http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/07/opini/1011811.htm
Jumat, 07 Mei 2004
Menguatnya Dikotomi Sipil-Militer
Oleh J Kristiadi
ARTIKEL ini ingin memberi klarifikasi terhadap artikel Rizal Sukma, Direktur
Studi CSIS, "Militer, Sipil, dan Politik Indonesia" (Kompas, 6 Mei 2004).
Catatan itu sebagai berikut. Pertama, kesan penulis gembira atas hasil
konvensi Golongan Karya (Golkar), menunjuk artikel "Kemenangan Wiranto,
Kemenangan Nurani Konvensi Golkar" (Kompas, 22/4/2004), dapat dipahami. Hal
itu menyangkut persepsi subyektif masing-masing pembaca. Tetapi, tidak
bolehkah orang bergembira melihat hasil konvensi terkait sikap peserta
konvensi, khususnya para calon presiden (capres) yang telah bertanding
habis-habisan berbulan-bulan, berakhir dengan saling menunjukkan sikap
ksatria?
Meski kalah, Akbar Tandjung menerimanya dengan sikap gentleman. Sementara
pemenang konvensi, Jenderal (Purn) Wiranto, dengan rendah hati mengatakan,
ini kemenangan seluruh komponen Partai Golkar, bukan kemenangan pribadi.
Sikap kedua orang itu mungkin dapat dijadikan pelajaran, terutama bagi elite
politik yang sulit menerima kekalahan.
Kedua, terkait kata gembira adalah kata nurani. Hal ini berkenaan sinyalemen
terjadinya permainan politik uang dalam tulisan "'Dirty' Convention Could
Hurt Golkar's Candidate (The Jakarta Post, 30/4/2004).
Dugaan money politics dalam konvensi Partai Golkar juga dapat dipahami.
Selain suara itu keras terdengar, aroma permainan uang dalam dunia politik
di Indonesia dewasa ini memang sangat keras meski sulit dibuktikan.
Sekiranya dugaan itu benar, tampaknya permainan uang lebih mungkin pada
putaran pemilihan pertama yang dimenangkan Akbar.
Pemilihan tahap kedua bagi sementara orang dianggap sulit melakukan politik
uang karena waktu terlalu pendek dan sulit melakukan penggalangan lagi.
Karena itu, menurut pendapat penulis, peserta konvensi dihadapkan dua hal.
Pertama, melakukan kalkulasi rasional tentang siapa yang dianggap mampu
melawan capres dari partai lain. Kedua, menanyakan kepada nurani
masing-masing, siapa yang pantas dipilih. Jadi, kata nurani adalah nurani
konvensi.
MENGENAI substansi, artikel ini akan lebih mudah bila ditelusuri secara
singkat proses perjalanan reformasi. Salah satu keberhasilan yang patut
dicatat dan harus terus diperjuangkan adalah keberhasilan kubu reformis
memotong institusi TNI dari keterlibatannya dalam politik praktis.
Selain itu, dapat disebutkan mengenai pemisahan Polri dari TNI, terbitnya UU
Pertahanan yang memperjelas fungsi TNI (meski masih banyak regulasi lain
diperlukan), serta wacana publik yang ingin merumuskan gagasan mendasar
berkenaan masalah keamanan (security); pertahanan, struktur TNI, dan
sebagainya. Dalam proses itu, sebenarnya arah untuk mewujudkan TNI yang
profesional memberi kesan, antara sipil dan militer berjalan beriringan.
Meski harus diakui banyak sekali agenda yang kadang menimbulkan perdebatan
sengit.
Bersamaan dengan proses itu, tidak dapat dibantah terjadi indikator yang
agak memprihatinkan berupa munculnya ke permukaan sifat-sifat atau karakter
militeristik di kalangan elite politik sipil. Misalnya, sebagian partai
alih-alih menyusun kader yang mempunyai keterampilan politik, tetapi justru
membentuk satgas-satgas partai yang dilatih dan diberi seragam mirip militer
sehingga berperilaku lebih tentara dari militernya sendiri.
Selain itu, mantan-mantan petinggi militer diakomodasi di beberapa partai,
seperti Mayjen (Purn) Theo Syafei di PDI-P, Letjen (Purn) Budi Harsono
(Partai Golkar), Mayjen (Purn) Ferry Tigogoy (PKB), Mayjen (Purn) Soewarno
Hadiwidjojo (PAN).
