http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail&id=4712
Menhan Diprotes DPR Sabtu, 26 Mar 2005, Karena Beberkan Nilai Anggaran Operasi Ambalat Rp 5 Triliun JAKARTA - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kini menghadapi hari-hari sulit. Selain menghadapi persoalan internal di Dephan karena keberaniannya menolak usul pejabat eselon I yang ingin meremajakan mobil dinasnya, kini Juwono menuai protes dari para anggota Komisi I DPR. Protes para politisi Senayan itu tidak terkait mobil dinas itu, tapi menyangkut masalah pengungkapkan dana tambahan untuk operasi Ambalat. Sejumlah anggota Komisi I DPR menyatakan keberatannya kepada Juwono yang begitu saja membeberkan akan ada tambahan dana Rp 5 triliun untuk operasi TNI. Apalagi, sebagian besar dana itu dialokasikan untuk membiayai operasi militer di perairan Blok Ambalat. Anggota Komisi I Djoko Susilo (FPAN, dapil Jatim I) menilai, Juwono telah melanggar kesepakatan antara Panitia Anggaran DPR, Pokja Pertahanan Komisi I DPR, dan Dephan. Ketiga pihak telah sepakat merahasiakan besaran usul anggaran tambahan untuk pengembangan kekuatan TNI itu, termasuk berbagai alternatifnya. Sikap protes juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi I Effendy Choirie (FKB, dapil Jatim IX). "Jumlah anggaran belum boleh disampaikan kepada masyarakat karena ketiga pihak belum sepakat. Lagi pula, Malaysia jangan sampai tahu dulu ada kenaikan anggaran. Kalau ada yang membocorkan, ya artinya melanggar kesepakatan," tegasnya kepada koran ini kemarin. Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, Rabu lalu, setelah mengikuti Rakor Polhukam, Juwono kepada wartawan mengungkapkan bahwa pemerintah mengusulkan penambahan anggaran 2005 untuk TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Lauat Rp 5 triliun. Sebagian anggaran itu digunakan untuk membiayai kegiatan TNI di Ambalat. Effendy tidak menjelaskan lebih jauh konsekuensi yang akan diterima Juwono karena membeberkan rahasia dana pertahanan itu kepada pers. Yang pasti, menurut dia, Dephan memang mengajukan secara khusus anggaran untuk operasi TNI di Ambalat. Tapi, usul itu belum bisa dibahas DPR karena operasi militer di Ambalat baru inisiatif pemerintah. DPR belum memberikan kesepakatan secara resmi dan tertulis atas penggunaan dan gelar kekuatan TNI di Ambalat. Meskipun sejumlah anggota komisi I sudah mendukung inisiatif itu. "Seharusnya, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi memanggil presiden dalam forum rapat konsultasi untuk menjelaskan operasi militer Ambalat. Kalau disepakati, anggaran yang diajukan bisa disetujui. TNI bisa cepat-cepat membeli rudal, roket, atau bom," jelasnya. Effendy mengungkapkan, nilai Rp 5 triliun yang disebutkan Juwono hanya satu di antara sekian banyak alternatif anggaran pengembangan TNI dan operasi militer di Ambalat. Dia menolak merinci besaran alternatif itu dengan alasan masih rahasia. Tapi, sumber koran ini di DPR mengungkapkan bahwa alternatif besaran anggaran tambahan untuk TNI, antara lain, paket Rp 1 triliun, paket Rp 5 triliun, dan paket Rp 23 triliun. Kalau disetujui, anggaran tersebut akan masuk paket APBN Perubahan atau dana darurat. Kepala Dinas Penerangan TNI-AU Marsekal Pertama Sagoem Tamboen pernah mengungkapkan bahwa pada 2005, pihaknya menyampaikan usul penambahan alutsista (alat utama sistem persenjataan). Yang mendesak, misalnya, enam unit pesawat tempur Sukhoi, suku cadang pesawat angkut Hercules C-130, maritime aircraft sebagai pesawat intai, penambahan