http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/15/opini/1817829.htm
Audit Biaya pada Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
Hasbullah Thabrany
KOMPAS 25 Mei 2005, halaman 10 dan 17 memuat dua berita kecil tentang Kuota
Askes yang membebani rumah sakit dan tentang Pemda DKI yang berutang Rp 32
miliar ke rumah sakit.
PADA minggu-minggu yang sama, DPR Komisi IX juga melakukan rapat kerja dan
rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak terkait membahas masalah jaminan
kesehatan keluarga miskin, baik langsung seperti yang dikerjakan oleh Askes
maupun yang tidak langsung seperti yang diberikan oleh rumah sakit publik (RSP).
Mengikuti dan mencermati berbagai berita dan argumen tentang pelayanan
masyarakat miskin ini, tampak jelas bahwa para pelaku tidak memiliki suatu
dasar (platform) berpikir dan bekerja yang sama. Sesungguhnya para pelaku
adalah aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang seharusnya sama-sama
berpikir dan menjalankan fungsi memberikan pelayanan kepada rakyat. Akan
tetapi, tampaknya para pelaku melihat dirinya sebagai pemilik suatu institusi
dan karenanya merasa dirugikan secara ekonomis oleh pelaku yang lain.
Askes mengeluh bahwa dana yang dimiliki, dari iuran pegawai negeri yang terlalu
kecil untuk menjamin pelayanan yang komprehensif dan dari iuran pemerintah
untuk masyarakat miskin yang hanya Rp 5.000 per jiwa per bulan. Padahal, sejak
dimulainya jaminan kesehatan masyarakat miskin, sudah banyak sekali kasus
kanker, bedah jantung, hemodialisa (cuci darah), dan lain-lain yang
menghabiskan biaya besar sekali untuk tiap orang.
Sebagai contoh, di Jawa Tengah selama Januari-Maret 2005 sudah ada 140 orang
miskin yang dibiayai untuk hemodialisa. Dengan dua kali hemodialisa saja per
minggu dengan biaya Rp 400.000 per kali, maka untuk Jawa Tengah saja dibutuhkan
dana Rp 448 juta sebulan. Padahal jumlah masyarakat miskin yang terdata belum
semua. Kasus kekurangan dana yang sama juga dikeluhkan untuk program asuransi
kesehatan pegawai negeri yang harus membayar operasi jantung yang di Jakarta
bisa menghabiskan Rp 150 juta per pasien.
Rumah sakit pusat maupun daerah mengeluh bahwa pembayaran oleh Askes,
berdasarkan tarif yang ditetapkan bersama oleh Menteri Kesehatan dan Menteri
Dalam Negeri, terlalu kecil. Besarnya tarif ini memang bukan usulan rumah sakit
dan karenanya pihak rumah sakit menyatakan bahwa mereka harus menerima tarif
yang ditetapkan Askes. Akibatnya, rumah sakit pemerintah (pusat maupun daerah)
mengeluh merugi atau harus mensubsidi Askes miliaran rupiah. Berita Kompas
tanggal 25 Mei halaman 17, misalnya, menyatakan bahwa Pemda DKI berutang Rp 32
miliar ke rumah sakit di Jakarta.
Jika diusut lagi, akhirnya para pelaku melemparkan lagi kesalahan kepada pihak
pemerintah yang tidak mengalokasikan dana yang cukup. Pihak departemen atau
dinas kesehatan akan melemparkan lagi masalah ini kepada pihak rumah sakit yang
tidak transparan, yang boros, yang moral hazard, dan sebagainya. Lucunya, semua
pelaku yang saling mengeluhkan satu dengan yang lainnya adalah aparat
pemerintah atau kuasi pemerintah, baik sebagai pegawai dinas kesehatan, rumah
sakit, Departemen Kesehatan, atau Askes. Tidak jelas apakah negara ini memang
sudah dikotak-kotakan seperti itu dengan masing-masing mempunyai hak dan
tanggung-jawab sendiri-sendiri yang lepas dari tanggung jawab bersama untuk
melayani rakyat.
