konflik batas teritorial/batas laut suatu neg dgn neg lain memang merupakan issue crucial, sebenarnya sudah dari dulu issue ini harus diselesaikan oleh indo dan neg2 sekitarnya dalam menentukan batas laut/teritorialnya, kalo dilihat dari letak geografis indonesia adalah neg kepulauan sedangkan malaysia adalah neg daratan, so that's means that bcs of that indo has a right to claim islands than malaysia, anyway..kekalahan indo for legal battle from malaysia (sipadan n ligatan case) di Haque bcs sipadan n ligitan re ex-dominion of England n malaysia was part of neg2 commonwealth so that's means the claim of right fall to malaysia, east ambalat and blok ambalat memang udah lama menjadi critical issue between malaysia n indo, penentuan batas wilayah teritorial/ pemilikan suatu wilayah tidak dapat diselesaikan secara gampang, karena banyak kepentingan terutama kepentingan ekonomi, indonesia memiliki 17.000 islands, kalo indo gak bisa menyelesaikan scr diplomasi politik bisa2 pelan2 pulau2 itu bisa lepas dari indo, dilihat dari manuver yg dilakukan malaysia, singapore (also was part of ex-commonwealth countries), ada kemungkinan mereka bisa meng-claim pulau2 di indo..who knows.., dilihat dari diplomasi, bargaining politik, n PR indo untuk LN (menyangkut image indo di kalangan internasional) semua itu mungkin mempengaruhi sentiment internasional menyangkut pertikaian batas teritorial laut indo dgn malaysia. penentuan kepemilikan wilayah bisa berkepanjangan, secara hukum laut internasional, neg2 yg bertikai baru bisa menyelesaikan di Mahkamah internasional (di Haque) kalo neg2 tersebut sepakat utk mengadakan legal battle, tapi klo neg2 tesebut/salah satu dr neg tsb menolak, maka penyelesaian scr legal gak bisa dilakukan.
ANDREAS MIHARDJA <[EMAIL PROTECTED] To: ppiindia@yahoogroups.com .net> cc: Subject: Re: [ppiindia] Panglima Ambil Alih Komando 03/04/2005 01:32 AM Please respond to ppiindia Selama ALRI hanya bisa memperlihatkan show of force no problem. Jangan sampai ALRI harus memakai kekerasan sebab saya kira ALRI kapal2nya ada tetapi senjatanya melempem.Kita sekarang hidup dalam abad conferensi. Indoneisa harus menghadapi PBB selama keadaan belum menjadi defacto dan menentukan perbatasan2 dgn secara perundingan. Kalau kena ditampar kedaulatan akan hilang dan daerah sudah diambil secara de facto. Kalau armada Indonesia up to date tidak apa2 tetapi kalau hanya pameran kapal saja jangan sekali2 soq aksi. [Waktu Aceh ALRI melempem] Selama belum conflikt Indonesia masih menang - kalau sudah ditampar Indonesia tidak bersuara - lihat Timor - Timur kan hilang. Andreas RM Danardono HADINOTO <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Kamis, 03 Mar 2005, Panglima Ambil Alih Komando DPR Mendukung, TNI Tempatkan 5 KRI di Laut yang Diklaim Malaysia JAKARTA - TNI semakin memperkuat armadanya di Laut Sulawesi, wilayah kaya cadangan minyak yang diklaim Malaysia itu. Dua kapal menyusul ke zona perbatasan lintang utara tersebut, yakni KRI Karel S. Tubun dan KRI Tongkol. Hal itu menambah kekuatan tiga KRI yang sejak awal pekan ini mondar-mandir menjaga kedaulatan Merah Putih. Bahkan, seorang perwira TNI-AL menjelaskan, komando gerak kapal TNI- AL di perbatasan yang berpotensi konflik tersebut diambil alih langsung Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. "Masalah ini sangat serius. Para pemimpin TNI terus melakukan rapat untuk membahas berbagai kemungkinan," ujar perwira yang tak mau disebutkan namanya itu. Endriartono yang ditemui tak mau berkomentar banyak tentang ketegangan di laut yang kaya minyak tersebut. Panglima tampak enggan berkomentar seputar kasus ini. "Tanyakan ke Menhan saja," ujarnya. Saat ditanya soal unjuk kekuatan TNI, dia juga tak mau berkomentar. "Nggak ada unjuk kekuatan. Ngapain unjuk kekuatan? Dia (Malaysia, Red) udah tahu kok," tegasnya sambil mempercepat langkah menuju mobilnya setelah menghadiri pertemuan tertutup dengan Pansus Poso DPR tadi malam. Namun, dalam raker dengan komisi I pada Senin lalu, Endriartono sempat mengeluarkan sinyal bahwa pihaknya siap konflik terbuka dengan Malaysia supaya beberapa wilayah perbatasan seperti Laut Sulawesi tidak terus-menerus menjadi ajang eksplorasi serta eksploitasi. Statemen tersebut dia lontarkan menanggapi pertanyaan