Media Indonesia Senin, 25 April 2005
Deklarasi Kongres Umat Islam Rizal Panggabean; Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM, Yogyakarta SEPERTI direncanakan, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) yang berakhir minggu lalu berakhir dengan penyampaian rekomendasi. Sebagai tuntutan dari sebagian wakil umat Islam terhadap sistem politik Indonesia, deklarasi tersebut dapat dibedakan kepada dua. Sebagian dari tuntutan itu sudah atau sedang ditangani pemerintah dan karenanya tampak seperti dukungan kepada langkah dan kebijakan pemerintah. Sebagian yang lain, yaitu yang menyangkut Islam sebagai solusi dan penerapan syariat Islam, sangat problematis dan belum dipikirkan masak-masak. Beberapa rekomendasi tampak terkait dengan peristiwa semasa seperti, seperti rekomendasi supaya pemerintah mengambil prakarsa aktif dalam memperkuat solidaritas Asia Afrika dan memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil dan bermartabat. Juga ada rekomendasi yang meminta pemerintah menyelesaikan masalah Ambalat secara damai 'atas dasar ukhuwah islamiyah'. Tuntutan semacam ini tentu saja akan diperhatikan oleh pemerintah yang menjadi sasaran tuntutan. Malahan, dalam kenyataannya pemerintah sedang melakukannya ketika deklarasi disampaikan. Begitu pula tuntutan lain yang mendesak pemerintah supaya menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang disebut secara khusus adalah korupsi (risywah), eksploitasi sumber daya alam, perusakan lingkungan, dan illegal logging. Pada garis besarnya, pelanggaran-pelanggaran ini juga sudah menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah juga sudah memenuhi tuntutan lain deklarasi, yaitu desakan supaya pemerintah mendukung pembebasan Masjidil Aqsa dari cengkeraman kaum zionis dan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Palestina. Dengan kata lain, beberapa rekomendasi dari Kongres Umat Islam di atas lebih tepat dipandang sebagai dukungan terhadap beberapa langkah yang telah diambil pemerintah. Akan tetapi, ada beberapa tuntutan yang perlu dipenuhi pemerintah secara lebih serius, misalnya supaya pemerintah bersungguh-sungguh melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya di dalam negeri. Tentu saja, tuntutan yang paling menarik adalah yang menyangkut penerapan syariat Islam di Indonesia. Rekomendasi pertama dari empat belas rekomendasi yang dikeluarkan KUII meminta supaya syariat Islam dijadikan sebagai 'solusi dalam mengatasi berbagai macam problematika bangsa'. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah di Nanggroe Aceh Darussalam didesak supaya mempercepat pelaksanaan syariah Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Juga ada rekomendasi supaya sistem ekonomi syariat menjadi bagian dari sistem ekonomi nasional bersamaan dengan sistem ekonomi konvensional yang dikenal selama ini. Bahkan, sehubungan dengan hukum pidana, ada rekomendasi yang meminta supaya pasal-pasal yang menyangkut perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dimasukkan ke dalam KUHP yang direvisi. Dengan kata lain, ada tuntutan supaya hukum pidana Islam dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional. Deklarasi KUII di atas, serupa tuntutan-tuntutan sebelumnya di bidang pemberlakuan syariat Islam, memperlihatkan adanya asumsi bahwa reformasi masyarakat Islam atau islamisasi dapat berlangsung dengan hukum, institusi dan instrumen negara. Pendekatan yang bersifat top-down dan yang menggunakan alat-alat negara dipandang akan efektif. Apabila negara dan aparatnya menegakkan syariat Islam, persoalan-persoalan bangsa akan selesai. Pandangan mengenai Islam sebagai solusi sudah sering diutarakan di Indonesia dan di negeri-negeri muslim lainnya. Akan tetapi, ada dua persoalan pelik di sini yang tidak pernah diperhatikan secara sungguh-sungguh termasuk oleh para peserta KUII. Yang pertama adalah masalah