Yang jelas, pastinya standar flight-nya Garuda (atau maskapai penerbangan nasional negara terkait). Saya kira, meskipun kelasnya ekonomi dengan standar penerbangan nasional masih cukup bagus, tidak terlalu "merusak jaim", dan bukan sesuatu yang istimewa. Kecuali kelas ekonominya semisal penerbangan yang air mineral pun (aqua dsb.) tidak diberikan selama penerbangan. Itu baru istimewa.
Fyi, standar bagi para profesi pada umumnya juga adalah maskapai nasional resmi negara terkait tidak peduli apa kelasnya. Naaah ... yang terakhir ini info buat yang suka KEMAYU / GEMBAGUS. Just sharing ... Wass / Jaerony.- ----- Original Message ----- From: A. Yahya Sjarifuddin To: [email protected] Sent: Thursday, December 16, 2010 11:14 AM Subject: [porsenipar] Gubernur Duduk di Kelas Ekonomi Gubernur Duduk di Kelas Ekonomi Dikirim oleh Tim dakwatuna.com pada 14 Desember 2010 @ 20:12 di Nasional | Tidak ada Komentar Ilustrasi (inet) dakwatuna.com – Pesawat Garuda GA 162 dari Padang, mendarat mulus di Bandara Soekarno Hatta, Senin (13/12). Saya dan istri ada di pesawat yang sama. Kami yang duduk di bagian ekonomi, tak tahu persis siapa saja gerangan yang duduk di kelas eksekutif. Perjalanan 90 menit setelah selesai, kami harus bergegas untuk urusan masing-masing. Di antara yang bergegas itu, ada Gubernur Sumbar, Prof. Irwan Prayitno. Para penumpang kelas eksekutif dijemput dengan mobil khusus, namun karena Irwan duduk di kelas ekonomi, maka naik buslah ia bersama-sama kami. Bergelantungan. Apa adanya. Menurut saya ada gubernur di Indonesia yang duduk di kelas ekonomi dalam sebuah penerbangan adalah istimewa. Mungkin bagi orang lain tidak. Kabarnya Gamawan Fauzi juga begitu ketika ia jadi gubernur. Pemilik Singgalang, Basril Djabar, juga begitu, meski ia sudah jadi komisaris PT Semen Padang. Gubernur Irwan terlihat oleh istri saya melangkah ke ruang ekonomi. Di sini rakyat badarai memilih tempat duduk, sesuai kemampuan keuangan masing-masing. Tidak seorang pun di antara kami yang akan berkecil hati, jika Irwan Prayitno, duduk di eksekutif, sebab ia gubernur. Kami bangga kalau gubernur duduk di kursi yang nyaman. Namun saya tak percaya, kenapa ia melangkah ke ruang rakyat ini. Saya dan istri duduk di kursi 5 AB, Gubernur Irwan justru lebih ke belakang lagi, 12 C. Kami berbasa-basi sejenak, lantas Irwan meluncur ke belakang, tenggelam di kursinya. Saya sudah lama juga hidup, sering naik pesawat bersama banyak orang dari pejabat tinggi hingga orang biasa. Bagi saya ada gubernur rendah hati seperti ini, menjadi obat. Ia tak berjarak dengan rakyat. Ia tampil apa adanya. Begitulah ketika Garuda mendarat di Cengkareng, kami tak bisa pakai pintu garbarata, sehingga harus dijemput pakai bus besar. Semua penumpang kelas ekonomi naik ke sana. Juga Gubernur Sumbar. Bersama kami, ia berdesak-desakan dan bergelentungan. Bagi saya ini memang luar biasa, ketika para pejabat kita merasa risih duduk di kelas ekonomi. Bagi saya ini juga sebuah keteladanan, ketika di banyak bandara, ada lahan parkir khusus untuk pejabat, persis di mulut pintu kedatangan. Naik train Jika di Indonesia, para menteri, kepala daerah menggunakan jasa transportasi umum dapat dinilai sebagai hal yang luar biasa. Tidak demikian halnya di negara-negara maju di Eropa, seperti Belanda, Inggris dan Jerman. Dalam keseharian, belakangan ini, pemandangan seperti itu di negara-negara yang disebutkan tadi bukanlah pemandangan yang aneh. Bahkan, mereka menggunakan transportasi umum tanpa pengawalan. Di Eropa sana, menteri, gubernur maupun walikota sudah terbiasa naik train, bus. Sedangkan mobil dinas mereka diperlukan sewaktu-waktu untuk mengangkut dokumen-dokumen sang mentri maupun kepala daerah. Menurut Willy Laurens, 61, pengusaha nasional Belanda, yang merupakan indo Belanda Depok, belakangan ini pemerintah setempat menganjurkan para menteri untuk menggunakan transportasi umum, hal itu dilakukan untuk mengurangi defisit anggaran. Belanda tahun ini mengalami defisit anggaran untuk bidang militer. Sedangkan Jerman dan Inggris melakukan pengurangan defisit anggaran hingga 40 persen untuk periode 2010-2014, sebagai bagian dari upaya konsolidasi fiskal. (Taufiq Ismail seperti dituturkan pada susilo abadi piliang) (singgalang)
<<image/jpeg>>
