** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **Kurang tepat. Gaji Gubernur BI Lebih Besar dari gaji Alan Greenspan!
Gaji Gubernur BI dari US$268.000/tahun hanya diturunkan jadi US$ 189.000/tahun. Sementara gaji Alan Greenspan, chairman The Fed, hanya US$ 180.100. === What are the salaries of the Board members? Congress sets the salaries of the Board members. For 2005, the Chairman's annual salary is $180,100. The annual salary of the other Board members (including the Vice Chairman) is $162,100. http://www.federalreserve.gov/generalinfo/faq/faqbog.htm === --- Iwan Wibawa <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > selamat kepada bapak Burhanudin Abdullah dan jajaran > dewan direksi BI yang memperoleh gaji lebih besar > dari presiden dan para pejabat tinggi lainnya di > republik ini, bahkan gaji anda sama dengan gaji Alan > Greenspan... > mudah-mudahan dengan gaji sebesar itu diharapkan > tidak ada lagi bank-bank yang melakukan > praktek-praktek mengibuli nasabahnya (seperti bank > Global) atau para pemilik bank yang menilep duit > nasabahnya, dan BI mampu menerapkan teladan clean > governant..secara lugas dan tuntas...kalo dikemudian > hari anda dan jajaran BI masih juga ada korupsi maka > anda dan jajarannya harus DIHUKUM MATI. > tidak ada lagi praktek bank-bank gelap atau bank > dalam bank...serta mempelopori penghapusan > kerahasian bank...sehingga polisi dan jaksa bisa > mengusut seluruh rekening bank para pejabat tanpa > dihalang-halangi...atau melaporkan rekening-rekening > yang dipergunakan para pejabat dan konglomerat hitam > untuk money laundering..... > > salam > iwan > > Ambon <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > REPUBLIKA > Rabu, 28 Desember 2005 > > > Gaji Gubernur BI dan Independensi > Muhammad Joni > Advokat* > Tatkala Presiden SBY mengkritik disparitas gaji > pejabat tinggi negara, terungkap gaji terbesar > dinikmati gubernur Bank Indonesia (BI). Jumlahnya > fantastis: Rp 223 juta, jauh di atas gaji Presiden > (Republika, 21-12 2005). Berbagai pandangan dan > pendapat bergulir, tapi belum muncul analisis > berdasarkan independensi BI sebagai bank sentral, > yang dirumuskan UU Nomor 23/1999 tentang BI. > > Di Amerika, banyak orang meyakini Gubernur Federal > Reverse, Alan Greenspan, lebih berpengaruh dibanding > Presiden AS dalam kebijakan moneter. Opini > menggambarkan kuatnya The Fed selaku bank sentral di > AS yang lepas dari intervensi Pemerintah. > > Di Indonesia, setelah lengsernya Presiden Suharto, > gubernur BI tidak lagi termasuk unsur Pemerintah. > Dulu, gubernur BI setara menteri negara dan termasuk > dalam jajaran anggota kabinet sejak 1983. Di masa > reformasi, Presiden Habibie-lah yang merealisasikan > reformasi BI. Pada era Habibie pula disahkan UU BI > yang eksplisit memberi status independen BI sebagai > lembaga negara (state institution). Secara > kua-normatif, UU BI melarang Pemerintah mencampuri > tugas-tugas BI. Itulah yang membuat penggeseran > Syahril Sabirin di era Presiden Abdurrahman Wahid > tidak berhasil. > > Steril > Rasionalitas independensi bank sentral, bertumpu > pada argumentasi yang menghendaki bank sentral yang > bebas dari politisasi. Dalam menjalankan tugas, BI > harus steril dan imun dari serangan the manipulation > of monetary policy for short-term political ends. > Garis politik hukum demikian, dirumuskan ke dalam > norma-norma hukum (legal norm) dalam UU BI. UU BI > juga mereformulasi hubungan BI dengan Pemerintah dan > DPR. Karena menurut UU BI, posisi BI mirip > Bundesbank, lembaga negara setara dengan Pemerintah > dan DPR. > > Kendati independensi telah diberikan, tetap saja > pola hubungan BI dengan Pemerintah dan DPR ditata > dengan instrumen dan mekanisme akuntabilitas sebagai > penyeimbang (balance mechanism). Itu dimaksudkan > untuk menjaga independensi BI agar tidak tergelincir > ke arah totalitarianisme bank sentral, atau tudingan > ''negara dalam negara'' (state within state. Untuk > memahami independensi bank sentral, secara teoretis > dapat dilihat dari legal status, kedudukan, dan > fungsi serta kewenangannya mengelola keuangan secara > mandiri. Secara teoretis, manifestasi central bank > independence (CBI) meliputi