Bagi masyarakat, sikap saling menyalahkan atau melempar tanggung-jawab tersebut
sungguh membingungkan. Masyarakat mengetahui bahwa semua pelaku adalah pihak
pemerintah dan rumah sakit sama-sama sudah mendapat gaji pegawai, dana alat,
dan bahan medis, serta keperluan administrasi lainnya dari APBN/APBD. Kalau RS
merugi dan harus mensubsidi jumlah dana sebanyak itu, dari mana RS pemerintah
tersebut mendapatkan dana untuk subsidi (istilah yang sesungguhnya tidak
tepat)? Logikanya, kalau rumah sakit bisa memiliki piutang Rp 32 miliar ke
pemda, atau mensubsidi selisih dana yang katanya seharusnya Rp 20.000 per orang
miskin per bulan, berarti RS pemerintah itu punya dana untuk menutupi kerugian
atau subsidi tersebut. Dari mana? Pernyataan merugi dan mensubsidi bisa jadi
dinilai oleh masyarakat atau pemeriksa bahwa rumah sakit tersebut kini memang
punya dana besar tetapi tidak tercatat.
Masalahnya sering kali apa yang diungkap sebagai rugi dan subsidi sesungguhnya
hanyalah hitungan di atas kertas dengan berbagai asumsi. Sering kali argumennya
adalah kalau dihitung atas dasar biaya satuan, tarif yang berlaku, dan berbagai
"kalau" lainya. Biaya satuan suatu pelayanan sangat tergantung dari berapa
besar biaya input yang dimasukan untuk menghitung biaya satuan tersebut.
Bukankah gaji dokter, gaji pegawai, pembelian alat, dan bahkan sebagian biaya
operasional sudah dibayar pemerintah! Sebagian obat sering kali diresepkan dan
ditebus oleh pasien atau dijamin terpisah di apotek! Lalu, di mana ruginya?
Biaya operasional termasuk jasa medis dan jasa paramedis, karena gaji pegawai
negeri yang relatif kecil, merupakan komponen yang diperhitungkan sebagai beban
rumah sakit selain biaya operasional lain untuk menutupi kekurangan anggaran
pemerintah. Rumah sakit adalah satu dari sedikit lembaga yang dibolehkan
membayar jasa medis atau jasa paramedis dari pendapatan operasionalnya. Di
lembaga atau aparat pemerintah lain, pemberian jasa atau uang insentif tersebut
digolongkan dalam kategori korupsi.
Yang menjadi masalah adalah tidak adanya standar tentang besaran jasa medis
atau jasa-jasa lain yang wajar yang dapat diterima karyawan dan manajemen rumah
sakit. Demikian juga dengan biaya operasional, yang tidak ada standarnya.
Apakah dokter spesialis di rumah sakit pemerintah yang menerima jasa medis
lebih dari Rp 50 juta sebulan, di luar gaji pegawai negerinya wajar? Hanya
rumah sakit dan dokter yang bersangkutan yang menilainya. Besaran jasa dan
biaya operasional yang ditetapkan sendiri oleh pihak rumah sakit inilah yang
menimbulkan perhitungan Askes atau pemda berhutang atau menerima subsidi rumah
sakit pemerintah. Besaran biaya operasional seperti listrik, bahan habis pakai
yang dibeli di pasar, dan bahan-bahan lain yang besarannya bisa dibandingkan di
pasaran dapat dengan lebih mudah ditetapkan standarnya atau dinilai
kewajarannya. Perbedaan asumsi biaya-biaya inilah, selain tingkat kelengkapan
alat serta jenis pelayanan, yang membedakan perbedaan persepsi antara rumah
sakit, Askes, dan pihak dinas kesehatan di berbagai daerah. Sudah dapat ditebak
bahwa di rumah sakit yang berada di kota besar, di mana tuntutan besaran jasa
medis dan jasa pegawai lainnya tinggi, rumah sakit mengklaim biaya satuan yang
besar dan merugi. Rumah sakit di kota kecil, yang jauh dari kota besar,
biasanya bisa menerima dan bahkan senang sekali dengan besaran penggantian
biaya Askes atau program pemerintah lain karena standar biaya satuan mereka
jauh lebih kecil. Kondisi ini menyebabkan banyak dokter tidak tertarik bekerja
di kota kecil. Oleh karena itu, harus ada standar yang adil atas besaran jasa
pegawai dan biaya operasional lain.
