Dari milis sebelah: ANTIKLIMAKS DUKUNGAN PRESIDEN PADA PENUNTASAN KEMATIAN MUNIR
Oleh Mega Christina JAKARTA??Saya kenal Munir sebagai orang yang kritis, yang vokal. Kadang-kadang kritiknya bikin telinga panas. Tapi kita memiliki Munir sebagai alat kontrol yang mencerahkan pikiran kita. Ia mengingatkan kalau kita ini keluar dari nilai-nilai demokrasi,? kata Susilo Bambang Yudhoyono ketika masih menjadi calon presiden (capres) dalam diskusi ?Indonesia untuk Semua? di Jakarta, Selasa (7/9) setahun yang lalu. Tepat satu tahun kematian Munir masih meninggalkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah. Apalagi Susilo Bambang Yudhoyono kini menjabat sebagai Presiden. Aroma ketidakberesan itu sebenarnya sudah tercium mulai dari hasil otopsi terhadap jenazah Munir. Tepatnya sekitar seminggu setelah pelantikan, Presiden Yudhoyono telah menerima kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Belanda, Bernad B. Bot di Kantor Presiden, Jakarta, akhir Oktober 2005. Ketika itu, sebenarnya Menlu Bot sudah memberitahukan Menlu Hassan Wirajuda mengenai penyebab kematian Munir. Dari otopsi tanggal 1 dan 13 Oktober, Nederlands Forensich Instituut (NFI) menemukan arsen dalam dosis yang mematikan di tubuh Munir. Sementara rakyat Indonesia baru mengetahui penyebab kematian Munir, ketika Dirjen Eropa membocorkan laporan otopsi itu ke sebuah koran Belanda. Lebih parah lagi, keluarga korban baru mendapat salinan dokumen otopsi pada awal Desember, satu bulan setelah Pemerintah Indonesia mengetahuinya. Tapi itu segera tertepis ketika Desember 2004, Presiden Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 111/2004 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir. Kendati demikian tim sempat kecewa, pasalnya susunan dan kewenangan TPF berbeda dengan kesepakatan rapat di Mabes Polri, 21 Desember 2004. Walaupun begitu, TPF tetap bekerja sesuai Keppres sebagai ?pembantu? pihak kepolisian. Kerja mulai seru ketika TPF meminta keterangan dari semua institusi, termasuk oknum Badan Intelijen Negara (BIN). Apalagi saat menerima TPF Kasus Munir di Kantor Presiden, Kamis (3/3), Presiden Yudhoyono menyatakan pengungkapan kasus Munir akan menjadi indikator apakah bangsa Indonesia telah berubah atau tidak. Presiden mendukung sepenuhnya pengungkapan kasus pembunuhan Munir dan memperpanjang masa kerja TPF tiga bulan ke depan. ?Tidak ada yang ditutup-tutupi, karena Presiden mengharapkan kasus meninggalnya Munir dapat terungkap jelas, dan diproses secara hukum melalui penuntutan di peradilan,? tegas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Izha Mahendra usai mendampingi Presiden. Konspiratif Ini mencapai klimaksnya ketika dengan lantang di Kantor Presiden, TPF Kasus Munir menyatakan terdapat cukup bukti kuat peristiwa pembunuhan Munir sebagai hasil kejahatan konspiratif. Indikasi itu merupakan laporan awal hasil investigasi TPF selama satu bulan terakhir. ?Kepada Presiden, kami laporkan bahwa dari dua kali pertemuan TPF dengan pihak manajemen Garuda, terdapat cukup bukti kuat bahwa peristiwa itu (pembunuhan Munir) itu hasil kejahatan konspiratif. TPF tidak melihat bukti-bukti kejahatan dilakukan perseorangan atau berdasarkan motif pribadi,? kata Ketua TPF Kasus Munir, Brigjen Pol. Marsudi Hanafi dalam jumpa pers. Lebih lanjut ia menegaskan, terdapat indikasi kuat di dalamnya terlibat oknum dan pejabat direksi PT Garuda Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung. Marsudi menyebutkan, dari hasil investigasi mereka terdapat bukti materiil untuk menunjukkan pejabat tersebut yang bersekongkol dengan cara mengeluarkan surat khusus untuk menutupi kejanggalan-kejanggalan dari hasil penemuan. ?Kini TPF tidak lagi berkutat pada ring satu atau pelaku langsung di lapangan, tapi sudah maju pada ring dua yang berkaitan dengan siapakah di balik pelaku di lapangan,? tambah anggota TPF Kasus Munir, Usman Hamid secara terpisah. Saat itu memang sudah beredar beberapa nama yang disebut-sebut sebagai oknum BIN terkait dengan kasus ini. Bahkan TPF Munir mengakui ada satu mantan pejabat BIN yang melakukan hubungan telepon terus-menerus dengan Pollycarpus, terdakwa pembunuh Munir di lapangan. Tanda-tanda Antiklimaks Meski tersendat-sendat, harapan masih bersemi ketika Presiden Yudhoyono memperpanjang masa kerja TPF dari 24 Maret ke 23 Juni 2005. Yudhoyono pun merasakan pengungkapan kasus kematian Munir berjalan lamban. Lantas Presiden memanggil Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo A.S, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum & HAM) Hamid Awaluddin. Pada pertemuan dengan Presiden yang kedua, Rabu (11/5), TPF Kasus Munir pun sudah tidak lagi tegas soal konspirasi. Anggota TPF, Rachland Nashidik, mengelak dengan mengatakan pengungkapan kasus Munir bukan soal yang sederhana. Namun ia mengakui dalam mencari keterangan dan informasi, tim mengalami berbagai hambatan. Sampai habis masa kerjanya, TPF pun menyerahkan kepada Presiden Yudhoyono laporan beserta rekomendasi sejumlah nama untuk diperiksa. Terhadap rekomendasi itu, Kepala Negara memutuskan tidak lagi memperpanjang kerja TPF dan mengembalikan kepada instansi terkait, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Bahkan terhadap laporan TPF hingga detik ini Presiden tidak mengeluarkan pengumuman apapun. Padahal Pasal 6 Keppres No. 111/2004 berbunyi TPF melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden dan pemerintah mengumumkannya ke masyarakat. Jajak pendapat Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda menunjukkan 78,8 persen memilih Pemerintah Indonesia tidak capable dalam mengungkap kasus kematian peraih Livelihood Award (Nobel alternatif) ini. Sekali lagi, pengungkapan kasus Munir akan menjadi indikator apakah bangsa Indonesia telah berubah atau tidak. Anda lah yang bisa menjawab! (*) ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today! http://us.click.yahoo.com/O4u7KD/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
