Bolak-balik saya itu heran. Kok bisa Kong Hu chu kok jadi agama? Orang China sendiri saya tanya ngga ada agama Kong Hu Chu. Yg mereka itu itu ada ajaran filsafat. Lha kok tiba di Indonesia jadi agama, itu gimana ceritanya?
RAMA --- In ppiindia@yahoogroups.com, "Ambon" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=13864 > > > Quo Vadis Pengakuan Lima Agama > Oleh redaksi > Senin, 05-September-2005, 09:22:56 > > > Oleh: Anly Cenggana SH > > > Amanat reformasi bertekad memperbaiki segala sendi kehidupan bangsa, salah satu diantaranya pencatatan sipil (capil) yang dikelola lembaga bernama GANDI Jalan Kosambi 16 Jatipulo, Tomang Jakarta bernama konsorsium catatan sipil, bertujuan untuk melahirkan Undang-Undang Catatan Sipil yang bebas dari unsur-unsur diskriminasi yang berlaku dewasa ini, merupakan warisan kolonial. Dalam usia ke 60 tahun kita merdeka masih belum berhasil memperbaikinya, sehingga peran serta segala elemen masyarakat sangat diperlukan. > > Tulisan ini berdasar dari hasil roundtable discussion "Akta Catatan Sipil dan Perlindungan HAM" yang diselenggarakan Komnas HAM di Novotel Batam 8 Agustus 2005 lalu. Sebagai nara sumber, Salim, Kabid Capil Kota Batam dan Lies Soegondo SH, Ketua Sub Komisi Sipil Politik Komnas HAM juga sebagai Ketua Konsorsium Capil yang sudah bekerja selama empat tahun, hingga belum jelas kapan akan terwujud UU Catatan Sipil yang univikasi dan bebas dari diskriminasi. > > Dalam acara diskusi berlangsung sangat seruh, terungkap sejumlah persoalan antara lain: penolakan pencatatan perkawinan karena agamanya tidak diakui pemerintah, status anak dari perkawinan tersebut, perkawinan WNI dengan WNA, perkawinan beda agama, SBKRI, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, penyelundupan hukum dsb. > > Kabid Capil Kota Batam antara lain menyampaikan, terdapat sejumlah pencatatan perkawinan yang tidak bisa dicatatkan di Batam karena agamanya (Kong Hu Chu) tidak diakui negara. Statemen ini dalam diskusi dikejar oleh peserta yang kebetulan sebentar lagi akan kawin, menghendaiki agar menjelaskan peraturan secara jelas mana yang menghalangi. Namun, sayang sekali hal ini tidak diperoleh yang ada hanya menjelaskan secara diplomasi seputar Tap MPR, Intruksi Menteri Agama, Mendagri dll. Intinya, capil melaksanakan tugas berlasarkan peraturan yang berlaku. Lantas ditanyai lagi peraturan yang mana? Jawaban tetap mutar tanpa ketegasan. > > Salah Tafsir > Senjata pamungkas yang dipakai pemerintah dalam menerapkan pencatatan perkawinan di luar lima agama yang konon dikatakan agama yang diakui pemerintah hanya lima berdasarkan surat Mendagri No 477/74054 (18-11-1978), sedangkan surat Mendagri tersebut berdasarkan Instruksi Menteri No :4/1978 yang intinya bahwa menurut Tap MPR No IV/1978 tentang GBHN menyatakan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama (acuan utama adalah Tap MPR tersebut). > > Padahal, makna dari GBHN cukup jelas bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama, dilakukan pembinaan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Namun, sangat sayang sekali telah ditafsirkan yang salah bahwa seolah-olah Kong Hu Chu adalah aliran kepercayaan bukan agama. Malahan, sejumlah pejabat secara tegas menyatakan, menurut GBHN hanya mengakui lima agama. > > Kontek ini menarik untuk dikaji, karena NKRI merupakan negara hukum. Sehingga, segala peraturan perundangan seyogyanya dalam kolidor hukum dalam UU yang mendasarinya, bila tidak ada maka sebagai hukum semu dan adanya arogansi kekuasaan yang bukan eranya lagi. Peraturan perundangan seyogyanya terbuka untuk umum, bahkan setiap kebijakan harus melalui sosialisasi secara menyeluruh bukan disimpan dalam laci meja dan patut dicari tahu sesungguhnya, ada apa? > > Maksud dari pengkajian ini tidak lain hanya untuk meluruskan pernyataan yang "salah" tentang pengakuan negara terhadap lima agama selama ini, sehingga diharapkan pemahaman yang benar di kemudian hari dan bagi pemimpin negara masa depan adanya, menuju era-baru realistis bukan slogan kiasan belaka. > > Angin Reformasi > Bahwa angin segar dibaratkan embun menghembus Indonesia era-baru pemerintahan 'reformasi' diawali adanya Kepres No 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres No 14 tahun 1967, mengenai pembatasan perayaan kegiatan agama dan adat istiadat China di depan umum, melainkan