http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/7/6/o2.htm


Penyelundupan BBM jelas merupakan penghinaan terhadap  negara yang saat ini 
dengan tertatih-tatih mengeluarkan Rp 9,3 trilyun untuk melancarkan subsidi BBM 
kepada masyarakat. Jumlah Rp 9,3 trilyun tentunya diambil dari kas APBN kita, 
sehingga menjadi pukulan telak bagi APBN Indonesia. Oleh karena itu, Pertamina 
harus berusaha keras untuk mengembalikan stok BBM masyarakat hingga tiga minggu 
ke depan sehingga rakyat merasa aman akan kebutuhan BBM. Penyelundupan BBM 
ibarat dengan terang-terangan hendak membunuh warga masyarakat yang sekarang 
tengah kesusahan akibat kelangkaan BBM.



Kelangkaan dan Penyelundupan BBM
Oleh Sutimin 

KELANGKAAN bahan bakar minyak (BBM) masih terus melanda sejumlah daerah di 
Tanah Air. Di beberapa daerah, pemandangan antrean panjang masyarakat yang 
mencari premium maupun minyak tanah menjadi sebuah realitas hari-hari 
belakangan ini. Hal ini disebabkan PT Pertamina (Persero) tengah memperketat 
pasokan BBM yang dijual di SPBU di beberapa kota besar di Tanah Air. Pasalnya, 
tingkat konsumsi BBM, terutama jenis premium, telah melebihi kuota yang 
ditetapkan APBN. 





Pemerintah boleh saja mengatakan demikian. Namun beberapa waktu lalu kondisi 
yang sangat ironis terjadi untuk yang ke sekian kalinya di negeri ini, ketika  
penyelundupan 528 ton BBM tertangkap di perairan Cilacap, Jawa Tengah. Kapal 
berbendera Taiwan yang ditangkap tersebut kini ditahan. Sedangkan tersangka 
utama yaitu pemilik kapal dari Bandung. Bukan hanya ratusan ton yang akan 
diselundupkan, tetapi rencananya mereka akan menyelundupkan ribuan ton sebelum 
akhirnya mereka tertangkap.

Penyelundupan merupakan masalah yang makin memprihatinkan di negeri ini. 
Kejahatan yang benar-benar menjijikkan ini menjadi bukti kekhawatiran sebagian 
masyarakat akan rawannya penimbunan dan penyelundupan BBM sebagai bagian dari 
skenario langkanya BBM. Hukuman yang berat harus segera ditimpakan kepada 
mereka. Bila perlu pertontonkan mereka di depan publik sebagai bagian dari 
pertanggungjawaban publik. Juga untuk menimbulkan efek jera bagi mereka, di 
samping  sebagai tindakan pencegahan bagi orang yang akan berbuat hal yang sama.

Kalau hanya sekadar krisis, orang dapat berhemat dan irit dalam pemanfaatan 
BBM. Hidup dengan BBM secukupnya dan memahami permasalahan yang dihadapi 
negara. Maka separah apa pun krisis, kita akan kuat menghadapinya.

Yang membuat kita tidak kuat adalah apabila ada orang-orang di antara kita yang 
tidak peduli dan tidak mau tahu terhadap kepentingan saudaranya sendiri. 
Orang-orang tersebut bukan lagi saudara, tetapi sudah menjadi musuh negara dan 
musuh bersama yang harus segera dibasmi dan diberantas tuntas. Sudah terlalu 
lama para pencoleng tersebut menganggap rendah kewibawaan hukum negara ini. 
Sehingga, sudah saatnya hukum ini merasa terhina dengan tingkah polah para 
penyelundup, yang mungkin percaya diri dengan uangnya untuk mempermainkan hukum 
negeri ini.

