Menurut saya usul mas hery bisa dijadikan pertimbangan dlam
mengurangi korupsi dan budaya angpaw di DJPb. tetapi yg lebih hrus
diperhatikan adalah jgka wktu penyelesaian (biasa, kilat, kilat
khusus atau terdaftar)kenapa?sistem birokrasi kita msih terlalu
panjang, dari loket ke Pb lalu supervisor trus kmbali ke Pb lalu ke
TU ke bendum baru ke bank. Sedemikian panjang alur dalam kantor kita
sendiri yg harus kita lalui. mgkin langkah pertama yg bisa dilakukan
adalah memotong jalur birokrasi kita. Ada banyak meja dalam kantor
kita utk sekali proses, Nah kalo kita bisa mengupayakn mengurangi
jalur meja tsb, bukan mustahil kita bisa
kenapa saya setuju, alasannya? sepanjang pengetahuan saya hanya
pelayanan publik di DJpb yg Gratis (resminya lho)ada banyak layanan
publik yg dg jelas2 dinyatakan pemerintah bahwa layanan tsb benar2
gratis tanpa pungutan ternyata tetep ada pungutan dg alasan biaya
administrasi.
walopun sudah ada pungutan ternyata pelayanan tersebut masih tidak
ada jaminan konsumen memperoleh pelayanan prima, contohnya ASKESKIN,
AKTA KELAHIRAN, SERTIFIKASI TANAH dll.
Saya memperhatikan bahwa instansi yg menerapkan biaya atas
layanannya (sebagai PNBP) digunakan sebagai honorarium pagawai dan
belanja PNBP guna operasional kantor. Jadi tidak ada salahnya kalo
para petinggi kita di pusat mempertimbangkan saran ini untuk
dijadikan cara mengurangi KKN dan budaya angpaw.
