** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

gaji eksekutif, legislatif dan yudikatif di negeri kita diputuskan
pemerintah (cq. menteri keuangan sebagai bendahara negara)
lewat persetujuan dpr. di tingkat pusat melalui apbn. di daerah
melalui apbd.

pengecualian adalah bi. sesuai uu tentang bank sentral, bi menjadi
lembaga independen. termasuk dalam soal bujet dia independen.
dananya pun tak diambil dari apbn tapi dari duit yang dikelolanya
sendiri.

uu bank sentral yang diadopsi dari jerman di masa presiden
habibie ini sebetulnya bagus. bi benar-benar terpisah bukan lagi
bagian dari pemerintah sebagaimana seharusnya. bi mengurus
kebijakan moneter, pemerintah mengurus kebijakan fiskal.

sayang mental orang kita tak seperti mental orang jerman
yang tahu diri antara bobot pekerjaan dan fasilitas yang dibutuhkan.

btw, dalam menentukan gaji tentu ada unsur lobi dan kasak-kusuk
termasuk "kompensasi."

yang menyedihkan di negeri ini adalah kebiasaan pejabat
(eksekutif dan legislatif) menaikkan gaji pada masa jabatannya,
yang otomatis ia nikmati sendiri.

di negara demokrasi yang sudah matang ada etika dan fatsun
politik yang dijunjung tinggi bahwa seorang pejabat tak boleh
membuat keputusan (termasuk kenaikan gaji) yang menguntungkan
dirinya.

kalau ia mendapati gajinya sekarang kecil, tak seimbang dengan
tanggungjawabnya, boleh saja ia mengusulkan kenaikan gaji.
tapi realisasi kenaikan gaji itu baru berjalan untuk periode berikutnya.

bila di periode berikutnya ia kembali menjadi pejabat (presiden, menteri
atau anggota dpr) barulah ia bisa menikmati. kalau ia tak lagi
menjadi pejabat, ya orang baru yang menikmati.

dengan demikian tak ada yang namanya conflict of interest dalam
pembuatan keputusan.

tabik,



At 03:16 PM 12/29/05 +0700, you wrote:
>Ada (pakar dan bukar) yang mau jawab, emangnya siapa sih yang
>menentukan besaran gaji para pejabat publik (untuk tahun berikutnya)?
>AFAIK itu dibuat oleh pemerintah lewat R-APBN, yang akan dibahas
>DPR, untuk disahkan menjadi APBN.
>Lebih spesifik-nya, Pemerintah yang mana? MenKeu, Dirjen Anggaran,
>atau siapa? Atas 'kesadaran' sendiri atau permintaan pihak tertentu.. :-)
>
>CMIIW..
>
>Wassalam,
>
>Irwan.K



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org!
http://us.click.yahoo.com/SBefZD/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Reply via email to