di dalam lingkungan keluarga. Kebijakan ini telah memasung aktivitas masyarakat Tionghoa secara umum, hambatan kegiatan keagamaan Kong Hu Chu secara khususnya telah dijegal rezim orde baru. > > Wujud nyata kelanjutan reformasi ini, dikabulkannya pencatatan perkawinan secara agama Kong Hu Chu oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan No 178/K/TUN/1997 (30 Maret 2000), kemudian disusul surat Mendagri No 477/005/sj (31 Maret 2000) yang mencabut Surat Edaran Mendagri No 477/74054 yang 'inkonstitusional' karena mengandung kebijakan salah atas pengakuan lima agama, dus mulai saat ini tidak ada diskriminasi agama tertentu secara birokrasi. Apalagi, sudah diundangkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia UU No 39 tahun 1999. > > Kasus Hukum > Persoalan hukum ini tidak semuda membalikkan telapak tangan, karena kenyataannya di Batam banyak pasangan pengantin beragama Kong Hu Chu masih dijegal Kantor Capil dengan alasan klasik (tidak diakui), kelihatannya kasus hukum ini akan mendapat perhatian kalangan luas karena obyek sengketa yuridisnya. Padahal, kasus serupa sudah ada yurisprudensi dalam putusan Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung, merupakan penetapan tertulis bersifat mengikat terhadap penyelenggara negara, karena mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi yurisprudensi dan berdasarkan asas 'elgaomnes' bahwa putusan TUN berlaku untuk umum, karena obyek sengketa adalah peraturan perundangan yang dialami oleh masyarakat umum, sehingga menjadi "norma hukum" yang harus ditaati pemerintah dan dipatuhi masyarakat. Apalagi, dalam amandemen kedua UUD'45 pasal 28 E, secara jelas menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. > > Sepertinya kebuntuhan proses hukum ini, besar kaitannya dengan pengakuan lima agama (seakan-akan sudah menjadi doktrin) selama tiga dekade masih dibayangi aparatur negara, sehingga sulit untuk melupakannya seperti penyebutan air mineral dari rakyat jelata hingga pejabat tinggi negara, dari yang tidak terpelajar hingga profesor masih selalu menyebutnya air mineral dengan "aqua", padahal belum tentu. Doktrin adalah ajaran terutama yang diajarkan sebagai kepercayaan atau asas dalam keagamaan, ketatanegaraan atau beberapa ilmu pengetahuan. Doktrin yang baik seyogyanya ditumbuh-kembangkan, namun sebaliknya doktrin yang menyesatkan seharusnya dikikis hingga ke akar-akarnya, sehingga melahirkan wacana baru menuju era-baru Indonesia. > Suatu realita bahwa pengaturan sesuatu hal kalau hanya pokoknya saja, maka ngambang akan lebih mudah untuk menyimpanginya. Tetapi, dampaknya jauh lebih besar terhadap institusi dengan berbagai macam selentingan hingga demonstrasi. Apakah kita punya niat untuk memperbaiki dari langkah ke langkah? > > Akibat Hukum > Akibat hukum dari penolakan pencatatan suatu perkawinan sangat besar dampak sosialnya, selain sisi sosial dikucilkan masyarakat, karena hidup berdampingan tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah dan anak-anak yang dilahirkan kelak kemudian hari, akan mengalami fisikis mendalam dengan segala cemooh anak luar nikah, anak haram dan sejenisnya. Yang menjadi korban si wanita dan anak-anak tidak mendapat perlindungan hukum termasuk tidak mendapatkan wajib nafkaH dari si ayah. Demikian juga tidak diperolehnya hak-hak keperdataan terhadap suami atau orang tua dari si anak tersebut. > > Untuk pembahasan ini, merupakan tinjauan yuridis konstitusional atas pengakuan lima agama oleh negara yang selama ini didengung-dengungkan orde baru, hingga kini (era reformasi) bahwa berawal dari Surat Edaran Mendagri No 477/74054 (18-11-1978) bahwa tentang petunjuk pengisian kolom agama pada KTP, antara lain bahwa agama yang diakui pemerintah ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. > > Sebenarnya, Surat Edaran Mendagri seharusnya hanya berisi petunjuk tehnis meliputi cara pengisian, bentuk penulisan huruf, kode blangko, penjelasan kolom-kolom, jumlah rangkapan dan petunjuk tindasan untuk instansi tertentu, maka tidak boleh mengandung kebijakan baru yang bukan wewenang Mendagri melainkan soal agama urusan Departemen Agama. Apalagi, kebijakan Mendagri bertentangan dengan peraturan yang mendasarinya pasal 29 ayat 2 UUD'45. > > Satu-satunya perundangan yang menyangkut agama sejak Indonesia merdeka hingga detik ini, hanya