Pak Djarot, Bang Ekadj dan Rekan-rekan ysh, Sebagai selingan diskusi Nilai/Harga Tanah, saya ingin menyisipkan Bab tentang "nilai-nilai" dalam pengertian lain.
Dunia "perencanaan" adalah dunia yang menciptakan komunitas- komunitasnya. Baik itu komunitas 'darat' maupun virtual. Komunitas yang berbeda punya wacana, paradigma, bahkan dalam pengertian terbatas 'budaya' yang beda pula. Dalam tiap wacana komunitas tentu muncul 'sistem nilai', ukuran 'mulia atau rendah' yang beda pula. Kalau komunitas itu dinamis maka akan terjadi 'perebutan', 'persaingan', yang menimbulkan debat. Tapi kalau kurang dinamis, atau struktur 'kuasa' antar anggota jelas dikenali, maka dinamika tidak terjadi, karena mayoritas ya 'manut' saja. Kalau mengambil kasus milist 'perkotaan' dan 'referensi' ini misalnya. Untuk lingkungan atau komunitas kecil ini saja, Wacana Perencanaan yang berkembang menunjukkan strukturnya. Sebagai contoh. Kalau dibandingkan dengan wacana perencanaan di sekolah (PWK), maka komunitas 2 milist ini lebih didominasi aspek 'penataan ruang'nya. Sehingga norma-norma dan variabel yang dominan adalah nilai ruang. Padahal wacana yang dikembangkan di sekolah, dan di dunia kerja umumnya, pengertian perencanaan pembangunan daerah dan kota (PWK) jauh lebih luas dari itu. Adanya dominasi wacana yang bias 'penataan ruang' itu, membuat wacana lain serasa 'menyimpang'. Dari sisi lain ini sebetulnya merugikan, karena pembahasan mengenai housing (perumahan & permukiman), pertanahan, masalah banjir, masalah kemiskinan dan pegangguran perkotaan, dst. Menjadi sesuatu yang seolah "di luar planning". Kalau ambil contoh lebih spesifik, milist "perkotaan", yang dibuat untuk difersifikasi, menampung diskusi di referensi yang spesifik bicara tentang kota. Milist ini seharusnya bisa menarik. Namun karena anggotanya juga member 'referensi' sementara wacana dominan di referensi bias 'menistakan' perencanaan kota (dianggap anti keadilan regional), maka diskusi di 'perkotaan' ini jadi tidak berkembang. Padahal ada 400an kota di negeri ini yang layak dibahas, misalnya. Ada juga kasus, seorang arsitek yang sudah alih profesi menyatakan bahwa "arsitek profesi perusak". Ini semestinya bisa jadi topik diskusi. Tapi itu namanya dominasi. Yang terjadi adalah norma si dominan. Saat ditonjolkan juga tokoh arsitek pro-rakyat ala Romo Mangun, Hasan Purbo, ada pendapat 'jangan me-mistifikasi mereka lah'. Lalu itu jadi 'kebenaran'. Contoh lain, adalah wacana yang berumur paling panjang di dunia perencanaan, bahwa 'kebenaran' datang dari pemerintah. Ada anggapan "negara = pemerintah" itu sendiri. (Istilah Jawa nya dunia priyayi). Swasta itu dikonotasikan nista dan serakah. Sedang komunitas masyarakat adalah obyek penertiban. Seiring dengan reformasi struktur dominasi 'kebenaran' ini semenjak reformasi dan demokratisasi mulai mencair, ditandai dengan banyaknya penggunaan istilah 'partisipasi' dalam perencanaan. Namun tentu untuk generasi tertentu masih kuat. Ini adalah contoh latihan kompetisi atau perjuangan merebut wacana yang hasilnya seolah menentukan nilai baik/buruk suatu pendapat atau tindakan. Sekali lagi perlu disadari, itu bukan kebenaran universal, ya setempat itu saja. Saya pikir pengenalan analisis Wacana Perencanaan ini tak ada salahnya diketahui, karena sebagai Planner pekerjaannya adalah berpindah dari satu komunitas (pusat, departemen, daerah, kota, dinas ini/itu, forum ini/itu) yang punya wacana, paradigma, norma spesifik disamping yang universal PWK. Karena kalau tidak menyadarinya, skenario yang ada tinggal: ngotot saja, manut atau frustrasi. Padahal mestinya bisa negosiasi untuk mencari titik temu. Sehingga ada perluasan wacana, masing-masing berusaha memahami nilai- nilai yang dianut masing-masing, jangan sebaliknya kian menyempit. Salam, Risfan Munir