anggota Komisi I dari FPAN, Djoko Susilo. Djoko menanyakan soal langkah-langkah yang dilakukan TNI atas beberapa insiden yang terjadi di sekitar Laut Sulawesi. Saat itu, panglima TNI juga meminta komitmen penuh dari DPR. Jangan sampai saat ini didorong-dorong untuk tegas mengerahkan armada, namun nanti disalahkan dan disudutkan bila sudah terjadi konflik. "Tolong, dukung kami. Jangan nanti dituduh main embat kapal negara lain sembarangan," ungkapnya DPR Beri Dukungan Sementara di gedung DPR, para politisi bereaksi keras setelah mendapat kabar Malaysia mengklaim batas wilayah laut RI. Sejumlah anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan kemarin meminta menanyakan hal itu kepada Menhan Juwono Sudarsono. Sebagian besar anggota Komisi I mendukung langkah TNI-AL supaya Malaysia tidak seenaknya main klaim wilayah. Anggota Komisi I dari FPG Afifuddin Thaib malah menyarankan Menhan Juwono menambah kekuatan TNI-AL di laut. Menurut dia, unjuk kekuatan armada militer RI di Laut Sulawesi diharapkan membuat Malaysia menyadari bahwa klaim mereka sangat menyinggung rasa kedaulatan RI. "Malaysia seolah tidak menghargai kita. Kalau dibiarkan terus, bisa- bisa Blok Ambalat benar-benar mereka kuasai. Kalau perlu, jangan hanya tiga atau lima kapal. Sepuluh kapal sekalian," ujarnya. Anggota FPG lainnya, Slamet Effendy Yusuf, mengingatkan perlunya pemerintah Indonesia melakukan langkah diplomatik lebih konkret dengan pemerintah Malaysia, dibanding hanya menyampaikan protes keras atau unjuk kekuatan atas pemberian hak konsesi eksplorasi minyak di Blok Ambalat oleh Petronas kepada Shell. "Malaysia pernah menyatakan bahwa pemberian konsesi itu merupakan kelanjutan dari kemenangan mereka atas Indonesia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, masak hal ini akan dibiarkan begitu saja? Di mana kehormatan kita?" tanyanya. Anggota FPDS Jeffrey Johannes Massie mengatakan, Indonesia harus menunjukkan kemampuannya menjaga wilayah kepulauan dari upaya pencaplokan oleh negara tetangga. Dia bahkan meminta pemerintah menyiagakan kapal-kapal tangguh di berbagai pangkalan di sekitar Laut Sulawesi. Ketua FPKS Untung Wahono mendukung saran Jeffrey. Namun, menurut dia, semua insiden yang terjadi di Laut Sulawesi juga harus segera diklirkan oleh kedua negara. Beberapa insiden yang terjadi baru-baru ini, antara lain, kasus pengejaran dan penembakan sebuah kapal nelayan Indonesia jenis trawl oleh kapal perang TLDM (Tentara Laut Diraja Malaysia) Sri Melaka 3147. Peristiwa itu terjadi pada 7 Januari lalu. Kemudian, Marin Laut (sebutan AL Malaysia) menangkap dan menyiksa karyawan PT Asiha Samudera yang sedang memperbaiki lampu suar sebagai rambu laut di Karang Unarang. Padahal, daerah di sebelah timur Pulau Sebatik itu berada di luar batas klaim Malaysia. Pulau Sebatik sendiri terletak di sebelah utara Kalimantan Timur. Pulau ini diduga mempunyai kandungan minyak yang cukup besar. Indonesia telah membuka sejumlah blok migas di wilayah itu. Di antaranya Blok Simenggaris, Blok Bengara I dan II, Blok Bangkudulis, Blok Tarakan, Blok Sembakung, dan Blok Bukat. Insiden paling baru terjadi Sabtu pekan lalu. Ketika itu, sebuah pesawat militer Malaysia Lnad Based Maritime Aircraft jenis 4 Beechcraft B 200 T Super King berani memasuki wilayah perairan Indonesia sejauh tiga mil dan mendekati KRI Wiratno yang sedang berpatroli di sana. Di Laut Sulawesi, tepatnya di perairan sebelah timur Pulau Kalimantan, yang diklaim Malaysia itu, terdapat lokasi kegiatan eksplorasi minyak dan gas yang selama ini diperebutkan pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Lokasi migas itu terbagi dalam dua blok, yakni Blok East Ambalat dan Blok Ambalat. Pengelolaan kedua blok tersebut diserahkan Indonesia kepada investor asing melalui sistem kontrak bagi hasil, 75 persen untuk pemerintah dan 25 persen untuk kontraktor. Blok East Ambalat dengan luas 4.175 kilometer persegi itu dikelola Unocal Indonesia Ventures Ltd sejak Desember 2004, sedangkan Blok Ambalat dikelola kontraktor migas asal Italia sejak 1999. Pemerintah RI sendiri telah memberikan konsesi blok minyak di kawasan timur Kalimantan tersebut kepada berbagai perusahaan minyak sejak 1967 dengan dibukanya wilayah kerja yang dikelola Total Indonesia untuk Blok Bunyu. Wakil