ada satu ketentuan yaitu UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Undang-undang inilah jawaban untuk menegakkan supremasi hukum, karena asas hukum NKRI ialah negara berdasarkan atas hukum, maksudnya segala bentuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum. Konsekuensinya, apabila ada kebijakan yang bertentangan dengan asas hukum tersebut batal demi hukum tanpa harus ada pernyataan dari lembaga yudisial. > > Sehingga, aparat penegak hukum dalam menghadapi hal semacam ini secara ex oficio (karena jabatan) "harus" dianggap tidak pernah ada dan mengabaikannya. Namun, kenyataannya pemerintah Orba malahan menerapkan bertolak belakang, bahwa yang legal diabaikan dan yang inkonstitusional menjadi dasar pembenarannya. Bukti konkret penyelewengan sistem hukum masa kejayaan orba salah satunya Surat Edaran Mendagri tersebut. > > Timbul pertanyaan, apa bukti Surat Edaran Mendagri tersebut cacat hukum seolah-olah dijadikan doktrin pengakuan lima agama dinyatakan tanpa dasar legalitas, sehingga bertentangan? > > Pertama, melanggar asas hukum bangsa Indonesia bahwa negara menjamin kepastian hukum, namun kenyataannya menciptakan ketidak pastian hukum. Kedua, melanggar UUD 1945 pasal 29 ayat 2 jo. Amandemen kedua UUD'45 pasal 28E tentang kebebasan beragama, kenyataan ada yang tidak bebas beragama (Kong Hu Chu). > > Ketiga, melanggar UU No 1/PNPS/1965 sebagai Undang-undang organik pelaksanaan pasal 29 (2) UUD 1945 ,bahwa secara konstiitusional negara tidak pernah mengakui agama tertentu, namun prakteknya ada lima agama yang konon katanya diakui pemerintah. Bahwa dari segi sejarah perundang-undangan, dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang ini, disebutkan bahwa Kong Hu Chu merupakan salah satu agama yang dipeluk penduduk di Indonesia, di samping kelima agama lainnya. > > Keempat, Tap MPR/II/1978 tentang P4 dalam penjelasan atas Bab II antara lain, kebebasan beragama merupakan salah satu hak paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan bukan pemberian negara atau golongan. > Kelima, Tap MPRS XX/MPRS/1966 jo TAP MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan, yang intinya bahwa peraturan yang tingkatannya lebih rendah bertentangan dengan peraturan diatasnya batal demi hukum. Keenam, sifat muatasn Surat Edaran Mendagri seharusnya menjabarkan peraturan induk dan tidak boleh memboncengi kebijakan baru, apalagi bertentangan dengannya secara yuridis batal demi hukum. > > Ketujuh, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas larangan bertindak diskriminatif. Kedelapan, sebagai suatu kebijakan di mana pemerintah mendidik dan mendorong orang untuk menjadi munafik, sebab bagi orang yang beragama lain dari lima agama yang diakui dan dibina pemerintah, akan melangsungkan pernikahannya menurut salah satu dari lima agama tersebut, meskipun mereka bukan pemeluk dan tidak ada niat menjadi pemeluk agama yang diakui (inkonstitusional) dan dibina pemerintah tersebut, semata-mata agar pernikahannya bisa dicatat dicatatan sipil. > > Kesembilan, melanggar pasal 27 (1) UUD '45 jaminan persamaan kedudukan semua warga negara dalam hukum, karena kenyataannya bertolak belakang ada orang yang status hukum diakui dan ada yang tidak diakui. > > Kesepuluh, melanggar Hak Asasi Manusia (Tap MPR No II/MPR/1978 jo UU No 39 tentang Hak Asasi Manusia. Dari fakta yuridis di atas, karena politisi berhak atas kekuasaan yang melampaui batas kewenangan hingga menimbulkan kerancuan. Kerancuan di atas telah berakhir dengan diterbitkannya surat Mendagri No 477/805/sj tanggal 31 Maret 2000 yang mencabut SE Mendagri No 477/74054 tanggal 18 November 1978, maka berakhirnya kerancuan pengakuan lima agama di Tanah Air, dan yang ada kebebasan beragama sesuai dengan alam demokrasi Indonesia dan amanat konstitusi. > > Ironisnya, sampai saat ini urusan pencatatan perkawinan kelihatannya masih harus melalui proses verbal melalui meja hijau, untuk pengujian aspek yuridis di pengadilan untuk kejelasan hak-hak sipilnya. Kegelapan hukum saat ini masih menunggu juklak Mendagri, yang kesemuanya itu hanyalah komuplase semata-mata untuk mengudur-udur waktu belaka dan tidak konsekuen dan tidak konsisten atas putusan peradilan, meskipun Mahkamah Agung dalam putusan perkawinan secara agama Kong Hu Chu dalam pertimbangan hukum Budi Wijaya dan Lanny Guito No 