Perbendaharaan. Salah satu acara yang mungkin akan 
menyinggung (membahas?) soal renumerasi adalah presentasi Sekditjen tentang 
Motivasi dan Kepuasan Kerja Pegawai DJPb.

Kalau yang kita harapkan adalah informasi tentang besaran renumerasi untuk 
instansi atau unit-unit kerja di DJPb (termasuk unit-unit eselon I depkeu 
lainnya), menurut info dari setjen depkeu, paling cepat baru bisa diketahui 
pada bulan Juli 2007. Itupun dengan asumsi bahwa seluruh SOP dan analisis 
jabatan DJPb akhir Maret 2007 telah diserahkan ke setjen depkeu. Padahal sejauh 
yang saya tahu saat ini penyusunan SOP dan analisis jabatan di Kantor Pusat 
DJPb masih in process dan entah kapan akan selesai dan diserahkan ke setjen 
depkeu.

So, apakah masalah renumerasi perlu dibahas di rapim DJPb? Barangkali yang 
perlu kita bahas adalah bagaimana ke depan kita harus berubah. Apakah pekerjaan 
(kultur dan kebiasaan) kita di DJPb nanti tetap tidak akan berubah alias doing 
business as usual setelah kita terima renumerasi nanti? Siapa yang seharusnya 
memutuskan tentang perlu tidaknya kultur dan kebiasaan kita berubah?

salam,
budisan

Frans Simarmata <goodman_neverdies@ yahoo.com> wrote:
mudah mudahan salah satu agenda rapim di jakarta adalah membahas tentang 
tunjangan perbendaharaan. Kita sama sama tunggu.

------------ --------- --------- ---
Never miss an email again!
Yahoo! Toolbar alerts you the instant new Mail arrives. Check it out.

[Non-text portions of this message have been removed]

------------ --------- --------- ---
It's here! Your new message!
Get new email alerts with the free Yahoo! Toolbar.

[Non-text portions of this message have been removed]




Send instant messages to your online friends http://au.messenger.yahoo.com 

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke