[Perbendaharaan List] Re: FW: Tanggapan Tunjangan Baru Ditjen Pajak

[rzulfadin]

Bukankah KMK merupakan barang publik yang siapapun berhak mengetahui,
membahas, dan mengawasi pelaksanaannya?
Kalau halal, resmi dan legal kenapa harus takut opini publik?