tiga wujud: organik, > fungsional, dan profesional. > > Manifestasi CBI secara organik karena memberikan > keamanan hukum dari organisasi bank sentral dalam > hubungannya dengan Pemerintah. Secara fungsional, > karena menjamin bank sentral melakukan legislasi dan > menggunakan kekuasaannya. Sedangkan secara > profesional karena secara de facto merupakan bagian > penting dari CBI. Dalam bukunya, The Democratic > Accountability of Central Banks, Fabian Amtenbrink > mengatakan CBI dapat dinilai dari segi institusi, > fungsional, organisasi, dan keuangan. > > Di Jerman, dalam Pasal 13.1 Bundesbank Law, The > Bundesbank berwenang memberi saran dan pendapat > kepada Pemerintah Federal dalam masalah kebijakan > moneter. Hal serupa juga berlaku di AS, di mana The > Fed secara resmi membuat laporan kepada Kongres dan > juga membuat saran dan memberikan informasi yang > dibutuhkan kepada eksekutif. > > Untuk membuat akuntabilitas bank sentral terhadap > badan legislatif, dapat diwujudkan dalam dua bentuk > yakni kontrol langsung dari Parlemen dan kewajiban > transparansi serta menyampaikan laporan secara > periodik kepada Parlemen. Selaku bank sentral > Jerman, The Bundesbank mempublikasikan laporan yang > dipresentasikan kepada parlemen. > > Hal serupa dilakukan di AS. Dewan Gubernur The Fed > menyampaikan laporan tahunan operasionalisasi The > Fed kepada the Speakers of House of Representatives. > Karena, dalam tata pemerintahan di AS, The Fed > secara formal merupakan institusi yang akuntabel > kepada Kongres. Maksudnya, dalam sistem perbankan di > AS, The Fed berada di bawah Kongres. > > Kita kembali ke Indonesia. Setelah Presiden Habibie > mengesahan UU BI yang juga menggusur legalitas UU No > 13/1968, secara kua-normatif tercipta reformasi > sistem perbankan di Indonesia. Di antaranya dengan > menegaskan institusi BI yang independen. > Independensi kekuasaan BI merupakan unsur penting > demokratisasi. Apalagi dalam wacana ketatanegaraan, > ada atau tidaknya CBI merupakan salah satu syarat > menilai negara demokrasi modern. Sehingga perubahan > bank sentral di Indonesia merupakan kebutuhan > institusional yang terkait dengan konteks > kenegaraan. > > Dalam konteks hubungan antarlembaga negara, UU BI > mengatur hubungan antara BI dengan Pemerintah. > Pemerintah dapat menyampaikan pendapatnya kepada BI > melalui rapat Dewan Gubernur BI yang membahas > kebijakan umum dalam bidang moneter. Sebaliknya, > gubernur BI dapat diundang dalam sidang kabinet. > Dapat dipahami, mekanisme hubungan antara Pemerintah > dengan BI sedemikian berguna menciptakan konsistensi > kebijakan moneter. > > Dalam hal lain, misalnya pembahasan tentang RAPBN, > BI diminta memberi pendapat. Pendapat BI atas RAPBN > yang disusun Pemerintah itu hanya atas kebijakan > yang masih berkaitan dengan ruang lingkup tugas BI. > Hal lainnya, UU BI menentukan agar BI terfokus dan > efektif mengendalikan moneter dan mencapai single > objective-nya, maka pemberian kredit kepada > Pemerintah yang kerap dilakukan guna mengatasi > deficit spending --yang selama ini sah dilakukan BI > berdasarkan UU No 13/1968-- kini tidak boleh lagi > dilakukan BI. > > Memang, atas dasar UU BI, BI sudah sah menjadi > lembaga negara yang independen. Namun, sebagai > lembaga negara dalam konteks NKRI, BI bukan lepas > dari pertanggungjawaban institusional. Karena > itulah, akuntabilitas BI merupakan bagian yang > diatur secara khusus dalam UU BI, yang antara lain > juga merumuskan konstruksi hubungan antara BI dengan > DPR yang memang merupakan lembaga tinggi negara yang > secara institusional mempunyai fungsi pengawasan. > > Penerapan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan > melekat bersama dengan pemberian prinsip CBI kepada > BI. Menurut Pasal 58 UU BI, akuntabilitas BI > diwujudkan dengan adanya kewajiban BI menyampaikan > laporan kepada masyarakat luas secara terbuka yang > dilakukan dengan menerbitkan laporan melalui media > massa dan menyampaikan laporan periodik tiga bulanan > kepada DPR. > > Singkatnya, prinsip CBI yang dianut dalam UU BI itu > telah merombak pola hubungan kelembagaan antara BI > dengan lembaga-lembaga negara. Antara BI dengan > Pemerintah, dan antara BI