Assalamulaikum Wr. Wb Dear Temans Membaca postingan dari Bapak Ade Kus timan, menurut hemat saya apa yang dilansir oleh temen Pak Ade kustiman ada benarnya juga walaupun masih selentingan, namun kalau melihat dari praktek penyaluran dana APBN saat ini dimana fungsi ordonansering telah dialihkan kepada Departemen teknis sebagaimana diamanatkan dalam UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara, lambat-laun fungsi yang dilaksanakan oleh KPPN dalam hal ini Seksi Perbendaharaan sudah semestinya dihapuskan,dengan kata lain tidak diperlukan lagi penerbitan SP2D oleh seksi perbendaharaan.
Menurut hemat saya yang awam ini, apakah masih diperlukan "ijin" dari Dep Keuangan c.q KPPN untuk mencairkan dana, yang memang sudah menjadi tanggungjawab masing-masing KPA dalam pengelolaanya,jika KPA dan bendaharawan pengeluaran sudah pintar dalam mengelola dana APBN yang yang menjadi tanggung jawabnya. Berkaitkan dengan amanat Bapak Dirjen Perbendaharaan yang mengharapkan semua aparat DJPN dapat menjadi PELAYAN dan GURU, apakah sebagai guru tidak menginginkan "murid"nya menjadi lebih pintar? dan jika murid tersebut telah pintar melebihi gurunya dalam mengelola dana APBN apakah masih perlu SPM yang diterbitkan oleh instansi teknis "diperiksa" oleh KPPN? Pada akhirnya jika sang guru berhasil mentransfer ilmunya dan sang murid menjadi murid yang pandai seyogjanya KPPN hanya akan bertugas memverifikasi dan menerima Laporan Keuangan (Neraca, LRA )yang wajib disampaikan oleh KPA setiap bulan kepada KPPN, melakukan rekonsiliasi SAU dan SAI serta menyusun LKPP selaku Kuasa BUN, atau memang sang guru tidak mau muridnya menjadi pintar sehingga akan tetap sama seperti dahulu hanya berganti topeng. Lantas akan kemana sebagian pegawai DJPB sekiranya hal ini terjadi, akankah rame-rame seperti, yang dinyatakan oleh teman Pak Ade,bedol desa ke kanwil DJA? atau menjadi pegawai Departemen teknis/Pemerintah Daerah? hanya sekedar opini, maaf jika salah dan khilaf Wasalam --- In [email protected], "adekustiman" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Beberapa hari yang lalu saya berbincang-bincang dengan seorang teman > muda. Kalau melihat kapasitasnya dan intregritasnya saya berpikir > bahwa dia mempunyai kans yang besar untuk masuk dalam jajaran > pegawai KPPN Prima yang begitu antusias disambut. Akan tetapi betapa > kagetnya saya ketika dia bilang, " saya tidak tertarik masuk jadi > pegawai KPPN Prima" Lho kok...kenapa? tanya saya. Dia bilang : " saya > dengar selentingan kabar bahwa KPPN2 Prima / Non-Prima itu pada > akhirnya akan menjadi kantor yang mirip dengan KAR. > Dengan tambahan tugas penyaluran dana APBN, KPPN2 ini nantinya akan > berada dibawah suatu koordinator, kurang lebih 8 koordinator. > Sementara itu fungsi perencanaan yang saat ini dipegang oleh DJA di > Pusat dirasa kurang efektif karena kurang bisa menyentuh atau > mengakomodir kebutuhan riil satker terutama di daerah. Oleh karena > itu, agar fungsi perencanaan ini lebih efektif, kabarnya akan > dibentuk lagi Kanwil DJA di setiap propinsi.......... Nah lhoo... > " Itulah alasan saya tidak mengapa saya tidak tertarik untuk ikut > dalam seleksi calon pegawai KPPN Prima kalau toh pada akhirnya akan > berputar2 dari satu daerah ke daerah lain yang belum tentu berada di > ibukota propinsi, sedangkan Kanwil (DJA) berada hanya di ibu kota > propinsi...ini memang gambling mas..tapi saya lebih memilih yang ini > karena seandainya Kanwil DJA ini terbentuk tentunya akan ada > rekrutmen pegawai dan pastinya pegawai2 yang dibutuhkan adalah > pegawai DJPB berpengalaman dalam tugas2 perencanaan .." > > Mendengar cerita kawan saya ini saya jadi terbengong-bongong, masa > iya sich...Kalau memang demikian arahnya terbayang dalam ingatan saya > bahwa para pejabat yang di atas seolah hanya berebut jabatan dan > mengamankan jabatannya dan koleganya masing-masing dengan berdalih > reformasi, perubahan, pengembangan dll...ah masa sich..??? saya tidak > habis pikir dan saya sangsi dengan selentingan kabar dari kawan saya > itu, dia hanyalah korban isu...tapi dalam hati saya bertanya-tanya > seandainya selentingan itu bukan dari seorang pejabat yang dipercaya > tidak mungkin kawan saya itu mau mempercayai dan bergambling dengan > pilihan yang belum jelas hanya karena kabar yang jg belum jelas > kebenarannya itu... > > Bagaimana teman2 dan yang tahu..? > > Wassalam >