pesawat latih Wing B, dan beberapa unit radar. Kepala Dinas Penerangan TNI-AL Laksamana Pertama Abdul Malik Yusuf mengatakan, beberapa alutsista yang dibutuhkan, antara lain, kapal selam, rudal, dan beberapa kapal cepat. Reaksi Kalla Sementara itu, sumber kuat koran ini di Dephan mengungkapkan, usul anggaran operasi TNI di Ambalat masuk ke Komisi I DPR tersebut tanpa sepengetahuan Menhan Juwono Sudarsono. Tapi, itu disampaikan salah seorang pejabat eselon I yang sebentar lagi diganti. Masuknya usul penambahan anggaran itu membuat Wapres Jusuf Kalla berang. Kalla memerintah Juwono supaya mengingatkan bawahannya itu. Mengapa Wapres berang? "Sebab, permintaan kenaikan anggaran ke Komisi I DPR menyalahi prosedur. Seharusnya itu diajukan ke Depkeu terlebih dahulu. Wapres bertanya-tanya, apa ada broker anggaran?" terang sumber yang meminta nama dan jabatannya tidak dikorankan. Sumber koran ini mewanti-wanti supaya nama pejabat eselon I yang disebutkan tidak diungkap dahulu di koran. Sebab, saat ini hubungan Menhan dengan sejumlah Dirjen sedang renggang. Apalagi sejak pembatalan rencana pembelian mobil dinas baru terkuak ke publik. Juwono sendiri dikabarkan bakal mendiamkan saja surat desakan klarifikasi dari Sekjen Dephan Suprihadi yang diteken sejumlah pejabat eselon I pada Kamis lalu. Sejak Juwono kembali memimpin Dephan, kata sumber itu, jajaran pejabat eselon I merasa gerah. Mereka tidak lagi "bebas" bermain dan melakukan pengadaan barang/jasa yang kental dengan indikasi mark up. Selama ini pejabat eselon II dan eselon III sudah lama jenuh atas manuver para Dirjen itu. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka benar-benar memanfaatkan peluang nonaktifnya Menhan sebelumnya, Matori Abdul Djalil. "Beberapa pejabat eselon I tinggal nunggu ditangkap. RI I dan RI II sudah tahu kasus-kasusnya," urai sumber itu. Khawatir Lawan Tahu Angota Komisi I DPR dari FPG Happy Bone Zulkarnain pun meyayangkan terungkapnya rencana anggaran pertahanan Rp 5 triliun dan dana pertahanan Ambalat. Menurut dia, rencana itu seharusnya tak dibuka ke publik hingga pembahasan dan persetujuan antara pemerintah dan DPR matang. "Ini kan menyangkut kepentingan strategis. Kalau diketahui secara luas, nanti kurang secure (aman,Red)," kata Happy kepada koran ini kemarin. Kepentingan strategis untuk mempertahankan wilayah itu, menurut Happy, seharusnya bersifat rahasia (confidential). Lawan tidak selayaknya mengetahui dengan mudah. "Kalau lawan tahu, mereka bisa meningkatkan anggarannya dan persiapan lebih matang," ujarnya. Departemen Pertahanan (Dephan), lanjut Happy, seharusnya membuat perencanaan matang. Saat ini, Indonesia tak bisa hanya mengandalkan militer yang lemah. Namun, harus memperkuatnya dengan strategi diplomasi. Dia mengakui, anggaran yang diajukan Dephan untuk pertahanan dan Ambalat memang cukup tinggi. Jumlahnya triliunan rupiah. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR mengenai anggaran tersebut. "Belum ada tambahan sepeser pun. Satu triliun saja belum ada. Kalau ada, harus bicara dengan Depkeu," ujarnya. Dalam pembicaraan DPR dengan Dephan beberapa waktu lalu, lanjut Happy, DPR memang meminta Dephan membuat perencanaan strategis untuk perang. Meskipun saat ini tingkat intensitas konflik masih rendah (low intensity conflict). "Peningkatan perencanaan strategis itu, mau tak mau, harus diperlihatkan dengan alutsista. KArena itu, DPR minta perencaaan strategis itu," urainya. (arm/nur) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
