Menanti ”Judicial Review” APBN
--------------------------------------------------------------------------
Senin, 04 April 2005
O P I N I No. 4965
Halaman Utama
Tajuk Rencana
Nasional
Ekonomi
Uang & Efek
Jabotabek
Nusantara
Luar Negeri
Olah Raga
Iptek
Hiburan
Feature
Mandiri
Ritel
Hobi
Wisata
Eureka
Kesehatan
Cafe & Resto
Hotel & Resor
Asuransi
Otomotif
Properti
Promarketing
Budaya
CEO
Opini
Foto
Karikatur
Komentar Anda
Tentang SH
Menanti ”Judicial Review” APBN
Oleh
Sulistiono Kertawacana
Banyak kalangan kecewa atas sikap pemerintah yang tidak menyambut
baik tawaran debt moratorium (penundaan pembayaran utang) pascabencana tsunami
di Aceh. Padahal gagasan itu diluncurkan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder
selaku salah satu negara kreditor dan didukung Inggris, Italia, Jepang, Kanada,
dan Prancis. Kita mungkin gusar atas sikap pemerintah RI yang tak melakukan
upaya sama sekali terhadap peluang emas senilai minimal Rp 20 triliun sampai Rp
25 triliun pada tahun 2005 itu.
Awalnya pemerintah ragu meminta debt moratorium pada negara
kreditor dengan alasan khawatir akan menurunkan peringkat utang Indonesia
sebagaimana dinyatakan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas Sri Mulyani. Pendapat ini disangkal lembaga pemeringkat utang
internasional yang menyatakan permohonan debt moratorium RI tidak akan
menurunkan peringkat utangnya.
Komentar yang semakin mengukuhkan Indonesia tidak memerlukan
moratorium lebih tegas dikemukakan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie.
Menurutnya, Indonesia tidak butuh moratorium utang karena kondisi anggaran
cukup aman dengan adanya komitmen pinjaman dan hibah dari CGI senilai US$ 5,1
miliar. Dan ternyata dampak ekonomi dari tsunami bisa diantisipasi (Bisnis
Indonesia 7/2/05). Benarkah demikian? Mari kita teliti alokasi APBN 2005.
Dalam APBN tahun 2005 dialokasikan untuk pembayaran utang berjumlah
Rp 110,8 triliun (25,% dari belanja negara yang jumlahnya Rp 441,61 triliun)
atau 29,33% dari pendapatan negara.
Pendidikan dan Kesehatan
Pembayaran utang terdiri dari (i) bunga utang dalam negeri Rp 38,84
triliun, (ii) bunga utang luar negeri Rp 25,14 triliun, dan (iii) cicilan pokok
utang luar negeri Rp 46,84 triliun. Pembayaran utang merupakan komponen
terbesar dari defisit anggaran 2005 yang berjumlah Rp 63,73 triliun.
Utang luar negeri (ULN) baru yang akan diterima pemerintah Rp 26,64
triliun, sedangkan pembayaran ULN Rp 71,98 triliun.
Untuk itu, selama ini pemerintah terus mengurangi alokasi pos
belanja negara untuk berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan dan
pelayanan umum.
Artinya, APBN lebih mengutamakan pembayaran utang dengan
mengabaikan peme-nuhan hak-hak rakyat yang dijamin konstitusi.
Lantas apa yang bisa dilakukan masyarakat jika tekanan politik
tidak bisa mengubah kebijakan pemerintah yang tak kuasa menolak tekanan
internasional? Dengan melihat produk hukum APBN dalam bentuk UU, maka upaya
hukum yang tepat adalah mengajukan Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi
(MK) terhadap APBN yang dinilai tidak berpihak pada hak-hak konstitusi rakyat.
Berdasarkan Pasal 24C (amendemen) UUD 1945 diatur bahwa MK
berwenang, di antaranya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji UU (termasuk APBN) terhadap UUD. MK
sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) akan menilai apakah
APBN dengan potret sebagaimana di atas mencerminkan keberpihakan pemerintah
terhadap hak-hak konstitusi rakyat Indonesia.
Apakah alokasi APBN yang jauh lebih besar untuk pembayaran utang
ketimbang untuk alokasi pendidikan dan kesehatan tidak bertentangan dengan UUD
1945? Apalagi upaya pemerintah meminta debt moratorium kepada kreditor sangat
tak memadai.
Tidak Didikte
Setidaknya ada beberapa hak konstitusi rakyat yang dijadikan dasar
untuk me-review APBN. Satu, berkaitan dengan anggaran di sektor pendidikan.
Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menetapkan negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Dua, berkaitan dengan anggaran sektor kesehatan dan pelayanan umum.
Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menetapkan negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk
fasilitas pelayanan umum yang layak, sehingga setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Jika MK menilai APBN 2005 tidak berpihak pada hak-hak konstitusi
rakyat Indonesia dan menyatakan APBN 2005 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga
memerintahkan pemerintah untuk merevisi APBN. Putusan MK akan memaksa
pemerintah menegosiasi ulang dengan kreditor (termasuk meminta debt moratorium
dan rescheduling pembayaran utang).
Jika itu yang terjadi, tentu saja negara kreditor akan
menghormatinya. Putusan MK akan memperkuat posisi tawar pemerintah RI di
hadapan negara-negara kreditor.
Sebab, alasan yang mendasari negosiasi adalah menjalankan putusan
MK RI selaku penjaga dan penafsir tunggal konstitusi RI. Ini terkait dengan
sensitifitas kedaulatan sebagai bangsa yang memiliki konstitusi dan terhadap
ini, negara kreditor pasti memakluminya.
Sudah saatnya kita merencanakan APBN secara berdaulat, tanpa
mengurangi niat untuk melunasi utang. Sebab, yang berkehendak dan
bersungguh-sungguh membangun bangsa ini adalah kita sendiri.
Selayaknya, APBN tidak didikte oleh pihak manapun yang
mengesampingkan kepentingan nasional. Kita harus mengutamakan peningkatan
kualitas sumber daya manusia Indonesia – yang sangat merosot dibandingkan
dengan negara berkembang lainnya - melalui keberpihakan pada sektor pendidikan
dan kesehatan.
Penulis adalah advokat anggota Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia.
Copyright © Sinar Harapan 2003
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
