Mungkin hanya ada satu kata untuk mereka " NGAK TAHU DIRI, AJI MUMPUNG , MENTAL KORUPTOR "
Begitulah Mental Para Dewan Yang Gila Hormat, pada saat kampanye, pada dekatin Rakyat, Baik2in Rakyat, kalau perlu makan bersama di WARTEG, Tapi setelah mendapatkan kursi empuk, semua janji dilupakan, di otaknya cuma ada EGP ( Emang Gua Pikirin ). Kira2 dari Partai manasih yang mayoritas di DPRD DKI ???? Salam, Budiman ----- Original Message ----- From: RM Danardono HADINOTO To: ppiindia@yahoogroups.com Sent: Tuesday, October 18, 2005 1:27 PM Subject: [ppiindia] Masyarakat Kecam Kenaikan Gaji DPRD *** Lho kok dikecam? Kan anggauta DPR adalah umat miskin? Buktinya? Mereka mewakili rakyat, dan rakyat kebanyakan miskin, jadi mereka yang kita nyatakan miskin. nah, kalau miskin boleh dong naik gaji? Atau? SUARA PEMBARUAN DAILY ---------------------------------------------------------------------- ---------- Masyarakat Kecam Kenaikan Gaji DPRD JAKARTA - Rencana Gubernur Sutiyoso untuk menambah penghasilan ang- gota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menuai kecaman dari berbagai lapisan masyarakat. Rencana tersebut tidak hanya menyakiti rakyat yang saat ini sedang kesulitan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tapi juga menusuk rasa keadilan di saat ratusan ribu rakyat miskin harus berebut jatah dana kompensasi BBM. Kalangan DPRD DKI Jakarta mulai gerah dengan maraknya pemberitaan soal Rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta mencapai minimal Rp 50 juta, termasuk berbagai biaya yang diterima dalam melakukan kunjungan kerja ke berbagai tempat di Ja- karta. Namun, sejumlah anggota dewan membantah dengan menyatakan, tidak semua kegiatan yang mereka laksanakan akan mendulang rupiah (Pembaruan, 15/10). Menurut Zaini, warga Pasar Rebo, Jakarta Timur, pagi tadi, seharusnya Pemprov DKI dan DPRD peka terhadap penderitaan rakyat. Kenaikan gaji anggota DPRD di saat rakyat sedang sulit seharusnya tidak terjadi. "Katanya negara sedang kesulitan uang, makanya BBM dinaikkan. Ini kok bisa-bisanya gaji para pejabat dinaikkan," ujar pedagang asongan yang mangkal di dekat RS Pasar Rebo itu. Robi, buruh pabrik yang tinggal di kawasan Pasar Rebo menambahkan, "Kami harus bersusah payah meminta kenaikan UMR (upah minimun regional) agar bisa bertahan hidup. Dan itu sampai saat ini tidak pernah digubris. Sementara wakil rakyat yang kami pilih malah gajinya dinaikkan dengan mudah." Subsidi Dia mengingatkan, jika para anggota DPRD sungguh mengerti kondisi rakyat saat ini, mereka harus berani menolak rencana kenaikan tersebut. "Jika tidak, jangan harap kami memberikan dukungan lagi pada pemilu nanti," katanya. Aktivis badan eksekutif mahasiswa Jabotabek, Zacki meminta anggota DPRD untuk menolak rencana kenaikan gaji itu. "Lebih baik anggarannya digunakan untuk memberikan subsidi bagi rakyat miskin di DKI yang saat ini sedang kesulitan," ujarnya. Subsidi tersebut, lanjutnya, bisa berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis, maupun kenaikan gaji para pegawai rendahan. Program-program pendidikan dan kesehatan gratis yang selama ini didengung-dengungkan pada kenyataannya tidak dilaksanakan di lapangan. "Kenapa itu tidak direalisasikan dulu daripada menaikkan gaji anggota DPRD," ujarnya. Dia tidak yakin, kenaikan gaji anggota DPRD lantas akan menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh lembaga legislative itu. "Buktinya, banyak