http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/06/opini/1868350.htm
Harapan bagi Kekuasaan Kehakiman
Oleh: H BENJAMIN MANGKOEDILAGA
Nuansa penegakan hukum di Indonesia akhir-akhir ini diwarnai mulai dari
telah terpilihnya tujuh anggota Komisi Yudisial, putusan bebas Nurdin Halid,
sampai dengan dikuranginya masa hukuman Tommy Soeharto dalam rangka pengajuan
PK-nya.
Dalam rangka terpilihnya tujuh anggota Komisi Yudisial, kita semua hanya
berharap komisi ini baru dapat berfungsi beberapa lama waktu lagi ke depan
karena komisi ini terlebih dahulu harus dilengkapi dengan sarana
kesekretariatan yang canggih, sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, dan tata
cara kerja yang baku.
Terhadap putusan Nurdin Halid dan ringannya hukuman terhadap Adiguna
Sutowo, saya sepenuhnya menyetujui pendapat dari Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh
bahwasanya sandiwara belum selesai dan masih ada upaya hukum seterusnya.
Terhadap putusan PK Tommy Soeharto, kiranya reaksi dan silang pendapat
akan berjalan terus sampai munculnya kembali suatu kasus hukum yang lebih
dahsyat!
Saya sepenuhnya sependapat dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan
mengenai tercoreng-morengnya lembaga peradilan setelah terkuaknya sejumlah uang
Rp 250 juta di areal kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam kasus
Abdullah Puteh. Memang jumlah uang sebesar itu atau mungkin lebih lagi di areal
gedung peradilan merupakan hal yang harus dianggap biasa kalau terkait dengan
eksekusi pengadilan.
Namun, itu pun layaknya terdapat pada pengadilan tingkat pertama di mana
sesuai dengan ketentuan eksekusi dilaksanakan di bawah ketua pengadilan di mana
perkara itu ditangani dan diputus. Bahwasanya ini terjadi di areal kepaniteraan
pengadilan tinggi adalah suatu hal yang ganjil, patut dipertanyakan, patut
dilacak, dan dituntaskan penyelesaiannya.
Dalam rangka peperangan terhadap korupsi yang genderang perangnya telah
dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seyogianya para hakim yang
berada di lapangan berperan sebagai the queen of the battle field atau kalau
menyitir ucapan HR Dharsono (alm) yang menyatakan bahwa "a duty of a soldier is
to make the mission of his officer's success!"
Para hakim yang berada di lapangan seyogianya membuat apa yang
dicanangkan oleh Presiden Yudhoyono dapat tercapai. Untuk itu, para hakim harus
profesional, berani menyatakan salah adalah salah, yang benar adalah benar,
atau berani menyatakan merah adalah merah, putih adalah putih, demi merah
putihnya republik dengan membuang jauh-jauh aroma yang miring yang masih sering
tercium.
Lesu darah
Memang gaung pemberantasan antikorupsi terasa masih kurang menyentuh
Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi). Sebagai salah satu organisasi para hakim masih
terasa lambat langkahnya dibandingkan dengan langkah-langkah yang telah diambil
pengurus Kadin, Nahdlatul Ulama, maupun Muhammadiyah yang telah sejak lama
pernah mengikrarkan tekadnya untuk aktif dalam pemberantasan korupsi.
Organisasi Ikahi seolah-olah telah kehilangan jati dirinya sebagai suatu
organisasi perjuangan seperti terasa pada awal-awal pembentukannya dahulu pada
masa kepemimpinan Asikin Kusumaatmadja. Pada periode itu, organisasi bergema
mulai dari nilai perjuangan hingga pembentukan direktorat jenderal tersendiri
yang mengurus administrasi keuangan secara tersendiri sampai dengan
terbentuknya direktorat tersendiri pada Departemen Kehakiman, perbaikan gaji
dan kesejahteraan hakim, sampai dengan menurunkan seorang Ketua MA dari
jabatannya.
Organisasi ini gaungnya memang tidak terdengar lagi, terutama pada saat
persoalan yang menyangkut masa depan para hakim itu timbul. Ikahi tidak pernah
menyuarakan profil-profil hakim agung, Ketua MA yang bagaimana, calon Komisi
Yudisial bagaimana, yang menjadi ukuran atau solusi dalam rangka memberantas
korupsi dan menaikkan citra kekuasaan kehakiman kita.
Tiadanya gaung itulah yang mungkin menyebabkan keadaan kekuasaan
kehakiman kita pada keadaan sekarang ini lesu darah, tanpa gairah.
Mutu akademis hakim
Suatu hal yang menggembirakan adalah makin banyaknya SDM kekuasaan
kehakiman, mulai dari hakim tingkat pertama sampai dengan hakim agung, yang
memperoleh kesempatan untuk meningkatkan mutu akademisnya, mengikuti program-
program S2 dan S3 ilmu hukum pada berbagai program pascasarjana di berbagai
perguruan tinggi.
Kemudian banyaknya sponsor yang membiayai program-program untuk meluaskan
wawasan maupun pendalaman materi hukum pada masa akhir-akhir ini telah pula
dilaksanakan, baik dalam bentuk mengikuti seminar- seminar, mengikuti berbagai
pertemuan ilmiah, maupun studi perbandingan ke luar negeri.
Bagi saya, program-program semacam ini lebih akan bermanfaat bila
diperuntukkan bagi para hakim muda atau para hakim tinggi yang masih memiliki
masa pengabdian lebih panjang dibandingkan dengan program tersebut diberikan
kepada para hakim agung, terutama unsur-unsur pimpinannya.
Posisi hakim agung adalah posisi pematangan dan penyebaran ilmu atau
pengalaman sesuai dengan jam terbang yang telah dijalaninya. Semua itu
diwujudkan melalui putusan-putusan kasasi atau PK yang dikeluarkannya.
Jangan lagi sampai terjadi kepergian ke luar negeri, apakah itu untuk
studi banding dan sebagainya, diberikan kepada hakim muda kita, tetapi atas
biaya sendiri. Ironis jika untuk mendapatkan biaya tersebut para hakim muda
tersebut harus melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tercela yang dapat
mencoreng wajah kekuasaan kehakiman kita pada dewasa ini.
H Benjamin Mangkoedilaga Mantan Hakim Agung
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