Kemesraan TNI-sipil juga tercermin dari niat Amien Rais berencana menggaet
Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi wakil presiden
(wapres). Alasannya untuk menciptakan image baru dan menghilangkan dikotomi
sipil-militer (Kompas, 11/1/ 2004). Namun, karena SBY saat itu menunjukkan
tanda-tanda perolehan suaranya lebih besar dari PAN, rencana pun batal.
Tampaknya Amien Rais masih berminat memilih wapres dari militer. Alasannya,
negeri ini masih membutuhkan kelompok ini (TNI) guna memecahkan masalah
bangsa (Koran Tempo, 15/4/2004). Karena itu, muncul spekulasi calon wapres
Amien Rais mungkin Jenderal Endriartono Sutarto (Panglima TNI) atau Jenderal
(Purn) Agum Gumelar (Koran Tempo, 16/4/2004). Dari situ, dikotomi
sipil-militer di kalangan elite politik telah mencair.
PERKEMBANGAN berikut menunjukkan, munculnya SBY dan Wiranto sebagai capres,
dikotomi sipil-militer menajam lagi. Hal itu mungkin disebabkan beberapa
hal.
Pertama, munculnya kedua calon mengingatkan masyarakat, terlebih elite, akan
kembalinya kekuatan militeristik yang tidak saja memonopoli kekuasaan, tapi
juga kebenaran.
Kedua, akibat persaingan politik, khususnya pemilihan capres, yang saat ini
dapat dikatakan mewakili dua kubu. Kubu pertama mewakili kalangan sipil,
kombinasi Megawati-Hasyim Muzadi dan Amien Rais-Siswono (meski belum pasti)
di satu pihak, dengan kubu SBY-Jusuf Kalla dan Wiranto-Solahuddin Wahid (?)
di pihak lain.
Persaingan merebut puncak kedudukan eksekutif dapat mempengaruhi
meningkatnya wacana dikotomi sipil-militer. Terakhir, keterlibatan pribadi
maupun kelompok yang berkepentingan atas kemenangan salah satu capres karena
terkait kepentingan subyektif.
Terlepas dari situasi kian panas berkait perdebatan dikotomi sipil-militer,
wacana ini dapat menjadi positif bila semua pihak dapat mengambil hikmahnya.
Bagi capres dari kalangan militer, wacana ini merupakan peringatan dini,
kehadirannya amat diwaspadai masyarakat. Karena itu, andaikata berhasil
menjadi presiden, hanya satu jalan yang harus ditempuh: kerja keras
habis-habisan dan mewujudkan janji- janji. Jangan pernah bermain- main
dengan kepercayaan yang telah diberikan rakyat. Rakyat telah terlalu lama
menderita dan menunggu pemimpin yang mempunyai komitmen kepada keprihatinan
rakyat.
Bagi elite sipil, juga harus terus meningkatkan kemampuannya membangun infra
struktur politik agar kehidupan demokrasi bisa diwujudkan. Hanya dengan cara
inilah kembalinya militerisme dalam dunia politik dapat dicegah.
Perlu diingat, sistem demokrasi tidak dapat diharapkan menghasilkan presiden
atau apa pun sebutannya yang ideal bagi seluruh warga. Tetapi, rakyat dapat
mengoreksi kesalahannya sendiri secara beradab bila rakyat salah memilih
pemimpin. Karena itu, ungkapan Cak Nur perlu direnungkan semua pihak. Dalam
sistem demokrasi, siapa pun yang terpilih secara demokratis menjadi presiden
harus diterima, tetapi masyarakat juga harus membangun kekuatan agar dapat
melakukan kontrol dan mendorongnya agar perubahan ke arah kehidupan politik
yang demokratis dapat diwujudkan.
J Kristiadi Wakil Direktur Eksekutif CSIS
Catatan Redaksi:Dengan munculnya artikel ini, diskusi atau polemik
dihentikan. Redaksi.