Ketua Komisi I dari FPDIP Sidarto Danusubroto mengungkapkan, meski kemampuan armada perang kita sangat memprihatinkan karena keterbatasan anggaran, pelanggaran wilayah perbatasan oleh negara tetangga -yang sudah sering terjadi- jangan dibiarkan terus. Pelanggaran tersebut, kata dia, tidak hanya terjadi di perairan, tapi juga di wilayah udara. Menurut dia, perlu ada suatu terobosan untuk menyikapi pelanggaran seperti itu. Misalnya, birokrasi komando. "Bayangkan saja, untuk mengidentifikasi objek, seperti menanyakan siapa dan dari mana, patroli kita sering dicuekin. Mungkin, untuk tindakan tegas, seperti menembak, tidak perlu minta sampai izin lagi ke Jakarta," jelasnya. Anggota lain dari Komisi I yang juga melontarkan dukungan atas gelar kekuatan militer Indonesia di Laut Sulawesi itu adalah Yudi Chrisnandy dan Happy Bone Zulkarnain. Keduanya dari FPG. Namun, mereka menyayangkan lemahnya kemampuan armada TNI-AL sehingga hanya dipandang sebelah mata oleh negara luar. Seperti diberitakan, TNI-AL sejak Senin lalu memulai operasi gelar kekuatan di Laut Sulawesi dengan mengerahkan tiga armada kapal perangnya, yaitu KRI Rencong, KRI Nuku, dan KRI Wiratno. Kemarin, Komando RI Kawasan Timur (Koarmatim) baru saja memberangkatkan KRI Tongkol dan KRI Karel Satsuit Tubun dari pangkalannya di Dermaga Ujung, Surabaya, ke Laut Sulawesi untuk memperkuat tiga KRI lain, yang telah lebih dulu berpatroli di sana. Satsuit Tubun merupakan KRI berukuran besar dengan peralatan relatif lebih canggih dibandingkan dengan empat KRI lain. Dalam tanggapannya, Menhan Juwono Sudarsono tidak secara terang- terangan menyatakan persetujuannya atas berbagai desakan anggota komisi I tersebut. Tapi, dia menekankan bahwa salah satu tugas pertahanan negara adalah melindungi daerah perbatasan dan mengamankan sumber daya alam (SDA), termasuk di bidang energy security. Mantan Wagub Lemhanas itu malah mengungkapkan kesepakatannya dengan anggota Komisi I DPR bahwa TNI- AL harus lebih didongkrak lagi kualitas teknologi, kemampuan prajurit, dan armadanya. "Ada 4.500 kilometer laut dari Sabang sampai Merauke dan 80 ribu kilometer panjang garis pantai yang harus dipantau dan diamankan oleh TNI. Sementara armada dan kemampuan persenjataannya terbatas. Singapura saja yang luasnya hanya 45 kilometer punya anggaran sampai USD 4 miliar," ujarnya pendek. Namun, dalam dua kali kesempatan wawancara dengan wartawan, yaitu di sela rehat dan di akhir raker, Juwono akhirnya memberikan keterangan gamblang seputar keberadaan sejumlah armada kapal perang di perairan perbatasan Laut Sulawesi. Dia mengakui, pengerahan beberapa KRI ke Laut Sulawesi sejak awal pekan ini bukan lagi sekadar patroli rutin pengamanan laut biasa. Tapi, sudah berstatus unjuk kekuatan akibat keadaan mendesak. Keadaan mendesak yang dimaksud Juwono adalah mencuatnya kasus pemberian konsesi minyak (production sharing contracts) di Laut Sulawesi -perairan sebelah timur Pulau Kalimantan- oleh Petronas kepada perusahaan minyak Shell yang dilakukan 16 Februari lalu. Terlebih, praktik itu diprotes keras secara resmi oleh Indonesia melalui Departemen Luar Negeri. Menurut Juwono, yang dilakukan TNI-AL saat ini adalah suatu bentuk naval diplomacy. Unjuk kekuatan maritim dan gelar pasukan di Laut Sulawesi itu diharapkan bisa membuat segan Malaysia. Pada akhirnya, upaya diplomatik yang sedang dan akan dilakukan pemerintah RI terhadap pemerintah Malaysia bisa semakin mulus. "Tuntutan diplomatik berupa kekuatan kata-kata baru berbobot kalau didukung juga dengan gelar kekuatan nyata. Tentu secara proporsional," bebernya. Mantan Dubes RI di Inggris itu mengatakan, upaya diplomatik untuk menghentikan manuver Malaysia di perairan Indonesia akan langsung dipimpin Menteri Luar Negeri Nur Hasan Wirajuda begitu menuntaskan kunjungan kerjanya dari India. Juwono sendiri mengaku, untuk sementara, belum bisa mengambil inisiatif apa pun dalam persoalan itu karena semua hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri penjurunya adalah Deplu. "Jadi, kita tunggu saja Pak Menlu kembali. Deplu ujung tombak penyelesaian hal ini." (arm) *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT --------------------------------- Yahoo! Groups Links To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/