M. Siregar:

Secara pribadi saya rasa pasal 8 tak perlu diganggu gugat, apalagi mengingat
situasi saat ini yang relatif kurang stabil dan seperti yang M. Pohan nyatakan:
semuanya masih terseret-seret nama Megawati-Amien Rais. Lagipula mengubah
UUD jauh lebih besar implikasinya daripada hanya mengubah TAP MPR.

Karena itu saya lebih setuju untuk hanya mengubah TAP MPR dengan
seperti yang M. Siregar nyatakan, yakni wapres baru akan dipilih MPR
sebulan setelah wapres menggantikan presiden.

Mengenai sistem triumtrivat, terus terang saya ada reservation....
Sewaktu jaman M. Suharto dan tahun 1973, dia memilih anggota kabinetnya
tanpa ada
'balas budi' kepada partai-partai lain. Kabinetnya yang waktu itu kalau tak
salah semuanya
tekhnokrat. Jadi memang kabinet waktu itu sudah bagus dan berkualifikasi. Kaum
tekhnokrat juga karena berasal dari golongan sama, bisa bekerja sama dengan
baik.
Namun untuk kabinet sekarang ini, dimana anggota-anggotanya merupakan tambal
sulam, terus terang saya kurang yakin kalau triumtrivat bisa bekerja secara
efisien.
Triumtrivat hanya bisa jalan kalau ketiganya memang bisa 'klik'  dan juga bisa
bekerja secara efisien dengan menteri-menteri lain. Karena itu saya lebih
tertarik
untuk menggantikan triumtrivat ini dengan sistem ala US dimana triumtrivat itu
'direplace' oleh ketua MPR. Namun MPR wajib mengadakan sidang istimewa untuk
memilih presiden dan wakil presiden baru dalam waktu sebulan, kecuali dalam
keadaan darurat misalnya bahaya perang.

Jadi presiden tetap digantikan wapres, tapi begitu keduanya bersamaan tak bisa
menjalankan tugasnya, mereka digantikan ketua MPR yang dalam waktu sebulan
wajib mengadakan sidang istimewa untuk memilih presiden dan wakil presiden
yang baru.

YS

Personal note: nama saya Yohanes, bukan Johannes. :-)



>Terima kasih atas informasinya. Saya sangat menikmati diskusi anda dengan
>Bung Johannes mengenai Kissinger (yg merembet kemana-mana), terlepas apakah
>substansinya disebut berat atau ringan. Keep up the good work.
>
>Saya usul anda, Bung Johannes dan kita semua mulai ikut mendiskusikan
>masalah lain yg tidak kalah menariknya, yaitu perubahan Pasal 8 UUD 1945
>mengenai pengganti Presiden apabila dia berhalangan. Disamping isu ini
>relevan karena sedang hangat dibicarakan di Indonesia, saya memang
>melihatnya sebagai suatu yang diperlukan untuk melengkapi hukum
>ketatanegaraan kita.
>
>Pasal 8 UUD 1945 menyatakan:
>
>Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
>dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.
>
>Menkumdang, Yusril Ihza Mahendra, dalam berita Kompas kemarin (terlampir)
>menyatakan bhw pasal 8 tidak perlu diubah, sedangkan yg perlu diubah adalah
>Ketetapan MPR No VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden Dan/Atau Wakil
>Presiden RI Berhalangan. Yusril mengatakan ketetapan itu menyatakan bhw ,
>"...jika Presiden dan Wapres berhalangan, tugas kepresidenan dilakukan oleh
>Triumvirat (Mendagri, Menlu, dan Menteri Pertahanan). Saya setuju tugas
>Triumvirat itu digantikan oleh pimpinan MPR yang dalam waktu satu bulan
>mengadakan Sidang Istimewa MPR untuk mengadakan pemilihan Presiden," kata
>Yusril.
>
>Saya justru beranggapan bahwa yang perlu diubah adalah kedua-duanya baik
>pasal 8 UUD 1945 maupun Tap No. VII itu. Pasal 8 UUD 1945 dapat diubah
>menjadi dua ayat. Ayat pertama adalah sama dengan diatas. Sedangkan ayat
>kedua lebih-kurang berbunyi:
>
>"MPR selanjutnya memilih Wakil Presiden dengan suara terbanyak."
>
>Hal itu berarti Presiden yang sebelumnya adalah Wapres sudah memiliki Wapres
>yang baru, sehingga semua kegiatan Pemerintahan dapat berlansung normal.
>Kita dapat merasakan betapa sulitnya Pemerintahan Presiden Habibie karena
>tidak memiliki Wapres. Apabila Presiden yang baru itu kemudian berhalangan
>lagi dalam menyelesaikan masa jabatannya, maka Wapres yang baru akan
>menggantikannya dst. Namun apabila kebetulan kedua-duanya (Presiden dan
>Wapres) berhalangan pada saat yang bersamaan, maka saya setuju Ketua MPR
>bertugas mengadakan pemilihan Presiden dan Wapres baru dalam jangka waktu
>yang telah ditentukan. Saya melihat konsep triumvirat itu memang kurang
>cocok, kecuali untuk jangka waktu sementara seperti pada saat Presiden dan
>Wapres keluar negeri atau sakit (bersifat ad-interim), tapi bukan utk
>menggantikan secara permanen.
>
>What do you think?
>
>Salam
>Mahendra

Kirim email ke