http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=175245
Jumat, 10 Juni 2005,
Dana Taktis nan Fantastis
Gede Eka Suryatmaja *
"Seluruh institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki dana
nonbujeter yang sering disebut dana taktis," demikian pernyataan mantan calon
wakil presiden Salahuddin Wahid.
Lebih lanjut dikemukakan, praktik semacam itu lazim terjadi di seluruh instansi
pemerintah pusat dan daerah, serta tidak tertutup kemungkinan KPUD di seluruh
Indonesia memiliki dana taktis tersebut. Penyebabnya ialah terbatasnya anggaran
pemerintah, sehingga institusi pemerintah mencari sendiri anggaran di luar
bujet resmi.
Penyimpangan yang lazim ini oleh banyak pihak disebut korupsi berjamaah atau
korupsi telah membudaya. Tentang dana taktis ini dapat ditelusuri menurut
sumber dan penggunaan dananya.
Sistem Anggaran
Sebelum diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja (ABK) secara utuh, dapat
dipastikan terdapat sejumlah kegiatan yang tidak cukup anggarannya. Ini
mengingat anggaran tahun berjalan suatu instansi pemerintah hanya dinaikkan
sekitar 10 persen dari anggaran tahun sebelumnya tanpa memperhatikan kebutuhan
nyata setiap kantor.
Pengeluaran tersebut, di antaranya, biaya pemeliharaan, pembelian alat tulis
kantor (ATK), langganan listrik, telepon, dan air. Tiga yang terakhir ini
acapkali berdampak menjadi piutang tak tertagih bagi BUMN/D terkait. Pada
gilirannya kondisi tersebut mempengaruhi kinerjanya sehingga ada yang menderita
kerugian dalam jumlah yang tidak sedikit namun jarang diungkap secara terbuka.
Instansi pemerintah, baik sipil maupun TNI-Polri, sebagai pelayanan umum
masyarakat, pada satu sisi memang kecil kemungkinannya ditutup atau diputus
hubungan telepon, listrik, atau airnya hanya karena menunggak pembayaran
rekening tersebut.
Pada sisi lain, pimpinan unit kerja yang bersangkutan akan berusaha sedemikian
rupa untuk menanggulangi minimnya anggaran yang ada agar kemungkinan disegel
tidak menjadi kenyataan.
Juga ketika setiap kantor perlu tampil meriah menjelang hari-hari nasional,
khususnya menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak ada anggaran
khusus untuk itu. Anggaran ATK juga relatif kecil untuk mendukung kegiatan
kantor yang sebagian besar (memang) belum efisien.
Upaya yang dilakukan biasanya dengan mark up harga dalam pembelian alat-alat
sehari-hari, dan/atau membuat SPJ (surat perintah jalan) fiktif sebagaimana
sinyalemen Ajip Rosidi (Suara Pembaruan, 9 Mei 2005).
Ada pula yang mendapat dukungan dana dari rekanan seperti kasus KPU yang kini
disidik KPK. Uang "terima kasih" ini (lagi-lagi) dianggap wajar oleh mantan
Sekjen KPK Safder Yusacc, dengan alasan rekanan telah menikmati keuntungan yang
besar dari proyek pengadaan barang/jasa KPU.
Dana taktis KPU yang konon tidak hanya Rp 20 miliar itu memang fantastis.
Sebab, biasanya dana taktis suatu kantor hanya cukup untuk menutup kekurangan
anggaran rutin kantor.
Artinya, dana yang dihimpun tidak lebih dari kebutuhan untuk menutup kekurangan
anggaran kantor. Termasuk dalam hal ini untuk membayar honorarium tenaga harian
lepas untuk kebersihan kantor dan satuan pengamanan (satpam) yang tidak semua
kantor punya pegawai (negeri sipil) khusus untuk tugas-tugas tersebut. Dengan
demikian, tidak ada pejabat yang ikut menikmati dana taktis, apalagi sampai USD
105 ribu per orang.
Menjamu Tamu
Dalam banyak kasus, dana taktis acap disiapkan untuk menjamu tamu kantor,
padahal para tamu tersebut telah dibekali uang jalan, baik yang dibayar lump
sum maupun at cost. Termasuk dalam uang jalan ini biaya transportasi, uang
makan, uang penginapan, dan uang saku. Bagi pimpinan yang melakukan perjalanan
dinas juga dibayarkan uang representasi.
Ironisnya, justru pimpinan/pejabat dari kantor pusat yang acapkali bertamu ke
daerah ini yang uang jalannya utuh masuk kantong karena semua kebutuhannya
disiapkan oleh tuan rumah. Dari mana uangnya?
Lagi-lagi dana taktis jawabannya. Belum lagi tamunya kemudian dibelikan
oleh-oleh khas daerah itu. Masih untung tamunya tidak memberi isyarat agar ada
yang menemani tidur.
Berapa banyak dana taktis yang harus disiapkan kalau tamunya sedemikian rupa
banyaknya setiap rombongan dan frekuensinya juga hampir setiap bulan? Para
(mantan) pimpinan unit tentu punya cerita panjang tentang hal ini. Fantastis.
Dana taktis KPU bukan hanya fantastis dalam jumlah, tetapi juga mengalirnya
demikian jauh. Tidak hanya untuk menutupi kekurangan anggaran yang terbatas
serta menjamu para tamu yang berkunjung ke KPU, tetapi juga dibagi-bagikan
tunai secara proporsional di kalangan internal KPU serta ke DPR, BPK, dan
Departemen Keuangan. Oknum yang disebut terakhir ini mengaku menerima dan
mengembalikan ke KPK.
Beberapa orang juga sudah ada yang mengaku menerima dan sebagian yang lain
masih bungkam. Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin terpaksa mengakui kemudian dan
memang terbukti uangnya disimpan di rumah sebanyak USD 44.900 setelah
digelandang pulang oleh KPK.
Sisi fantastis lain dari dana taktis KPU adalah semua penerimaan dan
pengeluaran dicatat dengan rapi sedemikian rupa sehingga tidak sedikit yang
merasa sebagai uang halal yang layak diterima tanpa curiga sedikit pun ketika
menandatangani tanda terimanya karena lengkap dengan kop surat, stempel, dan
tanda tangan ketua KPU.
Disebut demikian karena umumnya dana taktis hanya dicatat dalam buku pintar
yang hanya diketahui pemegang uang dan pimpinan unit kerja dan penerimaannya
tanpa tanda tangan bukti penerimaan uang. Hanya ada saling percaya di antara
mereka berdua. Buku pintar ini bersifat rahasia dan acap dimusnahkan untuk
menghilangkan jejak.
*. Gede Eka Suryatmaja, auditor ahli madya. Bertugas pertama menangani kasus
korupsi sebagai ketua tim ketika masih berstatus calon pegawai negeri sipil.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