Search :
Berita Lainnya :
�TAJUK RENCANA
�REDAKSI YTH
�"Civil Society" dan Godaan Pemilu Presiden
�Mega-Hasyim dan Mandat NU
�Hukum Internasional, Hukum Primitif
�Menguatnya Dikotomi Sipil-Militer
�POJOK
Oleh J Kristiadi
ARTIKEL ini ingin memberi klarifikasi terhadap artikel Rizal Sukma, Direktur
Studi CSIS, "Militer, Sipil, dan Politik Indonesia" (Kompas, 6 Mei 2004).
Catatan itu sebagai berikut. Pertama, kesan penulis gembira atas hasil
konvensi Golongan Karya (Golkar), menunjuk artikel "Kemenangan Wiranto,
Kemenangan Nurani Konvensi Golkar" (Kompas, 22/4/2004), dapat dipahami. Hal
itu menyangkut persepsi subyektif masing-masing pembaca. Tetapi, tidak
bolehkah orang bergembira melihat hasil konvensi terkait sikap peserta
konvensi, khususnya para calon presiden (capres) yang telah bertanding
habis-habisan berbulan-bulan, berakhir dengan saling menunjukkan sikap
ksatria?
Meski kalah, Akbar Tandjung menerimanya dengan sikap gentleman. Sementara
pemenang konvensi, Jenderal (Purn) Wiranto, dengan rendah hati mengatakan,
ini kemenangan seluruh komponen Partai Golkar, bukan kemenangan pribadi.
Sikap kedua orang itu mungkin dapat dijadikan pelajaran, terutama bagi elite
politik yang sulit menerima kekalahan.
Kedua, terkait kata gembira adalah kata nurani. Hal ini berkenaan sinyalemen
terjadinya permainan politik uang dalam tulisan "'Dirty' Convention Could
Hurt Golkar's Candidate (The Jakarta Post, 30/4/2004).
Dugaan money politics dalam konvensi Partai Golkar juga dapat dipahami.
Selain suara itu keras terdengar, aroma permainan uang dalam dunia politik
di Indonesia dewasa ini memang sangat keras meski sulit dibuktikan.
Sekiranya dugaan itu benar, tampaknya permainan uang lebih mungkin pada
putaran pemilihan pertama yang dimenangkan Akbar.
Pemilihan tahap kedua bagi sementara orang dianggap sulit melakukan politik
uang karena waktu terlalu pendek dan sulit melakukan penggalangan lagi.
Karena itu, menurut pendapat penulis, peserta konvensi dihadapkan dua hal.
Pertama, melakukan kalkulasi rasional tentang siapa yang dianggap mampu
melawan capres dari partai lain. Kedua, menanyakan kepada nurani
masing-masing, siapa yang pantas dipilih. Jadi, kata nurani adalah nurani
konvensi.
MENGENAI substansi, artikel ini akan lebih mudah bila ditelusuri secara
singkat proses perjalanan reformasi. Salah satu keberhasilan yang patut
dicatat dan harus terus diperjuangkan adalah keberhasilan kubu reformis
memotong institusi TNI dari keterlibatannya dalam politik praktis.
Selain itu, dapat disebutkan mengenai pemisahan Polri dari TNI, terbitnya UU
Pertahanan yang memperjelas fungsi TNI (meski masih banyak regulasi lain
diperlukan), serta wacana publik yang ingin merumuskan gagasan mendasar
berkenaan masalah keamanan (security); pertahanan, struktur TNI, dan
sebagainya. Dalam proses itu, sebenarnya arah untuk mewujudkan TNI yang
profesional memberi kesan, antara sipil dan militer berjalan beriringan.
Meski harus diakui banyak sekali agenda yang kadang menimbulkan perdebatan
sengit.
Bersamaan dengan proses itu, tidak dapat dibantah terjadi indikator yang
agak memprihatinkan berupa munculnya ke permukaan sifat-sifat atau karakter
militeristik di kalangan elite politik sipil. Misalnya, sebagian partai
alih-alih menyusun kader yang mempunyai keterampilan politik, tetapi justru
membentuk satgas-satgas partai yang dilatih dan diberi seragam mirip militer
sehingga berperilaku lebih tentara dari militernya sendiri.
Selain itu, mantan-mantan petinggi militer diakomodasi di beberapa partai,
seperti Mayjen (Purn) Theo Syafei di PDI-P, Letjen (Purn) Budi Harsono
(Partai Golkar), Mayjen (Purn) Ferry Tigogoy (PKB), Mayjen (Purn) Soewarno
Hadiwidjojo (PAN).
