Mas Hari,
Berdasarkan pengamatan awam dan dr tempat yg jauh,
saya se 7 jobgrading yg dibuat oleh konsultan mm masih
perlu dilakukan koreksi, sebagaimana mas, eeh ngkong
Hari sinyalir juga. Menurut saya yg perlu di lakukan
adlh dialog dg si pembuat job grading, mungkin kata
halusnya hrs di "evaluasi" oleh si pembuatnya maupun
yg berkepentingan ( Menteri Keu dan ESL 1). Kan tugas
dari si pembuat JG tidak selesai dg terciptanya JG yg
di legalkan sbg PMK, tp jg harus ada evaluasi dr
segala aspek.
Secara umum, sy lihat, JG hanya melihat nomenklatur tp
tidak mempertibangkan rentang kendali, dan
misinterpretasi fungsi. Ini terlihat misalnya JG untuk
Sekretaris DJ, gradenya sama semua tanpa melihat
besarnya organisasi, jumlah satker, tempat kedudukan
satker dan jumlah pasukan yg di urus. (Grade Sekr
DJA/BAF dll, sm dg Sek DJP/DJPB/DJBC, yg wilayahnya
sel Indonesia)
Secara internal di dalam DJPBN, telah terbangun suatu
asumsi dan persepsi, yg memberi kedudukan lebih bagi
Dabintek dan para Kabag (dan mm kenyataannya dr
lingkup ruang tugas dan tgjwbnya mm lebih besar, tentu
saja person yg di tempatkan pasti dipilih dg kriteria
yg lebih). Syahdan yg namanya Dabintek,tgsnya adalah
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan tehnis bg
seluruh subdit2 di lingkungannya maupun eksternal,
berat dan volume tugasnya banyak,. Orangnya di pilih
yg sudah senior, biasanya pernah jadi subdit tehnis,
JGnya ternyata lebih rendah dari JG subdit (lumayan
lagi bedanya).
Kepala Bagian di Sekretariat, rentang kendalinya bukan
hanya sekedar membantu sekretaris di lingkup kantor
pusat, tapi jg melayani seluruh Indonesia. Jg
mengalami nasib yg sama Gradenya lebih rendah dr
subdit2 di tempat lain, apalagi grade untuk eselon 4
nya. Kabag2 ini jg sama gradenya dg unit2 eselon I
lainnya, tanpa mempertimbangkan volume kerja dan
rentang kendali td.
Penetapan JG semacam itu barangkali mm cocok untuk
Perusahaan, karena mm di perlukan spesialist2.
Sementara bg DJPBN, yg pendekatannya lebih generalis
(???) mungkin akan menghadapi masalah besar ketika
akan melakukan tour of duty bagi pejabat/pegawainya.
Ketika dinding2 yg membatasi ruang tadi ternyata punya
grading yg berbeda2. Ruang2 mutasi menjadi semakin
menyempit, pasti ini lebih bikin pusing pimpinan
DJPBN, padahal yg namanya mutasi itu mestinya membuat
org happy. kalau bisa grade naik atau paling tidak
sama, terutama bagi yg merasa tidak pernah melakukan
kesalahan, krn semua ini akan berdampak kepada
penghasilan.
Di tingkat Staf/pelaksana ini juga ada pembedaan2, yg
mungkin jd penyakit dlm menggerakkan personil.
Pertimbangan hrs ekstra hati2 untuk menggerakkan orang
(krn terlalu hati2 dan sempitnya ruang, jgn2 nggak ada
mutasi2, ya itu kan pilihan)
Jadi saya sependapat dg mas Hari, eeh ngkong Hari,
kiranya perlu dilakukan dialog lagi yg intens dg
konsultan untuk menyempurnakan grade td. Sy yakin ini
pasti di lakukan oleh KANPUS. Siapa tahu kemarin di
buat dg terburu-buru krn di kejar haaantuuuu, eh
maksudnya dikejar waktu, kl telat kan kontraktor di
denda shg input kurang dan tidak terlalu intens
bahasnya. Tp pekerjaan selesai (secara formal). Sy
kira semua ini belum harga mati (???). Wallahualam.
Mas Hari, itu td sekedar beberapa contoh, jika
dieksplorasi yg lebih mendalam mngkn masih ada lain2
yg mengganjal, dan gaaanjiiil.
Waslam <wongndeso rangertitotokromo>
________________________________________________________
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di di bidang Anda! Kunjungi
Yahoo! Answers saat ini juga di http://id.answers.yahoo.com/
