In a message dated 3/13/00 3:22:47 PM Eastern Standard Time,
[EMAIL PROTECTED] writes:

<< Saya usul anda, Bung Johannes dan kita semua mulai ikut mendiskusikan
 masalah lain yg tidak kalah menariknya, yaitu perubahan Pasal 8 UUD 1945
 mengenai pengganti Presiden apabila dia berhalangan. Disamping isu ini
 relevan karena sedang hangat dibicarakan di Indonesia, saya memang
 melihatnya sebagai suatu yang diperlukan untuk melengkapi hukum
 ketatanegaraan kita >>

##
Salam,
Bung  Mahendra dkk,
Saya sepakat isu tsb memang lagi hangat dibicarakan. Selain itu juga perlu.
Namun, ini yang saya sayangkan, banyak politisi (pejabat juga(?)) kita
melihatnya dari kacamata sempit, kepentingan de-el-el.
Saya merindukan tipikal pemimimpin-pemikir seperti Hatta dkk dulu. Yakni
mereka yang mampu melihat jauh ke depan, yang isinya semata-mata demi
kepentingan bangsa. Mereka mampu mengatasi kepentingan kelompok, golongan,
agama, suku dan tetek-bengek ''yang membedakan antara 'saya' dan 'kamu' atau
'Kami' dan 'Kalian'.

Sedangkan sekarang, wah... debat para politisi dan elite Indonesia
tergantung kepentingan sendiri. Tergantung motor sponsor atau pesan
sponsornya. Lha kadang pakar-pakar saja juga ikutan latah.

Jika diusul A maka usulan tersebut dibilang begini:  ''Wah ini untuk
melicinkan Megawati!''. Atau mengganjal Amien Rais.

Sedangkan jika diusulkan B maka para penentang mengatakan, ''Ini jelas
dimaksudkan untuk mengganjal Megawati jadi Presiden,'' Atau juga melicinkan
Amien Rais jadi Presiden.

Sadar atau tidak, banyak kalangan di tanah air  sudah terjerat kepada
nama-nama. Sudah tidak bicara institusi ketatanegaraan lagi, melainkan
figur-figur tertentu.

Saya bertanya, bagaimana baiknya agar para politisi, elite, pakar atau siapa
saja tidak terjerat dengan perkara remeh-temeh begitu. Jadi bagaimana membuat
mereka supaya kukuh, konsisten, konsekwen bicara "bangsa" dan masa depan
hubungan ketatanegaraan Indonesia.

Kadang-kadang saya kesel, seolah-olah masa depan Indonesia harus diisi dua
nama saja: atau Megawati atau Amien Rais. Sehingga soal perubahan Psl 8 pun
harus terseret-seret di antara dua nama itu.

salam,
penyimak pinggiran
#

Kirim email ke