178/K/TUN/1997 dengan jelas dan tegas menyatakan, apabila Mahkamah Agung menolak kasasi maka akan berdampak: > (1) Lenyapnya jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. (2) Diciptakannya secara sadar dan dengan sengaja suatu kebijakan yang diskriminatif, yaitu membeda-bedakan perlakuaan antara orang-orang yang memeluk agama yang diakui dan dibina pemerintah di satu pihak, dengan orang-orang yang memeluk agama yang tidak diakui dan bina pemerintah di lain pihak. > > (3 Pemerintah mendidik dan mendorong orang untuk menjadi munafik, sebab bagi orang yang beragama di luar lima agama akan melangsungkan perkawinan menurut salah satunya, meskipun mereka bukan pemeluk dan tidak ada niat menjadi pemeluk agama tersebut. (4) Warga negara Indonesia kedudukan hukumnya berbeda-beda derajatnya, karena tidak ada jaminan persamaan sebagaimana yang dijaminkan UUD '45 pasal 27 ayat (1), jaminan persamaan kedudukan semua warga negara dalam hukum sederajat. > > Dari fakta yuridis jelas bahwa secara konstitusional tidak ada agama apapun yang diakui negara, melainkan semua agama mendapat pengayoman dan sederajat di mata hukum. Namun, tidak dipungkiri bahwa dalam praktek kenegaraan soal agama ada model di mana ada agama negara atau agama yang diakui negara diberi legitimitasi, sementara itu tetap mengakui pluralitas agama. Tegasnya, ada agama negara dan ada agama yang tidak diakui negara atau tidak diberi legimitasi oleh negara (ini juga terjadi di Malaysia, di mana agama negara adalah agama Islam, seperti orang Tamil agamanya Hindu, atau orang-orang China agamanya Buddha atau Kong Hu Chu). > > Menurut Abdurrahman Wahid, pola inilah sebetulnya yang historis. Maka kalau pemerintah kita saat ini tidak mengakui Kong Hu Chu sebagai agama, itu jelas anti historis. Kita melihat apa adanya dari perkembangan sejarah selama ini, yaitu bahwa agama-agama yang tidak memperoleh santunan dari pemerintah (agama yang tidak secara formal diakui), hak hidupnya tetap dihargai dan tidak dilarang. Ini berlangsung terus tidak hanya pada agama, tetapi juga pada keyakinan non agama. > > Landasan Hukum Keagamaan > Obyek persoalan dalam kasus ini pada agama, sehingga kita perlu tahu landasan filosofi kehidupan keagamaan secara yuridis konstitusional di negara kita. Diawali dengan (1) pembukaan UUD'45 ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga rakyat (2) Bebas menganut agama dan keyakinannya masing-masing (ps 29 UUD'45), (3) Dilarangnya penodaan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dalam UU No 1/PNPS/1965 menegaskan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk di Indonesia Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu, (4) Peningkatan status PNPS No 1/1965 menjadi Undang-undang yang pelaksanaannya dalam PP No 28/1969 (5) Tap MPR II/1978 menegaskanm, negara tidak memaksa agama atau suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (TYME), sebab agama dan kepercayaan terhadap TYME itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksanakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap TYME itu sendiri tidak memaksa setiap orang untuk memeluk dan menganutnya. > > Solusi > Sudah waktunya pemerintah sambil menyusun Undang-Undang Capil bebas dari unsur-unsur diskriminasi yang dikomandoi Konsosrsium Capil tersebut, segera mengeluarkan kebijakan mengatasi keadaan keresahan masyarakat dengan menitik-beratkan pada hak-hak sipil keperdataan untuk menunjang administrasi kependudukan. Kebijakan yang dimaksud baik dalam bentuk peraturan pemerintah, Keputusan Presiden maupun Instruksi Presiden sejenisnya, dengan tujuan tunggal untuk mengisi kekosongan hukum sesaat sambil lahir kebijakan permanen, selama segala bentuk kebijakan tidak bertentangan dengan konstitusi. > > Dengan mengedepankan pencatatan sipil, memberikan kesetaraan dalam pelayanan publik tanpa membedakan satu sama lain sebagaimana amanat dari Inpres No 26 tahun 1998, yang memberi kesetaraan sesama masyarakat terutama dalam pelayanan publik dan perujudan nyata pegawai negeri abdi nusa dan bangsa. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Dirgahayu Tanah Air-ku 60 tahun.*** > > *) Anly Cenggana SH. Profesional di Kota Batam. > > > > [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org! http://us.click.yahoo.com/Ryu7JD/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
