http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=175642
Senin, 13 Juni 2005,
Demonstrasi Alam
Oleh M. Fathoni Mahsun *
Mungkin Indonesia memang belum benar-benar siap sebagai negara yang terbebas
atau minimal meninggalkan kemiskinan. Tidak usah repot-repot memburu data yang
valid untuk membuktikan hal itu.
Misalnya, data Bank Dunia menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 110 juta
lebih penduduk miskin. Busung lapar yang terjadi di depan mata kita saat ini
ditengarai sebagai penyakit khas negara miskin yang ada sejak zaman Belanda.
Jumlah penduduk miskin di negara ini tidak tanggung-tanggung, menyamai jumlah
penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja.
Terlepas dari itu, sebagai sesama warga negara Indonesia, kita harus turut
prihatin. Sebab, ternyata di tengah-tengah keglamoran sebagian masyarakat, yang
ramai-ramai mulai bisa mencicipi berbagai macam subsisdi kompensasi BBM, masih
ada saja yang terkena busung lapar atau maramus kwasiorkor karena gizi buruk.
Yakni, penyakit yang tidak lagi menjadi problem satu provinsi saja -karena
sebagian masyarakat yang kebetulan berada di provinsi lain mungkin merasa
terbebas dan tidak perlu terbebani memikirkan hal tersebut- tetapi sudah
menjadi penyakit nasional, yang penyebarannya merangsek ke seluruh provinsi di
Indonesia. Bahkan, mungkin terjadi di sekitar kita. Jadi, tak ada alasan untuk
tidak peduli.
Penyakit itu seakan-akan berteriak dengan lantang setelah teriakan
penyakit-penyakit lain, seperti polio dan kusta, kurang diperhatikan publik
Indonesia. Teriakan tersebut seakan berbunyi bahwa banyak hal mendasar di
Indonesia yang kurang teperhatikan.
Banyak kebutuhan primer masyarakat yang semestinya didahulukan pemerintah,
tetapi ternyata pemerintah lebih memprioritaskan hal-hal lain yang notabene
dapat mengangkat citra Indonesia di mata internasional serta hal-hal lain yang
hanya bersifat atributif, seperti peremajaan mobil pejabat, pembiayaan pemilu,
dan pilkada. Pemerintah berani membayar mahal untuk itu.
Masyarakat miskin memang berkali-kali menjadi tumbal di negeri ini. Mereka
sering menjadi korban karena dipandang tidak mempunyai bargaining position.
Nasibnya baru diperhatikan ketika ada kejadian fenomenal. Ironisnya, kalaupun
ada musibah, uluran tangan dari pemerintah hanya bersifat belas kasihan,
temporer, dan tidak permanen.
Nasib mereka belum dipandang sebagai hak yang harus diperjuangkan. Bayangkan
saja, pemerintah hanya mengalokasikan dana Rp 150 miliar untuk menanggulangi
gizi buruk di seluruh tanah air. Coba bandingkan dengan subisidi bank-bank
rekap yang mencapai Rp 70 triliun. Mana cerminan bahwa pemerintah akan
memperjuangkan nasib wong cilik sebagaimana digembor-gemborkan pada waktu
kampanye?
Lebih terperanjat lagi ketika ternyata musibah busung lapar terjadi di NTB,
yang notabene daerah penghasil padi. Memang dari kacamata medis, busung lapar
bukan karena kekurangan pangan. Bisa saja orang makan tiga kali sehari, tapi
terserang busung lapar. Penyakit tersebut bisa disebabkan rendahnya gizi yang
dikonsumsi.
Logika sederhananya, masyarakat NTB, yang daerahnya menjadi salah satu sentra
penghasil beras di Indonesia, ternyata tidak mampu menukar hasil sawah dengan
susu, ikan, bubur bayi, atau makan-makanan lain yang mengandung muatan makanan
standar.
Salah satu kecurigaan mengarah pada pertanyaan-pertanyaan, ke manakah hasil
panen mereka, apakah hanya cukup menutupi ongkos produksi saja? Lalu, bagaimana
kebijakan pemerintah tentang harga pupuk, harga jual hasil panen?
Sudahkah pemerintah memihak kepada rakyat? Kalau sudah, mengapa harus terjadi
busung lapar? Jika daerah yang menjadi lumbung padi saja bisa terserang busung
lapar, bagaimana daerah yang bukan lumbung padi?
Busung lapar bukan lagi hanya masalah kesehatan secara ansich, tetapi merupakan
penyakit politik, penyakit yang timbul karena kesalahan pemerintah mengambil
kebijakan.
Penyakit itu tidak akan timbul kembali -karena sudah pernah terjadi sebelumnya-
jika pemerintah serius melakukan langkah-langkah antisipasi dengan melakukan
kontrol kontinu dan konsisten agar tidak terjadi penyakit-penyakit serupa.
Namun sekali lagi, itu penyakit orang-orang miskin, orang-orang yang distigma
kurang memberikan konstribusi berarti bagi pembangunan. Untuk membuktikan hal
itu, kita bisa menengok pernyataan Menko Kesra Alwi Shihab yang mengatakan,
busung lapar pada sebagian anak-anak Indonesia adalah kecelakaan.
Tragis memang. Sebab, hal itu cenderung dianggap sebagai kejadian kebetulan,
spontan, dan numpang lewat saja serta terkesan sebagai kejadian yang tidak
melibatkan kekeliruan kebijakan pemerintah. Benar-benar tragis.
" M. Fathoni Mahsun, presiden BEM STKIP PGRI Jombang
"
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