dengan DPR. Namun, > sayangnya mekanisme baru yang diatur UU BI itu belum > ditemukan, atau sedikitnya diperdebatkan landasan > konstitusionalnya. > > Padahal, hubungan BI dengan lembaga Pemerintah dan > DPR, menyangkut masalah negara yang fundamental, > yakni single objective BI: menjaga stabilisasi nilai > rupiah. Suatu tugas yang mensyaratkan BI yang kuat, > profesional, dan mandiri. Akan tetapi, kehendak itu > perlu didukung mekanisme pertanggungjawaban BI agar > tidak tergelincir menjadi state within state. Harus > dipahami, BI adalah agen yang menjalankan dan patuh > pada mandat yang diberikan principal, yakni negara. > > Struktur gaji > Kembali ke soal gaji Gubernur BI. Secara > kelembagaan, independensi BI memungkinkan pengaturan > sendiri struktur gaji pejabat dan karyawan BI. > Independensi kelembagaan dan keuangan BI menjadi > argumen untuk mengatur sendiri pendapatannya. > Masalahnya, akan menjadi berbeda jika dinilai dalam > konteks situasi kekinian dan sensitifitas atas > keterpurukan bangsa yang belum lolos dari berbagai > problem ekonomi dan moneter. > > Namun, dari sisi BI sebagai agen dari wewenang > mengatur kebanksentralan, yang diamanatkan oleh > negara, cukup beralasan jika pembahasan atas gaji > pejabat BI dipertimbangkan dengan DPR dan Presiden > sebagai kepala negara. Bukankah dana yang dikelola > Pemerintah maupun BI adalah dana rakyat? Karenanya > harus mempertimbangkan situasi aktual penderitaan > rakyat. Dari sisi ini, cukup rasional jika masalah > gaji BI tidak hanya dipandang secara tunggal sebagai > wewenang BI selaku lembaga independen saja. Sangat > arif dan elegan jika membincangkan gaji Gubernur BI > menjadi debat yang transparan dan akuntabel. Bukan > justru ditutupi dan tanpa penjelasan berarti, atau > hanya sekadar tekanan dalam nuansa politik praktis > dan berjangka pendek. > > Dengan demikian rakyat memperoleh pembelajaran yang > signifikan betapa penting dan strategisnya peran dan > tugas BI sebagai bank sentral. Tentu saja dengan > independensi dan ketahanannya dari serangan dari > luar atau pun serangan dari dalam: korupsi, kolusi, > dan penyalahgunaan wewenang! Wallahu a'lam (* > Menulis Tesis Pergeseran Normatif Independensi Bank > Indonesia, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum > Universitas Indonesia). > > > > > [Non-text portions of this message have been > removed] > > > > *************************************************************************** > Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat > Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in > Commonality & Shared Destiny. > http://groups.yahoo.com/group/ppiindia > *************************************************************************** > __________________________________________________________________________ > Mohon Perhatian: > > 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA > (kecuali sbg otokritik) > 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg > akan dikomentari. > 3. Reading only, http://dear.to/ppi > 4. Satu email perhari: > [EMAIL PROTECTED] > 5. No-email/web only: > [EMAIL PROTECTED] > 6. kembali menerima email: > [EMAIL PROTECTED] > > > > > SPONSORED LINKS > Cultural diversity Indonesian languages > Indonesian language learn Indonesian language > course > > --------------------------------- > YAHOO! GROUPS LINKS > > > Visit your group "ppiindia" on the web. > > To unsubscribe from this group, send an email > to: > [EMAIL PROTECTED] > > Your use of Yahoo! Groups is subject to the > Yahoo! Terms of Service. > > > --------------------------------- > > > > > > > --------------------------------- > Yahoo! DSL Something to write home about. Just > $16.99/mo. or less > > [Non-text portions of this message have been > removed] > > Tertarik masalah Ekonomi? Mari bergabung ke milis Ekonomi Nasional Kirim email ke: [EMAIL PROTECTED] __________________________________ Yahoo! for Good - Make a difference this year. http://brand.yahoo.com/cybergivingweek2005/ ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help the victims of the Pakistan/India earthquake rebuild their lives. http://us.click.yahoo.com/it0YpD/leGMAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