cara dan prosedur. Bagaimana menjadikan syariat Islam sebagai solusi bagi masalah-masalah bangsa? Seandainya pun pemerintahan SBY sependapat dengan gagasan Islam sebagai solusi, masih ada masalah yang tidak terjawab yaitu bagaimana memenuhi tuntutan yang mengharuskan perubahan drastis dalam tatanan konstitusional yang ada. Apakah tuntutan itu akan direalisasikan melalui proses legislatif di DPR, atau apakah presiden dengan cara yang tidak hanya top down, tetapi juga otoriter akan menetapkan pemberlakuan syariat Islam? Yang kedua adalah masalah substansi atau materi. Pada saat ini, persoalan konstitusional yang timbul dari pemberian otonomi khusus kepada Provinsi NAD, terutama yang mencakup penerapan syariat Islam, belum pernah dibicarakan dan ditangani secara sungguh-sungguh. Begitu pula halnya dengan peraturan daerah syariat yang dibuat beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Konflik peraturan daerah ini dengan undang-undang yang lebih tinggi belum dibicarakan apalagi diselesaikan. Malahan pemerintah pusat, yang menjadi sasaran tuntutan penerapan syariat, pernah mengeluarkan perintah supaya peraturan-peraturan daerah tersebut dicabut. Kalau tidak, pemerintah pusat mengancam akan membatalkannya. Fakta ketidakseriusan KUII menjawab kedua persoalan di atas menunjukkan bagaimana deklarasi KUII tidak lebih dari serangkaian statement yang sangat menyederhanakan dan bercirikan wishful thinking serupa dengan mengharapkan orang miskin akan berubah menjadi orang kaya hanya dengan berharap. Penerapan syariat Islam, sebagaimana tampak dari pengalaman negeri-negeri muslim, bukanlah masalah sederhana. Masalah yang timbul sehubungan dengan kebebasan beragama, status dan posisi perempuan, dan warga negara bukan muslim bisa menimbulkan ketegangan politik yang berlarut-larut dan tidak dapat dipecahkan. Beberapa negeri muslim, seperti Sudan, Mesir, Pakistan, dan Nigeria telah dihadapkan kepada konflik antarkomunitas keagamaan yang tidak dapat diselesaikan pemerintah (apalagi kalangan ulama) dengan damai dan bermartabat. Selain itu, di kalangan ulama sendiri masih terjadi perdebatan sengit mengenai apa yang dimaksud dengan syariat dan bagaimana bentuk konkretnya. Ketiadaan rumusan syariat yang jelas tentunya sangat potensial menimbulkan konflik internal di kalangan umat Islam sendiri. Perbedaan internal di kalangan umat Islam, yang sering ditindas oleh retorika ukhuwah islamiyah yang tampak juga mewarnai KUII, jarang sekali dipahami, apalagi diterima sebagai kenyataan historis dan sosiologis. Tuntutan implisit di dalam deklarasi yang menyangkut penerapan hukum pidana Islam atau hudud juga akan menimbulkan polemik antara kelompok-kelompok yang menyetujui penerapan syariat dan para penentang mereka. Bahkan, dibandingkan dengan hukum kekeluargaan seperti nikah, talak, cerai dan rujuk yang telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, hudud paling efektif menimbulkan polarisasi di masyarakat muslim dan polarisasi antara masyarakat muslim dan bukan muslim. Siapa pun yang memerintah Indonesia, polarisasi seperti ini pasti sangat mahal dan berisiko tinggi sehingga akan dihindari jauh-jauh. Dengan demikian, kelemahan mendasar dalam pembicaraan mengenai syariat Islam di Indonesia sejauh ini adalah bahwa pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan cenderung menyederhanakan persoalan. Pandangan-pandangan yang belum teruji mengenai keistimewaan syariat Islam dikemukakan dengan penuh keyakinan. Tidak ada petunjuk atau isyarat kehati-hatian dalam membicarakan substansi syariat Islam tersebut dan prosedur penerapannya dalam sistem negara yang besar, majemuk, dan kompleks serupa Republik Indonesia. KUII juga belum menunjukkan keseriusan berdialog dengan kerumitan-kerumitan masalah dalam kondisi manusia dan masyarakat Muslim masa kini.*** [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