Kemesraan TNI-sipil juga tercermin dari niat Amien Rais berencana menggaet
Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi wakil presiden
(wapres). Alasannya untuk menciptakan image baru dan menghilangkan dikotomi
sipil-militer (Kompas, 11/1/ 2004). Namun, karena SBY saat itu menunjukkan
tanda-tanda perolehan suaranya lebih besar dari PAN, rencana pun batal.
Tampaknya Amien Rais masih berminat memilih wapres dari militer. Alasannya,
negeri ini masih membutuhkan kelompok ini (TNI) guna memecahkan masalah
bangsa (Koran Tempo, 15/4/2004). Karena itu, muncul spekulasi calon wapres
Amien Rais mungkin Jenderal Endriartono Sutarto (Panglima TNI) atau Jenderal
(Purn) Agum Gumelar (Koran Tempo, 16/4/2004). Dari situ, dikotomi
sipil-militer di kalangan elite politik telah mencair.
PERKEMBANGAN berikut menunjukkan, munculnya SBY dan Wiranto sebagai capres,
dikotomi sipil-militer menajam lagi. Hal itu mungkin disebabkan beberapa
hal.
Pertama, munculnya kedua calon mengingatkan masyarakat, terlebih elite, akan
kembalinya kekuatan militeristik yang tidak saja memonopoli kekuasaan, tapi
juga kebenaran.
Kedua, akibat persaingan politik, khususnya pemilihan capres, yang saat ini
dapat dikatakan mewakili dua kubu. Kubu pertama mewakili kalangan sipil,
kombinasi Megawati-Hasyim Muzadi dan Amien Rais-Siswono (meski belum pasti)
di satu pihak, dengan kubu SBY-Jusuf Kalla dan Wiranto-Solahuddin Wahid (?)
di pihak lain.
Persaingan merebut puncak kedudukan eksekutif dapat mempengaruhi
meningkatnya wacana dikotomi sipil-militer. Terakhir, keterlibatan pribadi
maupun kelompok yang berkepentingan atas kemenangan salah satu capres karena
terkait kepentingan subyektif.
Terlepas dari situasi kian panas berkait perdebatan dikotomi sipil-militer,
wacana ini dapat menjadi positif bila semua pihak dapat mengambil hikmahnya.
Bagi capres dari kalangan militer, wacana ini merupakan peringatan dini,
kehadirannya amat diwaspadai masyarakat. Karena itu, andaikata berhasil
menjadi presiden, hanya satu jalan yang harus ditempuh: kerja keras
habis-habisan dan mewujudkan janji- janji. Jangan pernah bermain- main
dengan kepercayaan yang telah diberikan rakyat. Rakyat telah terlalu lama
menderita dan menunggu pemimpin yang mempunyai komitmen kepada keprihatinan
rakyat.
Bagi elite sipil, juga harus terus meningkatkan kemampuannya membangun infra
struktur politik agar kehidupan demokrasi bisa diwujudkan. Hanya dengan cara
inilah kembalinya militerisme dalam dunia politik dapat dicegah.
Perlu diingat, sistem demokrasi tidak dapat diharapkan menghasilkan presiden
atau apa pun sebutannya yang ideal bagi seluruh warga. Tetapi, rakyat dapat
mengoreksi kesalahannya sendiri secara beradab bila rakyat salah memilih
pemimpin. Karena itu, ungkapan Cak Nur perlu direnungkan semua pihak. Dalam
sistem demokrasi, siapa pun yang terpilih secara demokratis menjadi presiden
harus diterima, tetapi masyarakat juga harus membangun kekuatan agar dapat
melakukan kontrol dan mendorongnya agar perubahan ke arah kehidupan politik
yang demokratis dapat diwujudkan.
J Kristiadi Wakil Direktur Eksekutif CSIS
Catatan Redaksi:Dengan munculnya artikel ini, diskusi atau polemik
dihentikan. Redaksi.
Search :
Berita Lainnya :
�TAJUK RENCANA
�REDAKSI YTH
�"Civil Society" dan Godaan Pemilu Presiden
�Mega-Hasyim dan Mandat NU
�Hukum Internasional, Hukum Primitif
�Menguatnya Dikotomi Sipil-Militer
�POJOK
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