anggota DPRD yang terlibat proyek-proyek atau menerima komisi untuk mengegolkan proyek-proyek tertentu," katanya. Bahkan dia menyatakan kekhawtirannya para anggota DPRD malah semakin rakus harta dan lupa akan perannya sebagai pembela aspirasi rakyat. Bukan cuma itu, kenaikan gaji anggota DPRD bahkan dinilai oleh warga sebagai bentuk pemerasan terhadap rakyat. "Karena mereka digaji dengan uang rakyat. Sebab itu tindakan menaikkan gaji sama saja memeras rakyat," ujar Butje (57), warga Tanjung Priok, Jakarta Utara. Semestinya, menurut dia, dalam kondisi sulit seperti ini anggota dewan lebih memikirkan nasib rakyat dibandingkan harus memikirkan kepentingan pribadinya karena mereka menjadi anggota DPRD merupakan hasil pilihan rakyat juga. "Jadinya ini merupakan pengkhianatan terhadap rakyat," tegasnya. Yosef, juga penduduk Tanjung Priok menilai anggota DPRD tidak terlalu salah dalam masalah ini. Justru pokok persoalannya datang dari Pemprov DKI Jakarta yang hendak menaikkan gaji para wakil rakyat itu. Dia mengemukakan, anggota dewan juga manusia yang tidak mau menolak jika diberikan rezeki lebih. "Seharusnya pemerintah yang melakukan introspeksi diri karena mereka yang mempunyai keinginan untuk menaikkan gaji anggota dewan," ujarnya. Daripada menaikkan gaji anggota DPRD, lanjutnya, semestinya pemerintah daerah lebih fokus kepada kepentingan rakyatnya karena saat ini banyak penduduk Jakarta dalam keadaan sulit menyusul kenaikan harga BBM. Tidak Tepat Sementara itu, Ketua Lembaga Studi Sosial, Lingkungan dan Perkotaan Lukman S Mokoginta mengatakan, tidak tepat waktunya untuk menaikkan gaji anggota DPRD karena kehidupan perekonomian masyarakat yang diwakilinya sedang dalam krisis. Alasan Gubernur Sutiyoso menyetujui kenaikan gaji tersebut juga tidak bisa diterima. Pasalnya, pemberian kenaikan gaji dan insentif tersebut tidak bisa menjamin para anggota DPRD tidak bakal korupsi dan mencari proyek sendiri. "Soal mereka tidak akan korupsi itu bukan jaminan karena namanya manusia selalu bisa memanfaatkan peluang, jika menurut mereka memang diperlukan," tegasnya. Menurut dia, bukan hal yang aneh jika kalangan dewan menerima dengan sukacita kenaikan gaji tersebut. "Tidak mungkin gubernur ujug-ujug (tiba-tiba) memberi dewan kenaikan gaji, itu semua ada mekanismenya. Dimulai dari permintaan dewan yang dibahas dalam badan rumah tangga dan panitia anggaran dewan, selanjutnya baru keluar persetujuan gubernur dan ditandatangani untuk dilaksanakan bersama," paparnya. Dia mengakui, jika dibandingkan dengan besarnya Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta yang tahun depan diperkirakan akan mencapai Rp 15 triliun, jumlah kenaikan gaji dewan yang rata-rata mencapai Rp 50 juta memang tidak seberapa. Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengatakan, seharusnya Presiden segera menonaktifkan Sutiyoso agar Komisi Pemberantasan Korupsi bisa segera memeriksanya karena telah mengeluarkan peraraturan gubernur yang berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat. Dia pun berharap agar para anggota DPRD meninjau kembali kenaikan gaji dan insentif yang diberikan gubernur agar mereka tidak menikmati kesejahteraan di atas penderitaan rakyat. (Y-6/L-11/M-16) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help Sudanese refugees rebuild their lives through GlobalGiving. http://us.click.yahoo.com/V8WM1C/EbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