Sesungguhnya, di mata rakyat, semua pelaku adalah pemerintah. Askes, dinas
kesehatan, Departemen Kesehatan, rumah sakit vertikal, maupun rumah sakit
daerah adalah aparatur pemerintah dalam melayani rakyat sesuai dengan amanat
konstitusi. Jika semua pelaku tersebut mempunyai visi yang sama dan secara
konsisten menjalankan misi yang sama untuk menyehatkan rakyat, maka saling
mengeluhkan dan saling lempar tanggung-jawab tidak perlu terjadi. Jika saja
semua bisa duduk bersama dan menetapkan besaran jumlah komponen input dan
besaran biaya input yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit pelayanan atau
paket pelayanan, saling melemparkan keluhan tidak perlu terjadi. Otonomi daerah
dan otonomi rumah sakit yang dijalankan tanpa adanya standar nasional, yang
disesuaikan dengan tingkat kemahalan atau indeks harga konsumen di berbagai
daerah, akan terus menimbulkan persepsi perbedaan biaya. Tidak pelak lagi, yang
jadi korban adalah pasien, baik yang dibiayai oleh pemerintah, Askes,
perusahaan, apalagi yang harus membayar sendiri.
Para pengambil keputusan hendaknya menyadari benar bahwa ada kegagalan pasar
dalam pelayanan kesehatan. Penerapan mekanisme pasar dalam pelayanan rumah
sakit dan pelayanan kesehatan lain tidak akan dan tidak akan pernah
menguntungkan konsumen (baca pasien). Argumen ilmiah dan bukti-bukti tentang
hal ini dapat dibaca di hampir semua buku teks ekonomi kesehatan atau kebijakan
kesehatan. Oleh karena itu, jangan berharap bahwa otonomi daerah dan otonomi
rumah sakit akan memperbaiki mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan kepada
rakyat. Standar nasional perlu ada dan tidak penetapan sendiri tarif oleh rumah
sakit sesuai mekanisme pasar tidak boleh ada. Di Malaysia dan Singapura,
misalnya, jasa medis dan besaran biaya pelayanan di rumah sakit swasta
sekalipun ditetapkan oleh pemerintah bersama ikatan dokter setempat. Di negara
lain, standar besaran jasa dan tarif pelayanan kesehatan juga ditetapkan, baik
langsung oleh pemerintah atau melalui tarif asuransi kesehatan nasional. Dengan
standar tersebut, pasien-yang berada pada posisi amat lemah, dapat terlindungi.
Barulah kemudian semua penduduk akan merasa tenteram dan dapat berkonsentrasi
meningkatkan produktivitasnya. Tanpa hal ini, negara yang adil dan makmur akan
hanya menjadi isapan jempol.
Langkah awal dapat dimulai dengan melakukan audit tentang komponen pelayanan
dan biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu unit atau paket pelayanan.
Dari sini, kebijakan tarif atau indeks tarif yang disesuaikan dengan indeks
harga konsumen dapat ditetapkan.
Tentu saja, tarif atau indeks tarif tersebut harus dibedakan untuk rumah sakit
pemerintah, yang segala investasi dan sebagian belanja pegawainya sudah dibayar
rakyat, dan untuk rumah sakit swasta. Berangkat dari standar tarif atau indeks
tarif ini, besaran iuran pemerintah untuk program kesehatan masyarakat miskin
dapat dihitung secara adil (fair). Kelak, istilah miskin harus dihapuskan dalam
setiap program kesehatan karena bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan
karakter alamiah pelayanan kesehatan yang tidak mengenal kelas ekonomi.
Hasbullah Thabrany Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
