selamat siang semuanya hmmmm udah lama men switch membership jadi web only. udah lama nggak baca komen rekan2 di milis perbendaharaan.. sekali buka..wow ruammmmeeee banget... tercapailah salah satu tujuan adanya milis..untuk ajang crita criti (betul gak Bung Haq ?)
Rame banget ya, ini baru di perbendaharaan ya, salah satu eselon 1 dan ratusan (mungkin) eselon departemen di Indonesia. Masing-masing punya masalah dan punya kepentingan... Masing-masing berupaya mensejahterakan diri...(lembaga) Masing-masing berupaya meningkatkan penghasilan..apa itu lembur, uang makan, tunjangan ( hehehe kayaknya kalau pajak uang makan ada peraturan di ditjen pajak tuh ).. masing-masing meng amankan diri(..dari mutasi.hehehe) waduh..bahkan ada yang lebih pinter..ada juga yang merasa bego... Panggung yang lumayan lucu... kalau ratusan eselon semua begini.. gimana nasib ratusan juta orang diluar sana ( diluar struktur departemen) Yang sejak resesi tidak mampu meningkatkan daya beli ... yang sejak resesi uang makannya tidak naik-naik.. yang sejak resesi gaji atau upahnya sulit bergeser dari UMR.. yang sejak resesi justru lebih banyak di teken oleh oknum-oknum (yang katanya kurang uang makan).. Yang sejak resesi terbebani biaya produksi dan biaya2 lain yang semakin mahal, sementara harga jual tidak bisa meningkat karena daya beli tidak meningkat... yang hancur hancuran terkena bencana alam....padahal alam seharusnya untuk kesejahteraan rakyat (UUD). Kalau 10 tahun lalu, gaji karyawan swasta jauh diatas PNS. Saya Yakin sekarang sebagian besar sekarang ada di bawah gaji PNS (terutama depkeu) - sebagian lagi sekarang tidak mampu ber -gaji. Cuma segilintir perusahaan yang mampu terus meningkatkan produksi dan omset jualan. Lainnya cukup bersyukur dengan bisa bertahan, lainnya gulung tikar. Salut luar biasa buat para pengusaha yang sanggup bertahan di negara yang carut marut ini. Sebagian bertahan, cuma agar karyawan2 dan keluarganya bisa bertahan hidup. Seharusnya pemerintah semakin efisien... dana-dana yang bisa dihemat, seperti dana mutasi pelaksana, dana perluasan struktur pemerintah, dll tidak digunakan untuk hal lain yang lebih bisa mengucur ke rakyat ? Kenapa tidak dihilangkan saja struktur2 yang memperpanjang biroktrasi ( gimana ya kalau KPPN dihapus..? pembayaran langsung melalui bank ...tinggal bayar biaya outsource ke bank....? hmmmm gimana ya ) terima kasih buat semuanya bisa menstimulasi saya buat menulis di milis... Indra Jabrix