Penyelundup ribuan ton BBM ini tentulah bukan orang yang terdesak karena 
kemiskinan. Atau karena terkena penyakit busung lapar sebagaimana dialami oleh 
sebagian saudara-saudara kita. Mereka tentunya adalah orang dengan kemampuan 
uang yang cukup besar sehingga mampu menggerakkan sebuah pelanggaran dengan 
nilai nominal yang juga sangat besar. Orang-orang seperti ini jelas telah 
menghina rakyat yang saat ini sedang antre di mana-mana, hanya untuk 
mendapatkan sekian liter BBM guna menyalakan kompor di dapurnya, atau 
menggerakkan kendaraan untuk kelancaran aktivitas sehari-hari. Sebagian 
masyarakat kini sedang panik dan kebingungan jika sampai BBM habis di pasaran 
dan susah diperoleh. Kalaupun mereka menemukan BBM, itu pun harus menempuh 
jarak yang sangat jauh dan dengan harga yang mahal. Di Maluku, bahkan untuk 
mendapatkan beberapa liter minyak tanah, warga harus melabuhkannya lewat laut 
dengan risiko tumpah atau tenggelam di tengah laut.

Penyelundupan BBM jelas merupakan penghinaan terhadap  negara yang saat ini 
dengan tertatih-tatih mengeluarkan Rp 9,3 trilyun untuk melancarkan subsidi BBM 
kepada masyarakat. Jumlah Rp 9,3 trilyun tentunya diambil dari kas APBN kita, 
sehingga menjadi pukulan telak bagi APBN Indonesia. Oleh karena itu, Pertamina 
harus berusaha keras untuk mengembalikan stok BBM masyarakat hingga tiga minggu 
ke depan sehingga rakyat merasa aman akan kebutuhan BBM. Penyelundupan BBM 
ibarat dengan terang-terangan hendak membunuh warga masyarakat yang sekarang 
tengah kesusahan akibat kelangkaan BBM.



Faktor Kebijakan

Pelaku melakukan penyelundupan jelas bermotif mendapatkan keuntungan yang 
diperoleh dari selisih harga barang di dalam dan di luar negeri. Suatu 
komuditas yang karena alasan tertentu (misalnya pajak, bea masuk, larangan 
perdagangan, maupun alasan lainnya), memiliki perbedaan harga di dalam negeri 
dengan luar negeri sebesar tingkat yang signifikan (di atas 10-15 persen) sudah 
akan menciptakan insentif untuk terjadinya penyelundupan.

Apabila harga di dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan harga di luar 
negeri, maka tercipta motivasi untuk penyelundupan ke dalam negeri (impor) 
seperti kasus komuditas gula, beras, dan elektronik. Apabila harga di dalam 
negeri lebih rendah daripada harga di luar negeri, biasanya karena adanya 
subsidi, maka terjadi motif untuk menyelundupkan ke luar negeri (ekspor). 
Misalnya penyelundupan BBM tersebut di atas. Selain itu juga untuk barang yang 
memang dilarang diekspor atau ditataniagakan seperti pasir dan kayu 
gelondongan. 

Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor kebijakan sangat 
memberikan pengaruh besar dalam penciptaan motivasi dan kesempatan untuk 
penyelundupan. Kebijakan subsidi yang ditujukan untuk melindungi konsumen agar 
mendapat harga murah menciptakan insentif penyelundupan ke luar. Ilustrasi ini 
menggambarkan bahwa suatu kebijakan yang menimbulkan distorsi pasar (harga) 
menciptakan kesempatan untuk dibajak atau disalahgunakan oleh institusi atau 
kelompok/oknum tertentu. Hal ini disebabkan kebijakan yang melawan kekuatan 
pasar mensyaratkan kemampuan institusi (aspek ketiga) untuk melaksanakan dan 
menerapkan aturan secara bersih dan berwibawa. Untuk Indonesia, faktor 
institusi menjadi faktor paling memprihatinkan. 

Penyelundupan di Indonesia sering terjadi dengan mudah dan aman, justru karena 
didukung oleh insitusi dan kekuasaan yang lebih kuat dan tinggi, seperti 
keterlibatan oknum-oknum aparat dan kekuasaan politik. 

Penulis, staf pengajar FMIPA Universitas Diponegoro Semarang




[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke